alexametrics
31C
Malang
Saturday, 16 January 2021

Webinar Pascasarjana UIN Malang, Kupas Relasi Islam dan Kekuasaan

MALANG KOTA – Kamis, (3/12), Pascasarjana UIN Malang kembali melaksanakan webinar ke-8 dan sekaligus juga penutup rangkaian acara di penghujung tahun ini. Pada acara terakhir ini, mengangkat tema tentang Islam dan Relasi Kuasa di Indonesia.

Prof Dr Hj Umi Sumbulah M Ag, Direktur Pascasarjana UIN Maliki Malang mengatakan, Tema ini sengaja diangkat karena relevan dengan keadaan saat ini. Bicara relasi Islam dan Negara, secara teoretik ada 3 paradigma, yakni integralistik, sekularistik dan simbiotik.

Prof Dr Hj Umi Sumbulah M Ag, Direktur Pascasarjana UIN Maliki Malang (screenshot)

“Sedangkan secara praktik, relasi Islam dan negara dalam konteks Indonesia bersifat fluktuatif, ada hamoni juga disharmoni, khususnya di era orde baru. Era reformasi menjadi momen munculnya political identity sebagai konsekuensi demokratisasi,” urai Umi.

Rektor UIN Malang, Prof Dr H Abd Haris M Ag. menyebutkan bahwa tema ini menarik dan penting, karena demokrasi di Indonesia tidak lepas dari Islam, dan makanya dari dulu sampai saat ini banyak symbol ormas dan politik Islam, sehingga perlu diketahui tentang relasi Islam dengan penguasa di Indonesia.

“Tema ini penting, sebab simbol-simbol Islam yang masuk dalam ormas dan partai ada kaitannya dengan penguasa, sehingga webinar ini sangat tepat. Selain menarik, juga dapat mengetahui relasi Islam dengan penguasa di Indonesia, karena demokrasi di Indonesia juga tidak lepas dari Islam itu sendiri,” urai Abdul Haris.

Guru Besar Fisip UNAIR atau Warek I UNUSA, Prof Dr Kacung Marijan MA menjelaskan dalam materinya, relasi agama dan politik mengalami pasang surut di berbagai belahan dunia. Begitupula Islam dan politik demokrasi di Indonesia merupakan bagian yang terus didebatkan.

Ada yang mengatakan Islam tidak dapat dipisahkan dari politik yang melahirkan corak Islamisme, dan ada yang berpendapat Islam tidak harus dikaitkan dengan politik.

“Islam dan politik demokrasi dalam penafsirannya ada dua, ada yang mengatakan Islam tidak dapat dipisahkan dari politik yang nantinya melahirkan corak Islamisme dan juga ada yang menyebutkan Islam tidak harus dikaitkan dengan politik,” ucap Kacung.

Selain itu, Ia juga memberitahu dalam politik, parta-partai Islam dalam perolehan suara secara gabungan dalam pemilu demokrasi di Indonesia jika dilihat dari sebelum orde baru dan setelahnya, bahwa lebih dominan sebelum masa orde baru. Sebab, masa itu gabungan partai Islam memiliki suara hingga 43,9 persen, tetapi tahun 2019 kemarin 30,1 persen. Bahkan tahun 2009 hanya mencapai 29,3 persen, padahal Indonesia di dominasi oleh masyarakat Muslim.

“Kenapa partai Islam tidak meningkat, dan kalah dari partai non Islam, apakah ini berarti Islami di Indonesia belum selesai? Untuk itu jika ini dijadikan tesis atau disertasi sangatlah menarik,” urai dia.

DPR RI Komisi X, Prof Dr Zainuddin Maliki M Si menambahkan kondisi ini berkaitan dengan ucapan Nurkholis Majid “Islam yes, partai Islam no” yang bertujuan agar terhindar dari represi politik. Terkait partai Islam tidak maju, itu karena ada kekuatan secara structural yang membuat partai politik tidak bisa besar dan juga perekonomian masyarakat Islam secara umum masih belum tumbuh dengan baik.

“Nurkholis Majid mengemukakan Islam yes, partai Islam no, tujuan agar terhindar dari represi politik. Dan partai Islam tidak maju, karena ada kekuatan structural yg tidak memberi umat Islam membuat partai politik menjadi besar dan juga ekonominya yang rata-rata rendah,” ucap Zainuddin.

Wadir Pascasarjana UIN Malang, Drs Basri Zain MA Ph D, juga menambahkan Islam dan Relasi Kuasa di Indonesia tidak lupa lepas dari sejarah dan mengiringi kemajuan. “Dimana ketika agama dominan mampu masuk dalam penguasa maka akan memiliki dampak yang signifikan,” pungkasnya.

Pewarta: Ali Hasan Assidiqi

- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Wajib Dibaca