PENGUNJUNG tahun ini masih diwarnai banjir di beberapa titik di Kota Malang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis bahwa Desember memang menjadi puncak musim penghujan dengan intensitas yang tinggi bahkan ekstrem.
Salah satunya, menurut BMKG, itu terjadi akibat monsun Asia yang membawa banyak uap air dari lautan kedaratan Indonesia. Ini ditambah adanya dinamika atmosfer berupa munculnya gelombang ekuatorial aktif yang memicu awan konvektif dan hujan lebat harian, terutama di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Maka, tidak hanya di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) yang menimbulkan kedukaan mendalam bagi kita semua, hujan lebat yang menyebabkan banjir juga terjadi di banyak tempat lain, termasuk Kota Malang.
Ada lebih dari 30 titik yang tergenang di Kecamatan Blimbing, Sukun, dan Lowokwaru. Tingginya curah hujan seperti disebut BMKG di atas menyebabkan genangan yang lebih tinggi dari pada biasanya.
Sejak banjir pertama dengan intensitas tinggi itu terjadi, saya langsung terjun ke lapangan untuk mengeceknya. Menyalahkan perubahan iklim sebagai penyebab utama banjir di kota ini tentu bukan sikap yang bijak. Harus ada pemahaman komprehensif untuk melihat fenomena ini.
Pertama, seperti mangkok,secara geografis Kota Malang adalah wilayah cekungan yang dikelilingi oleh wilayah lain yang lebih tinggi. Dengan kontur yang demikian, Kota Malang akan sangat dipengaruhi oleh wilayah di sekelilingnya.
Jika terjadi hujanl ebat di sana sementara daya serap tanahnya tidak cukup kuat maka air dengan segera akan meluncur ke kota ini yang konturnya lebih rendah. Karenanya, penting untuk menjaga daya tangkap air di wilayah-wilayah yang lebih tinggi itu agar tidak terus menurun.
Di sini, Pemerintah Kota Malang tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batu maupun Pemerintah Kabupaten Malang.
Termasuk, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) karena menyangkut tata ruang antar-wilayah.
Alhamdulillah, sejauh ini, komunikasi yang kami lakukan dengan pihak-pihak di atas disambut positif. Ada komitmen bersama untuk menjaga agar ekosistem lingkungan di ketiga wilayah (Kota Malang-Kabupaten Malang-Kota Batu) terpelihara dan tidak sampai merusak.
Misalnya, dengan bersama-sama melakukan pengendalian alih fungsi lahan. Memang, tidak bisa sekali jadi, melainkan harus melalui tahapan-tahapan yang membutuhkan waktu.
Kedua, soal tata kota dan koordinasi antar-pemangku kepentingan. Dengan konturgeografis yang demikian maka dibutuhkan tata kota yang mampu memitigasi risiko banjir kiriman dari atas. Salah satunya dengan membangun embung atau bozem di sejumlah titik untuk menampung air sekaligus sebagai resapan.
Dalam hal ini, Pemerintah Kota Malang berencana membangun dua bozem lagi, yaitu di Klojen dan Blimbing. Ini akan memperkuat daya serap sekaligus menambah daya tampung air jika terjadi hujan lebat setelah sebelumnya kita punya bozemTunggul wulungyang dibangun pada 2023.
Hanya mengandalkan bozem Tungggulwulung, kini sudah tidak cukupl agi. Dengan adanya tambahan dua bozem di Klojen dan Blimbing, harapannya, air dari atas tidak langsung masuk ke permukiman. Sehingga, potensi banjir bisa ditekan seminimal mungkin.
Selain bozem, sistem drainase harus dipastikan berfungsi dengan baik. Demikian pula fungsi sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Malang. Di sinilah diperlukan koordinasil intas-instansi karena tidak semua wilayah itu berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Malang.
Untuk area yang berada di luar kewenangan Pemkot Malang seperti itu, kami tidak bisa menggunakan APBD untuk membangun atau memperbaiki karena berisiko hukum.
Kami juga kesulitan menertibkan jika terjadi indikasi pelanggaran–seperti pendirian bangunan di wilayah daerah aliran sungai (DAS) atau di atas drainase karena pelakunya merasa mendapat izin dari instansi-instansi itu.
Atas problem seperti itu, Pemkot Malang masih terus berusaha mengoordinasikan pemecahannya dengan instansi terkait. Salah satu yang sudah membuahkan hasil adalah pembangunan sudetan di Jl Soekarno-Hatta yang didanai oleh Pemprov Jatim. Drainase di jalan itu memang berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim.
Selain itu, saya sudah mempresentasikan upaya penanganan banjir di Kota Malang ke Bank Dunia dan alhamdulillah disetujui. Bank Dunia bersedia menggelontorkan dana Rp 145 miliar untuk mengatasi banjir di sekitarKlojen, Galunggung, dan Celaket. Sekarang sudah lelang dan tahundepan mulai dikerjakan.
Termasuk, untuk pembangunan bozem di Klojen, tepatnya di belakang Universitas Widya Karya.
Dari bozem tersebut, akan dibangun sudetan kearah Kali Metro. Ini untuk mengantisipasi jika bozem penuh sehingga bisa dialirkan kesana. Lalu, untuk problem banjir di Jl Sutoyo, akan dibangun sudetan seperti di Jl Soekarno-Hatta yang mengarahke Kali Brantas.
Ketiga, problem kesadaran masyarakat. Beberapa kali turun ke lapangan setiap turun hujan deras dan menyebabkan banjir, saya menemukan tumpukan sampah rumah tangga menyumbat saluran air di sekitar permukiman warga. Bukan sekadar botol plastik atau kemasan pembungkus makanan, tapi bahkan kasur dan kursi!
Sementara, ketika dilakukan gerakan bersama pembersihan dan pengerukan sedimen drainase di sekitar lingkungan warga, masih banyak yang hanya menjadi penonton. Yang ditonton adalah petugas, baik dari dinas lingkungan hidup (DLH), DPUPRPKP, maupun OPD-OPD lain yang dikerahkan untuk membersihkan sampah dan sedimen-sedimen itu.
Sekuat-kuatnya pemerintah melakukan pembangunan atau perbaikan, jika kesadaran masyarakat masih seperti itu, banjir akan selalu menjadi ancaman. Di sinilah perlu sinergi antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan dengan warga.
Memang tidak ringan. Malang adalah kota urban dengan warga yang berasal dari berbagai daerah. Di satu kampus saja, mahasiswanya bisab erlatar 30 etnis. Tapi, bersinergi dan berkolaborasi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan.
Kuncinya, siapa pun dan dari mana pun asalnya, selama kita tinggal di Kota Malang, maka harus meluhandarbeni: merasa ikut memiliki kota ini. Tak peduli hanya sekadar numpang kuliah atau numpang kerja.
Kita harus satujiwa: Arema.Arek Malang. Kesadaran ini yang harus terus menerus kitai nternalisasikan dalam diri agar bisa bersinergi dan berkolaborasi. Sehingga, tahun depan tak sampai terjadi banjir lagi. Salam satujiwa…!!
Dr Ir Wahyu Hidayat MM
Arek Mbareng,
Wali Kota Malang
2025-2030