alexametrics
25.1 C
Malang
Tuesday, 11 May 2021

Kado Hardiknas, Honorer di Malang Kian Mudah Urus Sertifikasi

MALANG – Kebijakan kepala daerah ikut berperan penting dalam pengurusan pendidikan profesi guru (PPG). Terutama bagi para guru honorer yang selama ini terkendala syarat saat akan mengajukan sertifikasi.

Ketua PGRI Kabupaten Malang Drs Dwi Sucipto SH MPd menyatakan, bagi para guru yang sudah berstatus PNS sebenarnya sudah tidak memiliki masalah dengan PPG. Bila memenuhi syarat minimal 5 tahun telah menjalankan profesinya serta mengantongi ijazah S-1 pendidikan, maka pintu mengikuti PPG terbuka lebar.

Yang menjadi masalah adalah para guru-guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri di Kabupaten Malang. Mereka umumnya tidak bisa mengikuti sertifikasi karena surat keputusan (SK) yang dimiliki mereka bukan berasal dari pejabat kepala daerah. Melainkan hanya SK dari kepala sekolah. ”Padahal lama bekerja mereka sudah ada yang lebih dari 10 tahun. Tapi tetap tidak bisa ikut karena terkendala SK itu,” terangnya.

Untuk bisa mengikuti PPG, dia menyebut bila guru honorer harus mengantongi SK dari pejabat kepala daerah. Hal itu berbeda dengan guru-guru honorer yang berada di sekolah swasta. Dia melanjutkan, mereka tetap bisa mengikuti PPG hanya bermodalkan dengan SK dari pengurus yayasan. Di sanalah dia melihat masih adanya ketimpangan. ”Guru-guru swasta sudah hampir semua sertifikasi, sedangkan guru honorer yang ada di sekolah negeri tidak mendapatkan itu,” kata dia.

Beruntungnya, dia melanjutkan bila pada bulan April lalu, telah diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Lembaga Pendidikan di Bawah Naungan Pemkab Malang. ”Ini menjadi angin segar untuk kami, menjadi kado Hardiknas untuk para guru honorer,” kata dia.

Jika perbup itu sudah dijalankan, nantinya guru-guru honorer bisa memiliki SK dari kepala daerah serta ke depannya mereka bisa mengikuti PPG tersebut. ”Ini menjadi jawaban untuk mereka karena selama ini guru honorer hanya gigit jari walaupun sudah puluhan tahun mengabdi,” paparnya.

Dia berharap dengan semakin bertambahnya guru-guru yang ikut sertifikasi bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Malang. Selain itu, kesejahteraan mereka terpenuhi. (rmculf/adn/c1/by)

MALANG – Kebijakan kepala daerah ikut berperan penting dalam pengurusan pendidikan profesi guru (PPG). Terutama bagi para guru honorer yang selama ini terkendala syarat saat akan mengajukan sertifikasi.

Ketua PGRI Kabupaten Malang Drs Dwi Sucipto SH MPd menyatakan, bagi para guru yang sudah berstatus PNS sebenarnya sudah tidak memiliki masalah dengan PPG. Bila memenuhi syarat minimal 5 tahun telah menjalankan profesinya serta mengantongi ijazah S-1 pendidikan, maka pintu mengikuti PPG terbuka lebar.

Yang menjadi masalah adalah para guru-guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri di Kabupaten Malang. Mereka umumnya tidak bisa mengikuti sertifikasi karena surat keputusan (SK) yang dimiliki mereka bukan berasal dari pejabat kepala daerah. Melainkan hanya SK dari kepala sekolah. ”Padahal lama bekerja mereka sudah ada yang lebih dari 10 tahun. Tapi tetap tidak bisa ikut karena terkendala SK itu,” terangnya.

Untuk bisa mengikuti PPG, dia menyebut bila guru honorer harus mengantongi SK dari pejabat kepala daerah. Hal itu berbeda dengan guru-guru honorer yang berada di sekolah swasta. Dia melanjutkan, mereka tetap bisa mengikuti PPG hanya bermodalkan dengan SK dari pengurus yayasan. Di sanalah dia melihat masih adanya ketimpangan. ”Guru-guru swasta sudah hampir semua sertifikasi, sedangkan guru honorer yang ada di sekolah negeri tidak mendapatkan itu,” kata dia.

Beruntungnya, dia melanjutkan bila pada bulan April lalu, telah diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Lembaga Pendidikan di Bawah Naungan Pemkab Malang. ”Ini menjadi angin segar untuk kami, menjadi kado Hardiknas untuk para guru honorer,” kata dia.

Jika perbup itu sudah dijalankan, nantinya guru-guru honorer bisa memiliki SK dari kepala daerah serta ke depannya mereka bisa mengikuti PPG tersebut. ”Ini menjadi jawaban untuk mereka karena selama ini guru honorer hanya gigit jari walaupun sudah puluhan tahun mengabdi,” paparnya.

Dia berharap dengan semakin bertambahnya guru-guru yang ikut sertifikasi bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Malang. Selain itu, kesejahteraan mereka terpenuhi. (rmculf/adn/c1/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru