alexametrics
29 C
Malang
Saturday, 15 May 2021

Kampus Swasta di Malang Tak Kebagian Tambahan Kuota KIP, Kok Bisa?

MALANG KOTA – Pemerintah pusat menaikkan 15 persen jatah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk kampus swasta. Tapi kenaikan alokasi ”uang pintar” itu tidak dirasakan oleh sejumlah kampus swasta di Kota Malang.

Apakah kenaikan dana KIP Kuliah dari sebelumnya 25 persen menjadi 40 persen itu tidak merata di semua daerah? Ataukah hanya berlaku bagi perguruan tinggi swasta (PTS) di daerah tertentu saja?

Salah satu PTS di Malang yang tidak merasakan kenaikan jatah KIP Kuliah itu adalah Universitas Islam Malang (Unisma). Kampus yang terletak di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, itu masih belum merasakan dampak kenaikan tersebut.

Pada 2020 lalu misalnya, Unisma hanya mendapat jatah KIP Kuliah untuk 200 mahasiswa. ”Jumlah tersebut masih kurang. Memang tidak semua mengerti program KIP ini,” ujar Rektor Unisma Prof Dr H Maskuri Bakri MSi.
Menurut Prof Maskuri, peningkatan kualitas pendidikan di kampus swasta akan terhambat jika tidak didukung KIP Kuliah, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini. Karena itu, KIP Kuliah menjadi solusi yang harus lebih banyak digelontorkan. Itu mengingat di PTS banyak mahasiswa yang kurang mampu.

Tak hanya itu, dukungan lain seperti paket data internet menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam pembelajaran mahasiswa. Sebab, pembelajaran daring membutuhkan akses koneksi internet yang tinggi. ”KIP Kuliah menjadi bagian tak terpisahkan dan itu harus digelontorkan di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya swasta,” jelas pria yang menjabat Rektor Unisma di periode kedua ini.

Berbeda dengan Unisma, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) justru hanya menampung 100 mahasiswa untuk masuk program KIP Kuliah pada 2020. Jumlah tersebut tidak ada perubahan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi minimnya dana KIP kuliah itu juga dipicu jumlah pendaftar yang sedikit pula. ”Pendaftar KIP Kuliah setiap tahun memang sedikit, tapi kami sangat terbuka untuk menerima karena mahasiswa kurang mampu berhak juga mengenyam pendidikan di PTS,” terang Wakil Rektor III UMM Dr Nur Subeki ST MT kepada Jawa Pos Radar Malang beberapa waktu lalu.

Subeki menambahkan, mahasiswa penerima KIP Kuliah akan mendapat bantuan SPP Rp 2,4 juta. Dalam hal ini, mahasiswa juga mendapat bantuan biaya hidup Rp 700 ribu per bulan. Dia juga menyebutkan bahwa jumlah penerima KIP Kuliah di Kampus Putih tak sepenuhnya mendapat fasilitas itu. Ada beberapa mahasiswa yang mendapat SPP Rp 4,5 juta, maka sisa uang itu ditanggung sendiri oleh mahasiswa. Namun, pihaknya dapat mempermudah dengan memberikan beasiswa tambahan.

Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Komisariat IV Wilayah VII Jawa Timur Prof Dr Dyah Sawitri SE MM mengatakan, besarnya jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah di PTS itu memang berbeda dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Untuk PTS, jumlah pengajuan juga harus berdasarkan kelengkapan berkas mahasiswa penerima. ”PTS kami akui sepi peminat tetapi aturan dari sana (Kemendikbud-Ristek) memang sangat kecil sekitar 40 persen,” ujar dia.

Wanita yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Gajayana (Uniga) itu menyebut di kampusnya sendiri jumlah penerima KIP kuliah hanya 101 mahasiswa. Jumlah tersebut juga tidak ada kenaikan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terkait adanya kenaikan jumlah, diakuinya sudah ada aturannya. Tetapi kenaikan tersebut juga harus diimbangi dengan penerimaan mahasiswa penerima KIP Kuliah di masing-masing PTS.

Dia juga mengungkapkan, KIP Kuliah sangat penting untuk proses belajar mahasiswa di masa pandemi ini. Utamanya biaya hidup Rp 700 ribu untuk bertahan membeli buku atau kebutuhan kuliah lain. ”Semoga saja tahun ini penerima KIP Kuliah di masing-masing PTS Kota Malang dapat meningkat,” kata dia. (rmc/adn/c1/dan)

MALANG KOTA – Pemerintah pusat menaikkan 15 persen jatah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk kampus swasta. Tapi kenaikan alokasi ”uang pintar” itu tidak dirasakan oleh sejumlah kampus swasta di Kota Malang.

Apakah kenaikan dana KIP Kuliah dari sebelumnya 25 persen menjadi 40 persen itu tidak merata di semua daerah? Ataukah hanya berlaku bagi perguruan tinggi swasta (PTS) di daerah tertentu saja?

Salah satu PTS di Malang yang tidak merasakan kenaikan jatah KIP Kuliah itu adalah Universitas Islam Malang (Unisma). Kampus yang terletak di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, itu masih belum merasakan dampak kenaikan tersebut.

Pada 2020 lalu misalnya, Unisma hanya mendapat jatah KIP Kuliah untuk 200 mahasiswa. ”Jumlah tersebut masih kurang. Memang tidak semua mengerti program KIP ini,” ujar Rektor Unisma Prof Dr H Maskuri Bakri MSi.
Menurut Prof Maskuri, peningkatan kualitas pendidikan di kampus swasta akan terhambat jika tidak didukung KIP Kuliah, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini. Karena itu, KIP Kuliah menjadi solusi yang harus lebih banyak digelontorkan. Itu mengingat di PTS banyak mahasiswa yang kurang mampu.

Tak hanya itu, dukungan lain seperti paket data internet menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam pembelajaran mahasiswa. Sebab, pembelajaran daring membutuhkan akses koneksi internet yang tinggi. ”KIP Kuliah menjadi bagian tak terpisahkan dan itu harus digelontorkan di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya swasta,” jelas pria yang menjabat Rektor Unisma di periode kedua ini.

Berbeda dengan Unisma, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) justru hanya menampung 100 mahasiswa untuk masuk program KIP Kuliah pada 2020. Jumlah tersebut tidak ada perubahan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi minimnya dana KIP kuliah itu juga dipicu jumlah pendaftar yang sedikit pula. ”Pendaftar KIP Kuliah setiap tahun memang sedikit, tapi kami sangat terbuka untuk menerima karena mahasiswa kurang mampu berhak juga mengenyam pendidikan di PTS,” terang Wakil Rektor III UMM Dr Nur Subeki ST MT kepada Jawa Pos Radar Malang beberapa waktu lalu.

Subeki menambahkan, mahasiswa penerima KIP Kuliah akan mendapat bantuan SPP Rp 2,4 juta. Dalam hal ini, mahasiswa juga mendapat bantuan biaya hidup Rp 700 ribu per bulan. Dia juga menyebutkan bahwa jumlah penerima KIP Kuliah di Kampus Putih tak sepenuhnya mendapat fasilitas itu. Ada beberapa mahasiswa yang mendapat SPP Rp 4,5 juta, maka sisa uang itu ditanggung sendiri oleh mahasiswa. Namun, pihaknya dapat mempermudah dengan memberikan beasiswa tambahan.

Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Komisariat IV Wilayah VII Jawa Timur Prof Dr Dyah Sawitri SE MM mengatakan, besarnya jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah di PTS itu memang berbeda dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Untuk PTS, jumlah pengajuan juga harus berdasarkan kelengkapan berkas mahasiswa penerima. ”PTS kami akui sepi peminat tetapi aturan dari sana (Kemendikbud-Ristek) memang sangat kecil sekitar 40 persen,” ujar dia.

Wanita yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Gajayana (Uniga) itu menyebut di kampusnya sendiri jumlah penerima KIP kuliah hanya 101 mahasiswa. Jumlah tersebut juga tidak ada kenaikan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terkait adanya kenaikan jumlah, diakuinya sudah ada aturannya. Tetapi kenaikan tersebut juga harus diimbangi dengan penerimaan mahasiswa penerima KIP Kuliah di masing-masing PTS.

Dia juga mengungkapkan, KIP Kuliah sangat penting untuk proses belajar mahasiswa di masa pandemi ini. Utamanya biaya hidup Rp 700 ribu untuk bertahan membeli buku atau kebutuhan kuliah lain. ”Semoga saja tahun ini penerima KIP Kuliah di masing-masing PTS Kota Malang dapat meningkat,” kata dia. (rmc/adn/c1/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru