HARI ini masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dimulai.
Hiruk pikuk kampanye wajib berhenti.
Sayangnya, setelah satu bulan masa kampanye berlangsung, tak ada yang cukup berkesan.
Awalnya, debat publik menjadi salah satu harapan untuk mendapat kesan dari calon pemimpin di Malang Raya.
Sayangnya lagi, harapan itu bertepuk sebelah tangan.
Debat publik selalu diwarnai tumpukan kertas di setiap meja pasangan calon (paslon). Barangkali berisi visi dan misi.
Barangkali berisi data-data penting yang bisa dijadikan ’contekan’ .
Karena tumpukan kertas itu, paslon lebih sering menunduk ketika menjawab pertanyaan yang dibacakan moderator.
Sudah barang pasti mereka membaca ’contekannya’ .
Usut punya usut, salah satu KPU di Malang Raya mengkonfirmasi memberikan kisi-kisi terkait kemungkinan pertanyaan yang diajukan dalam debat.
Pemetaan tema debat pertama hingga ketiga ternyata tidak cukup menjadi rambu-rambu paslon untuk belajar.
Akibat contekannya, paslon lebih banyak menunduk daripada melakukan eye contact dengan audiens.
Padahal debat bukan cerdas cermat.
Cerdas cermat hanya berorientasi pada ketajaman berpikir dan ketepatan menjawab.
Sementara, debat menilai sesuatu yang lebih kompleks.
Mulai dari gagasan taktis, penguasaan isu, pemahaman masalah, cara ber pikir sistematis, hingga berujung kepada kemampuan komunikasi yang baik.
Kemampuan komunikasi yang baik menunjukkan tingkat intelegensi dan pengalaman seseorang.
Intelegensi berhubungan dengan kemampuan menerima, menyimpan, dan memproduksi informasi dalam kinerja otak.
Hal itu tertuang dalam buku psikolinguistik karya Dardjowidjojo.
Sehingga, pemberian kisi-kisi pertanyaan membuat masyarakat tidak bisa menilai secara holistik kualitas paslon.
Sebab, bisa jadi para paslon telah menyiapkan berbagai opsi jawaban.
Itu pun sangat mungkin tidak berbabis pemikirannya sendiri.
Sekali lagi debat bukanlah cerdas cermat.
Masyarakat ingin benar-benar menilai keseriusan paslon untuk membangun daerah.
Sehingga, penting untuk menimbang dan mengukur intelegensi calon pemimpin.
Sebab, selama ini banyak pemimpin yang hanya menang secara demokratis.
Namun, lemah secara intelektual.
Itulah mengapa akhirnya lahir pemimpin-pemimpin boneka.
Pemimpin yang ditunggangi banyak kepentingan individu dan kelompok.
Intelegensi pemimpin penting dipertimbangkan.
Sebab, pemimpin bertugas mengambil banyak kebijakan.
Untuk mengambil kebijakan yang tepat membutuhkan kemampuan menerima, menyimpan, dan mereproduksi informasi tersebut.
Sehingga, kebijakan yang diambil tidak otoriter dan tidak berbasis kepentingan.
Melainkan kebijakan berbasis kebutuhan yang inovatif dan revolusioner.
Untuk itu, debat publik seharusnya tidak memperlakukan paslon seolah peserta cerdas cermat.
Kisi-kisi pertanyaan tidak perlu diberikan.
Tema besar yang ditentukan sudah lebih dari cukup.
Dengan begitu paslon akan lebih maksimal untuk belajar dan mengeksplorasi intelengensi.
Terutama untuk memberikan gagasan taktis dari pertanyaan dan permasalahan yang diajukan moderator.
Di satu sisi pemberian kisi kisi tak lepas dari social media effect.
Debat publik seolah menjadi ajang kolaborasi pencitraan secara terstruktur.
Bisa jadi pemberian kisi-kisi juga tidak inisiatif KPU secara pribadi.
Melainkan bisa juga karena permintaan tim pemenangan paslon.
Tujuannya agar paslon yang mereka jagokan nggak malu-maluin.
Itu juga akan memudahkan kerja tim kreator konten masing-masing paslon.
Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye kian masif.
Debat tidak hanya disiarkan melalui TV lokal dan kanal Youtube milik KPU.
Namun, juga ditampilkan di media sosial paslon masing-masing.
Tentu saja produk siarannya berbeda.
Alias tidak ditayangkan secara utuh.
Hanya potongan-potongan video khas konten media sosial.
Untuk itu, opsi jawaban jawaban yang sudah disiapkan paslon akan membuat mereka tampak garang.
Sebab, mereka akan tampak sempurna saat menyampaikan argumen dengan diksi-diksi spesial, retorika yang tegas, dan cara bicara yang lancar.
Tentu saja hal itu bisa menaikkan nilai tawar paslon agar dipilih masyarakat.
Kenyataan ini lah yang membuat skema dan konsep debat harus dievaluasi.
Debat harus kembali kepada esensinya.
Yakni ajang adu gagasan taktis dan ajang untuk masyarakat menilai secara objektif.
Untuk itu, jangan ada upaya untuk memanipulasi masyarakat.
Paslon kepala daerah harus benar benar paham isu dan masalah lokal yang berkembang.
Sehingga, ke depan paslon tidak perlu lagi membawa tumpukan kertas berisi catatan.
Cukup satu lembar saja yang berisi infografis data-data penting berbasis angka. (*)
Kritik dan saran bisa disampaikan di fajarandress@gmail.com
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana