alexametrics
18.6 C
Malang
Wednesday, 29 June 2022

IKA FH Unair Diseminasikan Buntut Putusan MK Soal Revisi UU CK

SURABAYA-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digadang sebagai UU yang memberikan kemudahan bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja, namun pada perjalanannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Belum selesai pemerintah menyusun aturan pelaksanaannya terutama pada level Peraturan Menteri/Lembaga serta integrasi sistem perijinan berusaha secara elektronik  (One Single Submission), keluarlah putusan Mahkamah Konsititusi Nomor No. 91/PUU-XVIII/2020. Atas ketetapan tersebut, muncul pertanyaan bagaimana dan dari mana harus memulai melakukan perbaikan semuanya ini?.

Menjawab hal itu, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga wilayah Jabodetabek bersama Fakultas Hukum Universitas Airlangga menggelar kegiatan Webinar bertopik Buntut Putusan MK: Revisi UU Cipta Kerja, Dimulai Dari Mana?”, Minggu, (5/12/2021).

Hadir sebagai nara sumber pada webinar ini meliputi unsur media, akademisi, dunia usaha, pengacara, dan pemerintah. Mereka antara lain Analis-Hukum Online Affan Muhammad Andalan, Pakar Hukum Tata Negara-Universitas Airlangga E. Prajwalita Widiati SH LLM dan Dr Syaiful Aris SH MH LLM Head of Legal Department PT Toyota Astra Motor Johanes April Chandra, Dr (Cand) Pengamat Sosial Didik S Setyadi, SH MH, Ketua Advokat Alumni Airlangga Kukuh Pramono Budi, SH MH dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi NTT Dr (Cand) Arfan Faiz Muhlizi SH MH. Serta bertindak sebagai moderator founder platform edukasi Smartlegal Bimo Prasetio.

“Webinar kali ini seakan mengingatkan kembali kepada para pembuat peraturan dan kebijakan akan pentingnya persyaratan formil selain hal-hal yang bersifat materil,” kata Bimo Prasetio selaku moderator. Utamanya dalam kaitannya dengan keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan.

Analis-Hukum Online Affan Muhammad Andalan (kanan) dan moderator Bimo Prasetio (kiri) yang juga Founder Platform Edukasi “Smartlegal”.

Para nara sumber dan peserta webinar mengusulkan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para regulator dan pengambil kebijakan. Antara lain penyempurnaan regulasi penyusunan peraturan perundang-undangan guna mengakomodir keberadaan omnibus law, melakukan legal audit untuk memperbaiki substansi UU Cipta Kerja, dan menerapkan dan mengembangkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan (meaningful participation). “Dengan langkah ini, diharapkan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan, khususnya perbaikan UU CK, akan lebih berkualitas dan terhindar (kembali) dari permohonan uji di MK,” harap Bimo.

Diketahui, putusan tersebut dikeluarkan atas permohonan uji formil yang diajukan oleh para pemohon yang terdiri dari perwakilan karyawan swasta, mahasiswa, dosen, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga adat. Para pemohonan berpandangan bahwa metode omnibus law tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta perubahannya (UU Nomor 12 Tahun 2011). Para Pemohon juga menemukan adanya perubahan terhadap materi muatan UU Cipta Kerja, baik yang bersifat teknis maupun substansial, setelah disetujui oleh DPR.  Dengan demikian, para pemohon berpendapat bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945.

Atas permohonan tersebut majelis hakim MK menyatakan 5 keputusan yakni 1) pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan; 2) Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 3) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

Kemudian, 4) Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku Kembali; 5) Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Pemerintah dan semua pihak tentu wajib mematuhi putusan MK tersebut. Pemerintah tentu perlu melakukan upaya keras memperbaiki UU Cipta Kerja dalam kurun waktu yang diberikan.  Kerja keras pemerintah ini dibutuhkan segera, agar terjadi kepastian hukum, terutama bagi investasi dan dunia usaha yang saat ini dalam kondisi gamang. (*/mas)

SURABAYA-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digadang sebagai UU yang memberikan kemudahan bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja, namun pada perjalanannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Belum selesai pemerintah menyusun aturan pelaksanaannya terutama pada level Peraturan Menteri/Lembaga serta integrasi sistem perijinan berusaha secara elektronik  (One Single Submission), keluarlah putusan Mahkamah Konsititusi Nomor No. 91/PUU-XVIII/2020. Atas ketetapan tersebut, muncul pertanyaan bagaimana dan dari mana harus memulai melakukan perbaikan semuanya ini?.

Menjawab hal itu, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga wilayah Jabodetabek bersama Fakultas Hukum Universitas Airlangga menggelar kegiatan Webinar bertopik Buntut Putusan MK: Revisi UU Cipta Kerja, Dimulai Dari Mana?”, Minggu, (5/12/2021).

Hadir sebagai nara sumber pada webinar ini meliputi unsur media, akademisi, dunia usaha, pengacara, dan pemerintah. Mereka antara lain Analis-Hukum Online Affan Muhammad Andalan, Pakar Hukum Tata Negara-Universitas Airlangga E. Prajwalita Widiati SH LLM dan Dr Syaiful Aris SH MH LLM Head of Legal Department PT Toyota Astra Motor Johanes April Chandra, Dr (Cand) Pengamat Sosial Didik S Setyadi, SH MH, Ketua Advokat Alumni Airlangga Kukuh Pramono Budi, SH MH dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi NTT Dr (Cand) Arfan Faiz Muhlizi SH MH. Serta bertindak sebagai moderator founder platform edukasi Smartlegal Bimo Prasetio.

“Webinar kali ini seakan mengingatkan kembali kepada para pembuat peraturan dan kebijakan akan pentingnya persyaratan formil selain hal-hal yang bersifat materil,” kata Bimo Prasetio selaku moderator. Utamanya dalam kaitannya dengan keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan.

Analis-Hukum Online Affan Muhammad Andalan (kanan) dan moderator Bimo Prasetio (kiri) yang juga Founder Platform Edukasi “Smartlegal”.

Para nara sumber dan peserta webinar mengusulkan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para regulator dan pengambil kebijakan. Antara lain penyempurnaan regulasi penyusunan peraturan perundang-undangan guna mengakomodir keberadaan omnibus law, melakukan legal audit untuk memperbaiki substansi UU Cipta Kerja, dan menerapkan dan mengembangkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan (meaningful participation). “Dengan langkah ini, diharapkan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan, khususnya perbaikan UU CK, akan lebih berkualitas dan terhindar (kembali) dari permohonan uji di MK,” harap Bimo.

Diketahui, putusan tersebut dikeluarkan atas permohonan uji formil yang diajukan oleh para pemohon yang terdiri dari perwakilan karyawan swasta, mahasiswa, dosen, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga adat. Para pemohonan berpandangan bahwa metode omnibus law tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta perubahannya (UU Nomor 12 Tahun 2011). Para Pemohon juga menemukan adanya perubahan terhadap materi muatan UU Cipta Kerja, baik yang bersifat teknis maupun substansial, setelah disetujui oleh DPR.  Dengan demikian, para pemohon berpendapat bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945.

Atas permohonan tersebut majelis hakim MK menyatakan 5 keputusan yakni 1) pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan; 2) Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 3) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

Kemudian, 4) Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku Kembali; 5) Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Pemerintah dan semua pihak tentu wajib mematuhi putusan MK tersebut. Pemerintah tentu perlu melakukan upaya keras memperbaiki UU Cipta Kerja dalam kurun waktu yang diberikan.  Kerja keras pemerintah ini dibutuhkan segera, agar terjadi kepastian hukum, terutama bagi investasi dan dunia usaha yang saat ini dalam kondisi gamang. (*/mas)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/