alexametrics
25.6 C
Malang
Thursday, 26 May 2022

Khofifah Gratiskan SPP SMA-SMK Negeri Se-Jatim

MALANG KOTA – Ini menjadi kabar baik bagi wali siswa SMA/SMK di Jawa Timur. Sebab, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menggratiskan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) untuk seluruha siswa SMA/SMK.
“Program SPP gratis ini sudah berjalan sejak 2019 lalu. Jadi sekolah tidak diperkenankan memungut rupiah sepeser pun dari siswa. Semua gratis, seluruh Jatim,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa pagi (7/7).
Sementara bagi sekolah, operasional yang sebelumnya dicover SPP bisa digantikan dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), serta APBD Provinsi Jatim dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) Tahun Anggaran 2020.
Lalu, bagaimana dengan SMA/SMK Swasta?
Untuk swasta, Pemprov hanya memberikan subsidi. Sehingga sekolah mungkin tidak bisa menggratiskan SPP secara penuh.
“Lewat program gratis SPP ini, saya ingin meringankan beban masyarakat sekaligus meminimalisir jumlah anak putus sekolah di Jatim. InsyaAllah, jumlahnya tereduksi setiap tahunnya,” tuturnya.
Khofifah menghimbau masyarakat agar melaporkan ke Dinas Pendidikan setempat jika menemui pelanggaran yang dilakukan sekolah terkait SPP tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi, menambahkan bahwa SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur dilarang melakukan pungutan, iuran atau bentuk lain yang bersifat wajib kepada peserta didik baru.
Menanggapi adanya sejumlah informasi tentang adanya kewajiban membayar sejumlah uang pada sekolah-sekolah negeri, Dinas Pendidikan akan segera melakukan klarifikasi kepada sekolah-sekolah tersebut. “Penggalangan dana dalam bentuk sumbangan sukarela hanya dapat dilakukan oleh Komite Sekolah sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Bentuknya berupa bantuan dan/atau sumbangan sukarela, bukan pungutan,” paparnya.
Selain itu, terkait dengan banyaknya keluhan tentang biaya seragam sekolah yang dibebankan kepada peserta didik, Wahid meminta agar sekolah memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk membelinya diluar dan tidak harus di koperasi sekolah. Ia juga mengharapkan agar koperasi sekolah memberikan keringanan mekaniseme pembayaran berupa pembayaran dengan cara mengangsur.
Pewarta: Errica Vannie
Editor: Indra M

MALANG KOTA – Ini menjadi kabar baik bagi wali siswa SMA/SMK di Jawa Timur. Sebab, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menggratiskan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) untuk seluruha siswa SMA/SMK.
“Program SPP gratis ini sudah berjalan sejak 2019 lalu. Jadi sekolah tidak diperkenankan memungut rupiah sepeser pun dari siswa. Semua gratis, seluruh Jatim,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa pagi (7/7).
Sementara bagi sekolah, operasional yang sebelumnya dicover SPP bisa digantikan dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah), serta APBD Provinsi Jatim dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) Tahun Anggaran 2020.
Lalu, bagaimana dengan SMA/SMK Swasta?
Untuk swasta, Pemprov hanya memberikan subsidi. Sehingga sekolah mungkin tidak bisa menggratiskan SPP secara penuh.
“Lewat program gratis SPP ini, saya ingin meringankan beban masyarakat sekaligus meminimalisir jumlah anak putus sekolah di Jatim. InsyaAllah, jumlahnya tereduksi setiap tahunnya,” tuturnya.
Khofifah menghimbau masyarakat agar melaporkan ke Dinas Pendidikan setempat jika menemui pelanggaran yang dilakukan sekolah terkait SPP tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi, menambahkan bahwa SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur dilarang melakukan pungutan, iuran atau bentuk lain yang bersifat wajib kepada peserta didik baru.
Menanggapi adanya sejumlah informasi tentang adanya kewajiban membayar sejumlah uang pada sekolah-sekolah negeri, Dinas Pendidikan akan segera melakukan klarifikasi kepada sekolah-sekolah tersebut. “Penggalangan dana dalam bentuk sumbangan sukarela hanya dapat dilakukan oleh Komite Sekolah sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Bentuknya berupa bantuan dan/atau sumbangan sukarela, bukan pungutan,” paparnya.
Selain itu, terkait dengan banyaknya keluhan tentang biaya seragam sekolah yang dibebankan kepada peserta didik, Wahid meminta agar sekolah memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk membelinya diluar dan tidak harus di koperasi sekolah. Ia juga mengharapkan agar koperasi sekolah memberikan keringanan mekaniseme pembayaran berupa pembayaran dengan cara mengangsur.
Pewarta: Errica Vannie
Editor: Indra M

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/