alexametrics
21.4 C
Malang
Tuesday, 5 July 2022

PGRI Malang Raya Kecam CPNS Guru Dihapus, Begini Alasan Logisnya

MALANG KOTA – Penghapusan formasi guru dalam lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 diprediksi bakal membawa dampak cukup masif. Bergantinya sistem CPNS menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), diyakini bakal berefek pada kualitas pendidikan.

Pemerintah daerah (pemda) juga bisa kena ’getahnya’. Sebab, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, dijelaskan bila honor PPPK bakal ditanggung masing-masing pemda. Berdasarkan hal itu, bisa dipastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bakal tergerus untuk memenuhi gaji PPPK formasi guru.

Kebijakan yang diteken Kemenpan RB, Kemendikbud dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) itu turut mendapat kecaman dari pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Malang raya. Mereka kompak menyebut bila penghapusan lowongan CPNS untuk formasi guru itu akan berdampak pada penurunan kualitas pendidik. Ketua PGRI Kota Malang, Drs H Burhanuddin MPd, menyebut bila keputusan pemerintah pusat itu kurang cocok dengan kondisi saat ini.
”Mengandalkan ASN (aparatur sipil negara) saja saya rasa tidak cukup. Angka pensiun setiap tahun nya terus bertambah, akan tetapi tak seimbang dengan jumlah pengangkatan guru,” kata dia.

Hal senada dilontarkan Sekretaris PGRI Kota Batu Budi Prasetyo SPd. Pihaknya juga tidak mendukung penghapusan formasi CPNS itu. ”CPNS dapat dijadikan acuan semangat bagi mereka (guru) untuk terus meningkatkan kualitas. Jika seperti ini, mereka jadi tidak punya acuan. Yang ditakutkan lagi, anak-anak yang punya cita-cita jadi guru bisa berkurang minatnya,” papar dia.

Serupa dengan daerah lainnya, Budi juga menuturkan bila kebutuhan guru di Kota Batu masih kurang seimbang. Di tahun 2021, kebutuhan guru di sekolah negeri sekitar 183 formasi. Dengan dihapuskannya formasi CPNS, ia menyebut ada 1.622 guru non PNS di Kota Batu yang terpaksa gigit jari. Sementara itu, angka fantastis kebutuhan guru dimiliki oleh Kabupaten Malang. Dengan cakupan wilayah yang luas, saat ini Kabupaten Malang diketahui tengah membutuhkan 5.383 formasi guru PNS.

Ketua PGRI Kabupaten Malang, Dwi Sucipto, mengungkapkan bila idealnya, di satu sekolah minimal memiliki 10 guru. Faktanya di Kabupaten Malang saat ini ada satu sekolah yang hanya memiliki 3 orang guru saja. Dari kekurangan tenaga pendidik berstatus PNS tersebut, pihaknya menyatakan ketidaksepakatan terhadap penghapusan CPNS. ”CPNS ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan PPPK merupakan salah satu peluang bagi GTT atau honorer yang usianya sudah 35 tahun ke atas,” jelas Dwi.

Pewarta: Chosa S, Nugraha P, A Fikyansyah

MALANG KOTA – Penghapusan formasi guru dalam lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 diprediksi bakal membawa dampak cukup masif. Bergantinya sistem CPNS menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), diyakini bakal berefek pada kualitas pendidikan.

Pemerintah daerah (pemda) juga bisa kena ’getahnya’. Sebab, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, dijelaskan bila honor PPPK bakal ditanggung masing-masing pemda. Berdasarkan hal itu, bisa dipastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bakal tergerus untuk memenuhi gaji PPPK formasi guru.

Kebijakan yang diteken Kemenpan RB, Kemendikbud dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) itu turut mendapat kecaman dari pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Malang raya. Mereka kompak menyebut bila penghapusan lowongan CPNS untuk formasi guru itu akan berdampak pada penurunan kualitas pendidik. Ketua PGRI Kota Malang, Drs H Burhanuddin MPd, menyebut bila keputusan pemerintah pusat itu kurang cocok dengan kondisi saat ini.
”Mengandalkan ASN (aparatur sipil negara) saja saya rasa tidak cukup. Angka pensiun setiap tahun nya terus bertambah, akan tetapi tak seimbang dengan jumlah pengangkatan guru,” kata dia.

Hal senada dilontarkan Sekretaris PGRI Kota Batu Budi Prasetyo SPd. Pihaknya juga tidak mendukung penghapusan formasi CPNS itu. ”CPNS dapat dijadikan acuan semangat bagi mereka (guru) untuk terus meningkatkan kualitas. Jika seperti ini, mereka jadi tidak punya acuan. Yang ditakutkan lagi, anak-anak yang punya cita-cita jadi guru bisa berkurang minatnya,” papar dia.

Serupa dengan daerah lainnya, Budi juga menuturkan bila kebutuhan guru di Kota Batu masih kurang seimbang. Di tahun 2021, kebutuhan guru di sekolah negeri sekitar 183 formasi. Dengan dihapuskannya formasi CPNS, ia menyebut ada 1.622 guru non PNS di Kota Batu yang terpaksa gigit jari. Sementara itu, angka fantastis kebutuhan guru dimiliki oleh Kabupaten Malang. Dengan cakupan wilayah yang luas, saat ini Kabupaten Malang diketahui tengah membutuhkan 5.383 formasi guru PNS.

Ketua PGRI Kabupaten Malang, Dwi Sucipto, mengungkapkan bila idealnya, di satu sekolah minimal memiliki 10 guru. Faktanya di Kabupaten Malang saat ini ada satu sekolah yang hanya memiliki 3 orang guru saja. Dari kekurangan tenaga pendidik berstatus PNS tersebut, pihaknya menyatakan ketidaksepakatan terhadap penghapusan CPNS. ”CPNS ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Sedangkan PPPK merupakan salah satu peluang bagi GTT atau honorer yang usianya sudah 35 tahun ke atas,” jelas Dwi.

Pewarta: Chosa S, Nugraha P, A Fikyansyah

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/