alexametrics
21.6 C
Malang
Wednesday, 25 May 2022

PTM Malang Tunggu Evaluasi PPKM Darurat

MALANG – Pemerintah daerah (pemda) di Malang Raya sudah mengumumkan penundaan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, sampai kapan penundaan berlangsung? Apakah pembelajaran daring berakhir seiring berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat?

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Malang Rachmat Hardjono mengatakan, sekolah tatap muka yang dijadwalkan mulai hari ini (5/7) dipastikan ditunda. Namun, dia belum bisa memastikan sampai kapan penundaan berlangsung.

”Kami evaluasi sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali tersebut,” ujar Rachmat Sabtu lalu (3/7).

Jika tidak ada aral, PPKM darurat Jawa-Bali berlangsung 18 hari, yakni 3-20 Juli. Setelah itu, biasanya ada pembahasan lagi untuk menentukan apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak. Salah satu pertimbangan dalam evaluasi tersebut adalah mengukur tingkat penyebaran Covid-19.

Sebelum pemerintah pusat memberlakukan PPKM darurat, desakan penundaan sekolah tatap muka muncul dari berbagai kalangan. Mulai legislator hingga Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jatim Perwakilan V Malang Raya merekomendasikan agar dinas pendidikan (disdik) menunda pelaksanaan PTM. Rekomendasi tersebut didasarkan pada lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini.

Selain itu, positive rate di Malang Raya berkisar di atas 5 persen. Artinya, jika ada 100 warga yang di-swab test PCR, yang terkonfirmasi positif lebih dari 5 orang. Padahal, suatu daerah dikategorikan aman menggelar sekolah tatap muka jika positive rate di daerah tersebut kurang dari 5 persen.

Selain Kabupaten Malang, Kota Malang juga menunda sekolah tatap muka. Sebelum pemerintah pusat memberlakukan PPKM darurat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menjadwalkan PTM pada pertengahan Juli ini.

Tapi, setelah pemerintah pusat mengumumkan PPKM darurat Jawa-Bali, 3-20 Juli, rencana sekolah tatap muka pun urung dilaksanakan. ”Mau tidak mau ya harus menaati aturan pusat karena kondisi Covid-19 di Kota Malang masih tinggi,” ujar wali Kota Malang Sutiaji.

Sebagaimana Kabupaten Malang, Kota Malang juga belum memastikan berapa lama penundaan PTM berlangsung. Sutiaji berharap agar PPKM darurat tidak sampai diperpanjang berkali-kali. Sebab, ketika PPKM darurat tidak diperpanjang, sebaran kasus Covid-19 melandai lagi.

Selain itu, pihak sekolah juga bisa menggelar sekolah tatap muka. ”Semoga wali murid juga bisa memaklumi keadaan ini (penundaan PTM karena ada PPKM darurat),” kata orang nomor satu di Pemkot Malang itu. (adn/fik/c1/dan/rmc)

MALANG – Pemerintah daerah (pemda) di Malang Raya sudah mengumumkan penundaan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, sampai kapan penundaan berlangsung? Apakah pembelajaran daring berakhir seiring berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat?

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Malang Rachmat Hardjono mengatakan, sekolah tatap muka yang dijadwalkan mulai hari ini (5/7) dipastikan ditunda. Namun, dia belum bisa memastikan sampai kapan penundaan berlangsung.

”Kami evaluasi sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali tersebut,” ujar Rachmat Sabtu lalu (3/7).

Jika tidak ada aral, PPKM darurat Jawa-Bali berlangsung 18 hari, yakni 3-20 Juli. Setelah itu, biasanya ada pembahasan lagi untuk menentukan apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak. Salah satu pertimbangan dalam evaluasi tersebut adalah mengukur tingkat penyebaran Covid-19.

Sebelum pemerintah pusat memberlakukan PPKM darurat, desakan penundaan sekolah tatap muka muncul dari berbagai kalangan. Mulai legislator hingga Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jatim Perwakilan V Malang Raya merekomendasikan agar dinas pendidikan (disdik) menunda pelaksanaan PTM. Rekomendasi tersebut didasarkan pada lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini.

Selain itu, positive rate di Malang Raya berkisar di atas 5 persen. Artinya, jika ada 100 warga yang di-swab test PCR, yang terkonfirmasi positif lebih dari 5 orang. Padahal, suatu daerah dikategorikan aman menggelar sekolah tatap muka jika positive rate di daerah tersebut kurang dari 5 persen.

Selain Kabupaten Malang, Kota Malang juga menunda sekolah tatap muka. Sebelum pemerintah pusat memberlakukan PPKM darurat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menjadwalkan PTM pada pertengahan Juli ini.

Tapi, setelah pemerintah pusat mengumumkan PPKM darurat Jawa-Bali, 3-20 Juli, rencana sekolah tatap muka pun urung dilaksanakan. ”Mau tidak mau ya harus menaati aturan pusat karena kondisi Covid-19 di Kota Malang masih tinggi,” ujar wali Kota Malang Sutiaji.

Sebagaimana Kabupaten Malang, Kota Malang juga belum memastikan berapa lama penundaan PTM berlangsung. Sutiaji berharap agar PPKM darurat tidak sampai diperpanjang berkali-kali. Sebab, ketika PPKM darurat tidak diperpanjang, sebaran kasus Covid-19 melandai lagi.

Selain itu, pihak sekolah juga bisa menggelar sekolah tatap muka. ”Semoga wali murid juga bisa memaklumi keadaan ini (penundaan PTM karena ada PPKM darurat),” kata orang nomor satu di Pemkot Malang itu. (adn/fik/c1/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/