alexametrics
22.1 C
Malang
Wednesday, 25 May 2022

Berjuluk Kota Pendidikan, Angka Putus Sekolah di Malang Masih Tinggi

MALANG KOTA – Angka putus sekolah di Kota Pendidikan ini tergolong tinggi. Dalam kurun waktu dua tahun saja, yakni 2019-2020, tercatat sebanyak 128 anak putus sekolah. Hal itu tertuang dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang.

Rinciannya, pada 2019 terdapat 94 anak. Terdiri atas 24 anak tingkat SD dan 70 anak jenjang SMPD. Kemudian pada 2020 terdapat 34 anak. Terdiri atas 5 anak di jenjang SD dan 20 anak jenjang SMP.

Menanggapi tingginya angka putus sekolah yang terdaftar di dapodik, Kasubag Perencanaan Disdikbud Kota Malang Indria membantah. Menurut dia, jumlah anak yang putus sekolah tidak setinggi yang tercantum dalam dapodik milik Disdikbud Kota Malang.

”Karena, bila ada nama siswa yang dobel kemudian salah satunya dihapus, ternyata itu juga dianggap anak putus sekolah,” terangnya.

Indria mengatakan, pihaknya mengupayakan data detail tentang angka anak yang putus sekolah di Kota Malang. Salah satunya bekerja sama dengan 57 kelurahan se-Kota Malang.

”Karena mereka (kelurahan, Red) yang lebih tahu kondisi di daerahnya masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Malang Suwarjana SE MM mengakui masih ada anak yang putus sekolah di Kota Malang. Namun, angkanya tidak banyak. Menurut Suwarjana, angka anak putus sekolah di Kota Pendidikan ini disebabkan berbagai faktor. Salah satunya, putus sekolah karena lebih memilih bekerja membantu orang tuanya.

”Namun ini bukan termasuk karena faktor ekonomi karena operasional pendidikan sekolah sekarang gratis,” jelasnya.

Hal ini, Suwarjana melanjutkan, menjadi imbauan untuk para orang tua agar mendorong anak-anaknya bersekolah. ”Kalau memang harus bantu orang tua kerja, bisa setelah pulang sekolah,” ungkapnya.

Untuk terus meminimalisasi angka anak putus sekolah, pihaknya tidak diam. ”Kami gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” terang mantan Kabag Umum Setda Kota Malang itu.

Dia juga menegaskan, anak-anak yang memilih putus sekolah ini nantinya harus mengikuti paket. Misalnya untuk mendapatkan ijazah SD, harus mengikuti kejar paket A. Demikian juga ijazah SMP didapat dengan mengikuti kejar paket B dan SMA dari kejar paket C.

Di pihak lain, Sekretaris Komisi D (Pendidikan) DPRD Kota Malang Rokhmad SSos mengaku miris melihat masih ada anak di Kota Malang yang putus sekolah. Padahal, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran besar untuk meringankan beban orang tua siswa. Upaya pemerintah meringankan beban orang tua itu melalui dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda).

Untuk alokasi anggaran bosda, Rokhmad mengatakan tergantung jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD, setiap siswa dijatah Rp 75 ribu per bulan. Sedangkan jatah siswa SMP lebih besar lagi, yakni Rp105 ribu per bulan. ”Tentunya bantuan tersebut tiap tahun ada dan jumlahnya bisa saja meningkat,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Mantan Kepala SD Quratta A’yun itu juga memaparkan, masih ada beberapa opsi lain seperti beasiswa dari pihak swasta. Cukup miris bila melihat julukan Kota Malang masih ada anak yang tidak sekolah. ”Intinya para wali murid yang merasa kesusahan dana pendidikan bisa mengajukan beasiswa. Sampaikan ke pihak sekolah, lalu pihak sekolah yang akan meneruskannya ke Pemkot Malang,” tegas dia. (ulf/adn/c1/dan/rmc)

MALANG KOTA – Angka putus sekolah di Kota Pendidikan ini tergolong tinggi. Dalam kurun waktu dua tahun saja, yakni 2019-2020, tercatat sebanyak 128 anak putus sekolah. Hal itu tertuang dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang.

Rinciannya, pada 2019 terdapat 94 anak. Terdiri atas 24 anak tingkat SD dan 70 anak jenjang SMPD. Kemudian pada 2020 terdapat 34 anak. Terdiri atas 5 anak di jenjang SD dan 20 anak jenjang SMP.

Menanggapi tingginya angka putus sekolah yang terdaftar di dapodik, Kasubag Perencanaan Disdikbud Kota Malang Indria membantah. Menurut dia, jumlah anak yang putus sekolah tidak setinggi yang tercantum dalam dapodik milik Disdikbud Kota Malang.

”Karena, bila ada nama siswa yang dobel kemudian salah satunya dihapus, ternyata itu juga dianggap anak putus sekolah,” terangnya.

Indria mengatakan, pihaknya mengupayakan data detail tentang angka anak yang putus sekolah di Kota Malang. Salah satunya bekerja sama dengan 57 kelurahan se-Kota Malang.

”Karena mereka (kelurahan, Red) yang lebih tahu kondisi di daerahnya masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Malang Suwarjana SE MM mengakui masih ada anak yang putus sekolah di Kota Malang. Namun, angkanya tidak banyak. Menurut Suwarjana, angka anak putus sekolah di Kota Pendidikan ini disebabkan berbagai faktor. Salah satunya, putus sekolah karena lebih memilih bekerja membantu orang tuanya.

”Namun ini bukan termasuk karena faktor ekonomi karena operasional pendidikan sekolah sekarang gratis,” jelasnya.

Hal ini, Suwarjana melanjutkan, menjadi imbauan untuk para orang tua agar mendorong anak-anaknya bersekolah. ”Kalau memang harus bantu orang tua kerja, bisa setelah pulang sekolah,” ungkapnya.

Untuk terus meminimalisasi angka anak putus sekolah, pihaknya tidak diam. ”Kami gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” terang mantan Kabag Umum Setda Kota Malang itu.

Dia juga menegaskan, anak-anak yang memilih putus sekolah ini nantinya harus mengikuti paket. Misalnya untuk mendapatkan ijazah SD, harus mengikuti kejar paket A. Demikian juga ijazah SMP didapat dengan mengikuti kejar paket B dan SMA dari kejar paket C.

Di pihak lain, Sekretaris Komisi D (Pendidikan) DPRD Kota Malang Rokhmad SSos mengaku miris melihat masih ada anak di Kota Malang yang putus sekolah. Padahal, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran besar untuk meringankan beban orang tua siswa. Upaya pemerintah meringankan beban orang tua itu melalui dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda).

Untuk alokasi anggaran bosda, Rokhmad mengatakan tergantung jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD, setiap siswa dijatah Rp 75 ribu per bulan. Sedangkan jatah siswa SMP lebih besar lagi, yakni Rp105 ribu per bulan. ”Tentunya bantuan tersebut tiap tahun ada dan jumlahnya bisa saja meningkat,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Mantan Kepala SD Quratta A’yun itu juga memaparkan, masih ada beberapa opsi lain seperti beasiswa dari pihak swasta. Cukup miris bila melihat julukan Kota Malang masih ada anak yang tidak sekolah. ”Intinya para wali murid yang merasa kesusahan dana pendidikan bisa mengajukan beasiswa. Sampaikan ke pihak sekolah, lalu pihak sekolah yang akan meneruskannya ke Pemkot Malang,” tegas dia. (ulf/adn/c1/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/