alexametrics
21.1 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Dephan RI Ajak Mahasiswa UNMER Malang Bergabung Bela Negara 2021

MALANG KOTA – Departemen Pertahanan Republik Indonesia bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya dan Universitas Merdeka Malang menggelar Sosialisasi Program Latihan Komponen Cadangan Bela Negara Indonesia 2021, Kamis (6/5).

“Perguruan tinggi sangat potensial untuk ambil bagian dalam sistem pertahanan negara melalui mahasiswa. Untuk itu, UNMER Malang dan seluruh UNMER se-Jawa Timur mendukung penuh kebijakan kementerian pertahanan tentang rekruitmen komponen cadangan bela negara karena sinkron dengan program kemendikbud merdeka belajar dan kampus merdeka,” tegas Rektor UNMER Malang, Prof Dr Anwar Sanusi SE MSi.

Pembentukan komponen cadangan (Komcad) telah sesuai dengan UU no. 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya untuk pertahanan yang berasal dari tiga kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Swasta, dan Mahasiswa.

Dalam gelaran tersebut hadir para narasumber diantaranya adalah Direktur Sumber Daya Pertahanan Brigjen TNI, Farid Amran SH, Kasrem 083 Bhaladika Jaya Letkol Inf Achmad Juni Toa, dan Guru besar UNMER Malang Prof Dr Bambang Satriya SH MHum.

“Syarat utama untuk bergabung sebagai Komcad Bela Negara adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI, batas usia antara 18–35 tahun, sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki catatan kriminal,” papar Brigjen Farid.

Ia juga menambahkan para peserta Komcad akan mendapat sosialisasi mengenai sistem pertahanan negara, sistem regulasi pertahanan, peran dan rencana pembentukan Komcad Bela Negara. Selama proses seleksi akan dilaksanakan oleh panitia pusat maupun daerah tanpa biaya alias gratis.

“Pendaftaran akan dimulai minggu kedua Mei 2021. Sedangkan awal Juni 2021 akan dimulai proses seleksi. Diharapkan sekitar 5 Oktober 2021 seluruh peserta Komcad Bela Negara akan ikut bergabung dalam upacara HUT TNI. Peserta Komcad akan mengikuti pendidikan selama tiga bulan,” tegasnya.

Selanjutnya Kasrem 083 Bhaladika Jaya Letkol. Inf. Achmad Juni Toa menjelaskan bahwa perang yang akan datang bukan berasal dari antar negara namun dari budaya dari dalam negara saat ini. Di Indonesia saat ini telah terjadi salah satunya adalah KKB yang ada di Papua.

“Konsep bela negara terdapat gap konseptual karena kita menyamakan bela negara sama dengan komponen cadangan dan juga wajib militer. Untuk itu, Indonesia memilih jalan tengah yaitu dengan konsep bela negara dimana menggunakan dua frasa hukum yaitu hak dan kewajiban dengan pendekatan yang lebih demokratis,” imbuhnya.

Guru Besar UNMER Malang Prof Dr Bambang Satriya SH MHum turut menjelaskan peran warga negara dalam bela negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD 1945 sebagai sumber hukum adalah pedoman dalam menjalankan bela negara.

“Sebelumnya kita harus meninjau perspektif bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana semua kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan harus berdasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu, wajib hukumnya bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam bela negara apabila ada pihak yang ingin mengubah pancasila dan mengancam kedaulatan NKRI,” pungkasnya.

Pewarta: M. Ubaidillah

MALANG KOTA – Departemen Pertahanan Republik Indonesia bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya dan Universitas Merdeka Malang menggelar Sosialisasi Program Latihan Komponen Cadangan Bela Negara Indonesia 2021, Kamis (6/5).

“Perguruan tinggi sangat potensial untuk ambil bagian dalam sistem pertahanan negara melalui mahasiswa. Untuk itu, UNMER Malang dan seluruh UNMER se-Jawa Timur mendukung penuh kebijakan kementerian pertahanan tentang rekruitmen komponen cadangan bela negara karena sinkron dengan program kemendikbud merdeka belajar dan kampus merdeka,” tegas Rektor UNMER Malang, Prof Dr Anwar Sanusi SE MSi.

Pembentukan komponen cadangan (Komcad) telah sesuai dengan UU no. 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya untuk pertahanan yang berasal dari tiga kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Swasta, dan Mahasiswa.

Dalam gelaran tersebut hadir para narasumber diantaranya adalah Direktur Sumber Daya Pertahanan Brigjen TNI, Farid Amran SH, Kasrem 083 Bhaladika Jaya Letkol Inf Achmad Juni Toa, dan Guru besar UNMER Malang Prof Dr Bambang Satriya SH MHum.

“Syarat utama untuk bergabung sebagai Komcad Bela Negara adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI, batas usia antara 18–35 tahun, sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki catatan kriminal,” papar Brigjen Farid.

Ia juga menambahkan para peserta Komcad akan mendapat sosialisasi mengenai sistem pertahanan negara, sistem regulasi pertahanan, peran dan rencana pembentukan Komcad Bela Negara. Selama proses seleksi akan dilaksanakan oleh panitia pusat maupun daerah tanpa biaya alias gratis.

“Pendaftaran akan dimulai minggu kedua Mei 2021. Sedangkan awal Juni 2021 akan dimulai proses seleksi. Diharapkan sekitar 5 Oktober 2021 seluruh peserta Komcad Bela Negara akan ikut bergabung dalam upacara HUT TNI. Peserta Komcad akan mengikuti pendidikan selama tiga bulan,” tegasnya.

Selanjutnya Kasrem 083 Bhaladika Jaya Letkol. Inf. Achmad Juni Toa menjelaskan bahwa perang yang akan datang bukan berasal dari antar negara namun dari budaya dari dalam negara saat ini. Di Indonesia saat ini telah terjadi salah satunya adalah KKB yang ada di Papua.

“Konsep bela negara terdapat gap konseptual karena kita menyamakan bela negara sama dengan komponen cadangan dan juga wajib militer. Untuk itu, Indonesia memilih jalan tengah yaitu dengan konsep bela negara dimana menggunakan dua frasa hukum yaitu hak dan kewajiban dengan pendekatan yang lebih demokratis,” imbuhnya.

Guru Besar UNMER Malang Prof Dr Bambang Satriya SH MHum turut menjelaskan peran warga negara dalam bela negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD 1945 sebagai sumber hukum adalah pedoman dalam menjalankan bela negara.

“Sebelumnya kita harus meninjau perspektif bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana semua kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan harus berdasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu, wajib hukumnya bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam bela negara apabila ada pihak yang ingin mengubah pancasila dan mengancam kedaulatan NKRI,” pungkasnya.

Pewarta: M. Ubaidillah

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/