alexametrics
32C
Malang
Monday, 19 April 2021

Pemkot Malang Usulkan Tambahan Kuota 400 Guru PPPK

MALANG KOTA – Wali Kota Malang Sutiaji berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang. Salah satunya yakni dalam hal kesejahteraan guru honorer. Sutiaji menyebut, tahun ini pihaknya bakal kembali mengajukan penambahan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di kalangan tenaga pendidik.

”Saat ini jumlah guru yang belum berstatus PPPK masih ada 300 sampai 400 guru,” kata politikus Partai Demokrat itu. Prioritas utama yang akan diajukan sebagai PPPK yakni guru honorer yang masih berstatus kategori II atau K2 yang masuk kategori guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). ”Ini bagian dari komitmen kami guna meningkatkan kesejahteraan guru, utamanya bagi GTT dan PTT. Jadi kami benar-benar berkomitmen untuk (membangun) pendidikan di Kota Malang,” ujar Sutiaji pasca audiensi bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kemarin (5/3).

Baca juga : PGRI Malang Raya Kecam CPNS Guru Dihapus, Begini Alasan Logisnya

Menanggapi hal itu, Ketua PGRI Kota Malang Burhanuddin MPd mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik keputusan Pemkot Malang. ”Namun kuota yang diajukan tersebut kami rasa masih kurang karena kebutuhan guru di Kota Malang juga masih cukup tinggi. Namun, dengan tambahan honor kemarin (tahun lalu) bisa cukup membantu,” kata Burhan.
Dari data Disdikbud Kota Malang mencatat, kebutuhan guru di Kota Malang masih berada pada angka 2.548 guru untuk jenjang SD serta 861 guru pada jenjang SMP. Sehingga total yang dibutuhkan sejumlah 3.409 guru.

Selain itu, kini GTT dan PTT juga harus dihadapkan dengan aturan penyetaraan standar dalam seleksi PPPK. Dampak terbesarnya paling dirasakan bagi para guru honorer dan pegawai sekolah yang telah berusia lanjut. Kemungkinan besar mereka akan kalah bersaing jika harus head-to-head dengan GTT dan PTT yang masih fresh graduate.

Menanggapi hal itu, Burhan berharap ada kelonggaran bagi GTT dan PTT yang memiliki masa bakti di atas 15 tahun. Selain itu, meski ada wacana 1 juta PPPK dari Kemendikbud RI tetap belum mampu meng-cover karena kuota yang diberikan tiap kabupaten/kota masih minim. ”Untuk seleksi PPPK tetap harus sesuai dengan persyaratan, tapi kalau diberi kelonggaran bagi yang sudah berusia lanjut ya alhamdulillah. Intinya semua harus berusaha dan tergantung kuota,” terang pria yang juga menjabat sebagai kepala SMP Negeri 5 Malang itu.

Dalam kesempatan yang sama, PGRI Kota Malang juga memaparkan hasil rapat koordinasi kepengurusan PGRI masa bakti 2020-2025 yang telah terlaksana bulan Desember lalu. Salah satunya terkait dengan peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran maupun profesionalitas. ”Dari Pak Wali juga diinstruksikan untuk peningkatan karakter dari peserta didik, terutama pada pendidikan budi pekerti anak-anak,” tambahnya.(rmc/cho/c1/iik)

MALANG KOTA – Wali Kota Malang Sutiaji berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang. Salah satunya yakni dalam hal kesejahteraan guru honorer. Sutiaji menyebut, tahun ini pihaknya bakal kembali mengajukan penambahan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di kalangan tenaga pendidik.

”Saat ini jumlah guru yang belum berstatus PPPK masih ada 300 sampai 400 guru,” kata politikus Partai Demokrat itu. Prioritas utama yang akan diajukan sebagai PPPK yakni guru honorer yang masih berstatus kategori II atau K2 yang masuk kategori guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). ”Ini bagian dari komitmen kami guna meningkatkan kesejahteraan guru, utamanya bagi GTT dan PTT. Jadi kami benar-benar berkomitmen untuk (membangun) pendidikan di Kota Malang,” ujar Sutiaji pasca audiensi bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kemarin (5/3).

Baca juga : PGRI Malang Raya Kecam CPNS Guru Dihapus, Begini Alasan Logisnya

Menanggapi hal itu, Ketua PGRI Kota Malang Burhanuddin MPd mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik keputusan Pemkot Malang. ”Namun kuota yang diajukan tersebut kami rasa masih kurang karena kebutuhan guru di Kota Malang juga masih cukup tinggi. Namun, dengan tambahan honor kemarin (tahun lalu) bisa cukup membantu,” kata Burhan.
Dari data Disdikbud Kota Malang mencatat, kebutuhan guru di Kota Malang masih berada pada angka 2.548 guru untuk jenjang SD serta 861 guru pada jenjang SMP. Sehingga total yang dibutuhkan sejumlah 3.409 guru.

Selain itu, kini GTT dan PTT juga harus dihadapkan dengan aturan penyetaraan standar dalam seleksi PPPK. Dampak terbesarnya paling dirasakan bagi para guru honorer dan pegawai sekolah yang telah berusia lanjut. Kemungkinan besar mereka akan kalah bersaing jika harus head-to-head dengan GTT dan PTT yang masih fresh graduate.

Menanggapi hal itu, Burhan berharap ada kelonggaran bagi GTT dan PTT yang memiliki masa bakti di atas 15 tahun. Selain itu, meski ada wacana 1 juta PPPK dari Kemendikbud RI tetap belum mampu meng-cover karena kuota yang diberikan tiap kabupaten/kota masih minim. ”Untuk seleksi PPPK tetap harus sesuai dengan persyaratan, tapi kalau diberi kelonggaran bagi yang sudah berusia lanjut ya alhamdulillah. Intinya semua harus berusaha dan tergantung kuota,” terang pria yang juga menjabat sebagai kepala SMP Negeri 5 Malang itu.

Dalam kesempatan yang sama, PGRI Kota Malang juga memaparkan hasil rapat koordinasi kepengurusan PGRI masa bakti 2020-2025 yang telah terlaksana bulan Desember lalu. Salah satunya terkait dengan peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran maupun profesionalitas. ”Dari Pak Wali juga diinstruksikan untuk peningkatan karakter dari peserta didik, terutama pada pendidikan budi pekerti anak-anak,” tambahnya.(rmc/cho/c1/iik)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru