alexametrics
25.1 C
Malang
Tuesday, 11 May 2021

Jalan Berliku Pendidikan Profesi Guru Malang Raya

MALANG – Sebenarnya program ini baik: Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan ikut PPG, maka para guru bisa terangkat kualitas dan taraf hidupnya. Tapi, pelaksanaan di lapangan ternyata tak semudah membalikkan tangan. Sejumlah problem muncul. Dan sejumlah masalah menghadang. Salah satunya yakni keterbatasan dana dari pemerintah untuk menyediakan beasiswa PPG.

Sekretaris PGRI Kota Batu Budi Prasetyo SPd turut membenarkannya. Dia menyebut bila jumlah guru yang sudah mengikuti PPG dan tersertifikasi baru 1.050 orang. Sementara jumlah total guru se-Kota Batu pada jenjang itu berada pada kisaran 2.600 orang. ”Jadi yang tersertifikasi belum mencapai 50 persen,” bebernya.

Pria yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 3 Batu itu memastikan bila PGRI sangat mendukung upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi serta profesionalisme guru. Dengan begitu, pihaknya hanya berharap ke depan pemerintah bisa memberikan subsidi kepada guru untuk mengikuti PPG tersebut.

Meski begitu, jika memang keuangan negara tidak memungkinkan untuk meng-cover seluruh kebutuhan tersebut, ada opsi mengikuti PPG secara mandiri. Saat ini, Budi menyebut bila PPG secara mandiri itu juga mulai bersiap digelar. Kabarnya, biayanya per orang bisa mencapai angka Rp 6,5 juta. ”Sebab, PPG adalah kewajiban guru untuk mendapatkan predikat profesional. Setelah mendapatkan sertifikat tersebut, ya ada hak guru untuk mendapatkan tunjangan,” tutur dia.

Hal senada juga disampaikan Ketua PGRI Kota Malang, Burhanuddin MPd. Dia menyebut bila kebutuhan guru yang tersertifikasi masih sangat kurang. Dari data yang dia peroleh, saat ini baru ada sekitar 270 guru yang tersertifikasi. Data itu pun hanya mencakup SMP negeri di Kota Malang. ”Jadi kalau dibilang kurang, ya kurang,” kata dia. Pria yang juga menjabat sebagai ketua Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Kota Malang itu juga menyebut bila kebutuhannya makin kurang ketika melihat perbandingan guru yang sudah PNS dan belum.

Saat ini upaya yang bisa dilakukan pihaknya hanya mendorong para guru yang belum tersertifikasi untuk segera mendaftar ke website Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Sebab, di sanalah informasi dan pendaftaran beasiswa bisa dijangkau para guru. Dan sebenarnya, ditambahkan Burhan, ada program beasiswa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang terkait sertifikasi guru tersebut. Namun, dia belum bisa memastikan apakah program itu masih ada atau tidak. ”Sementara kalau mandiri ya harus merogoh kocek yang cukup dalam,” kata dia.

Terpisah, Ketua PGRI Kabupaten Malang Drs Dwi Sucipto SH MPd turut menyampaikan kabar baik bila PPG untuk 59 guru agama bakal dilakukan mulai Juni mendatang. Dia menyebut bila 59 orang yang terpilih itu bakal dibiayai Pemkab Malang. ”Karena selama ini yang terkendala untuk ikut PPG itu memang mereka (para guru agama),” tambah Dwi–sapaan akrabnya. Alasannya, karena Kementerian Agama (Kemenag) pusat tiap tahunnya hanya membiayai PPG untuk 1.000 guru di sekolah negeri. Padahal menurutnya, Kemenag kurang lebih mempunyai 32 ribu guru se-Indonesia.

Dengan dasar itu, pada Februari lalu, pihaknya mendampingi para guru agama untuk melakukan audiensi dengan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Diketahui pula bila 59 guru agama itu sudah berstatus PNS dan belum bisa mengikuti sertifikasi meski masa baktinya sudah berjalan puluhan tahun. ”Dan alhamdulillah, kepala dinas mengajukan mereka untuk mengikuti sertifikasi yang biayanya di-cover pemkab,” imbuhnya.

Alokasi bantuan dari Pemkab Malang untuk per guru berada di angka Rp 6,5 juta. Artinya, pemkab melalui dinas pendidikan bakal mengucurkan dana Rp 383,5 juta untuk membantu sertifikasi 59 guru tersebut. ”Dan itu rencananya ujiannya akan dilakukan pada Juni mendatang,” bebernya. (rmc/ulf/adn/c1/by)

MALANG – Sebenarnya program ini baik: Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan ikut PPG, maka para guru bisa terangkat kualitas dan taraf hidupnya. Tapi, pelaksanaan di lapangan ternyata tak semudah membalikkan tangan. Sejumlah problem muncul. Dan sejumlah masalah menghadang. Salah satunya yakni keterbatasan dana dari pemerintah untuk menyediakan beasiswa PPG.

Sekretaris PGRI Kota Batu Budi Prasetyo SPd turut membenarkannya. Dia menyebut bila jumlah guru yang sudah mengikuti PPG dan tersertifikasi baru 1.050 orang. Sementara jumlah total guru se-Kota Batu pada jenjang itu berada pada kisaran 2.600 orang. ”Jadi yang tersertifikasi belum mencapai 50 persen,” bebernya.

Pria yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 3 Batu itu memastikan bila PGRI sangat mendukung upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi serta profesionalisme guru. Dengan begitu, pihaknya hanya berharap ke depan pemerintah bisa memberikan subsidi kepada guru untuk mengikuti PPG tersebut.

Meski begitu, jika memang keuangan negara tidak memungkinkan untuk meng-cover seluruh kebutuhan tersebut, ada opsi mengikuti PPG secara mandiri. Saat ini, Budi menyebut bila PPG secara mandiri itu juga mulai bersiap digelar. Kabarnya, biayanya per orang bisa mencapai angka Rp 6,5 juta. ”Sebab, PPG adalah kewajiban guru untuk mendapatkan predikat profesional. Setelah mendapatkan sertifikat tersebut, ya ada hak guru untuk mendapatkan tunjangan,” tutur dia.

Hal senada juga disampaikan Ketua PGRI Kota Malang, Burhanuddin MPd. Dia menyebut bila kebutuhan guru yang tersertifikasi masih sangat kurang. Dari data yang dia peroleh, saat ini baru ada sekitar 270 guru yang tersertifikasi. Data itu pun hanya mencakup SMP negeri di Kota Malang. ”Jadi kalau dibilang kurang, ya kurang,” kata dia. Pria yang juga menjabat sebagai ketua Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Kota Malang itu juga menyebut bila kebutuhannya makin kurang ketika melihat perbandingan guru yang sudah PNS dan belum.

Saat ini upaya yang bisa dilakukan pihaknya hanya mendorong para guru yang belum tersertifikasi untuk segera mendaftar ke website Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Sebab, di sanalah informasi dan pendaftaran beasiswa bisa dijangkau para guru. Dan sebenarnya, ditambahkan Burhan, ada program beasiswa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang terkait sertifikasi guru tersebut. Namun, dia belum bisa memastikan apakah program itu masih ada atau tidak. ”Sementara kalau mandiri ya harus merogoh kocek yang cukup dalam,” kata dia.

Terpisah, Ketua PGRI Kabupaten Malang Drs Dwi Sucipto SH MPd turut menyampaikan kabar baik bila PPG untuk 59 guru agama bakal dilakukan mulai Juni mendatang. Dia menyebut bila 59 orang yang terpilih itu bakal dibiayai Pemkab Malang. ”Karena selama ini yang terkendala untuk ikut PPG itu memang mereka (para guru agama),” tambah Dwi–sapaan akrabnya. Alasannya, karena Kementerian Agama (Kemenag) pusat tiap tahunnya hanya membiayai PPG untuk 1.000 guru di sekolah negeri. Padahal menurutnya, Kemenag kurang lebih mempunyai 32 ribu guru se-Indonesia.

Dengan dasar itu, pada Februari lalu, pihaknya mendampingi para guru agama untuk melakukan audiensi dengan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Diketahui pula bila 59 guru agama itu sudah berstatus PNS dan belum bisa mengikuti sertifikasi meski masa baktinya sudah berjalan puluhan tahun. ”Dan alhamdulillah, kepala dinas mengajukan mereka untuk mengikuti sertifikasi yang biayanya di-cover pemkab,” imbuhnya.

Alokasi bantuan dari Pemkab Malang untuk per guru berada di angka Rp 6,5 juta. Artinya, pemkab melalui dinas pendidikan bakal mengucurkan dana Rp 383,5 juta untuk membantu sertifikasi 59 guru tersebut. ”Dan itu rencananya ujiannya akan dilakukan pada Juni mendatang,” bebernya. (rmc/ulf/adn/c1/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru