alexametrics
20.8 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Meski Pandemi Belum Berakhir, Kampus Merdeka Jalan Terus

KOTA MALANG – Konsep Kampus Merdeka yang digagas di era Mendikbud Nadiem Makarim mengharuskan mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kampus. Di tengah pandemi saat ini, bagaimana penerapannya?
Dari Webinar yang digelar IKA (Ikatan Keluarga Alumni) Unisma (Universitas Islam Malang), Sabtu (4/7), terlihat bahwa stakeholder terkait punya komitmen untuk menyukseskan program Kampus Merdeka.
Webinar yang mengangkat tajuk ‘Penguatan Entrepreneurship dalam Kurikulum Kampus Merdeka’ itu diikuti Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT) dari Kementerian Kementerian Desa Dr Samsul Widodo, Ketua PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siradj, MA, dan Ketua Asosiasi Kontak Bisnis Holtikulturan Indonesia Ir Muhammad Maulud.
Dalam Webinar itu, Samsul menjelaskan soal konsep Kampus Merdeka. “Saya waktu itu diundang pada saat perumusan dan pembuatan konsep untuk Merdeka belajar. Intinya mahasiswa punya kesempatan lulus 8 semester, walaupun begitu mereka juga punya kesempatan untuk melakukan banyak hal seperti penelitian dan pengabdian masyarakat,” ujar dia.
Ia menjelaskan, bahwa normalnya mahasiswa memang lulus pada 8 semester. Pada 5 semester pertama, mereka wajib belajar mengenai teori di bidangnya masing-masing. “Misal dia jurusan Administrasi negara atau hukum, ya fokus di 5 semester hanya belajar teori saja,” ujar dia.
Sedangkan di 3 semester terakhir, mahasiswa akan fokus untuk melakukan kegiatan.
“Dua semester diharapkan mengambil di luar bidang studi. Contohnya, mereka coba buat start up, entah di bidang kewirausahaan atau bikin project bersama di situ,” terangnya.
Kemudian 1 semester sisanya, mahasiswa bisa melakukan pengabdian masyarakat di desa tertinggal. “Jadi misal, 1 semeter contohnya mengajar di Raja Ampat, jadi bisa sambil rekreasi juga. Habis itu mereka kembali ke kampus untuk membantu penelitian yang sudah didapat dari pengalaman tadi,” pungkasnya.
Sementara itu, Said Aqil mengatakan bahwa kondisi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan kondisi di luar negeri. Dia pun berharap, penerapan Kampus Merdeka disiapkan jauh-jauh hari.
Bahkan, kalau perlu sudah disiapkan sejak SMA. “Cukup ragu apabila merdeka belajar dilaksanakan bersamaan secara nasional, karena bisa saja Jakarta sudah siap, yang daerah Kendari belum,” ujar dia.
Pewarta: Errica Vannie
Editor: Indra M

KOTA MALANG – Konsep Kampus Merdeka yang digagas di era Mendikbud Nadiem Makarim mengharuskan mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kampus. Di tengah pandemi saat ini, bagaimana penerapannya?
Dari Webinar yang digelar IKA (Ikatan Keluarga Alumni) Unisma (Universitas Islam Malang), Sabtu (4/7), terlihat bahwa stakeholder terkait punya komitmen untuk menyukseskan program Kampus Merdeka.
Webinar yang mengangkat tajuk ‘Penguatan Entrepreneurship dalam Kurikulum Kampus Merdeka’ itu diikuti Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT) dari Kementerian Kementerian Desa Dr Samsul Widodo, Ketua PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siradj, MA, dan Ketua Asosiasi Kontak Bisnis Holtikulturan Indonesia Ir Muhammad Maulud.
Dalam Webinar itu, Samsul menjelaskan soal konsep Kampus Merdeka. “Saya waktu itu diundang pada saat perumusan dan pembuatan konsep untuk Merdeka belajar. Intinya mahasiswa punya kesempatan lulus 8 semester, walaupun begitu mereka juga punya kesempatan untuk melakukan banyak hal seperti penelitian dan pengabdian masyarakat,” ujar dia.
Ia menjelaskan, bahwa normalnya mahasiswa memang lulus pada 8 semester. Pada 5 semester pertama, mereka wajib belajar mengenai teori di bidangnya masing-masing. “Misal dia jurusan Administrasi negara atau hukum, ya fokus di 5 semester hanya belajar teori saja,” ujar dia.
Sedangkan di 3 semester terakhir, mahasiswa akan fokus untuk melakukan kegiatan.
“Dua semester diharapkan mengambil di luar bidang studi. Contohnya, mereka coba buat start up, entah di bidang kewirausahaan atau bikin project bersama di situ,” terangnya.
Kemudian 1 semester sisanya, mahasiswa bisa melakukan pengabdian masyarakat di desa tertinggal. “Jadi misal, 1 semeter contohnya mengajar di Raja Ampat, jadi bisa sambil rekreasi juga. Habis itu mereka kembali ke kampus untuk membantu penelitian yang sudah didapat dari pengalaman tadi,” pungkasnya.
Sementara itu, Said Aqil mengatakan bahwa kondisi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan kondisi di luar negeri. Dia pun berharap, penerapan Kampus Merdeka disiapkan jauh-jauh hari.
Bahkan, kalau perlu sudah disiapkan sejak SMA. “Cukup ragu apabila merdeka belajar dilaksanakan bersamaan secara nasional, karena bisa saja Jakarta sudah siap, yang daerah Kendari belum,” ujar dia.
Pewarta: Errica Vannie
Editor: Indra M

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/