alexametrics
28 C
Malang
Tuesday, 17 May 2022

Dua Tahun Sekolah-Sekolah Swasta di Kabupaten Malang Tak Tersentuh Bosda

KABUPATEN-Digulirkan sejak 2019, bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) atau Boskab hanya sekali saja menjangkau sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Malang. Itu pun hanya untuk empat bulan di tahun 2020 lalu. Setelah dua tahun tak tersentuh bantuan, segala upaya dilakukan sekolah-sekolah untuk menutupi biaya operasional.

Nurika, Kepala SD Islam Terpadu (IT) Iqro di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso masih ingat betul kapan bantuan operasional daerah (Bosda) dicairkan. Menurutnya, itu terjadi di tahun 2020 lalu. Saat itu, sekolahnya hanya menerima bantuan untuk empat bulan saja. ”Jadi hitungannya saat itu kira-kira untuk bulan September hingga Desember,” ujar Ika, sapaan karibnya.

Bila ditotal, nominalnya senilai Rp 19 juta. Ika mengakui bila bantuan itu sangat membantu untuk memenuhi biaya operasional di sekolahnya. ”Kalau untuk gaji guru memang kami mengandalkan dari pembayaran SPP dari anakanak,” kata dia. Setelah itu, mulai tahun 2021 hingga tahun ini, pihaknya tak mendengar lagi kabar pencairan Bosda dari Pemkab Malang. Di sisi lain, sejak pandemi biaya SPP untuk siswa-siswinya terpaksa harus dipotong 25 persen. Itu bertujuan untuk meringankan beban orang tua siswa akibat pandemi.

Akibatnya, jumlah pemasukan untuk menutupi biaya gaji guru menjadi berkurang. Namun beruntung baginya, karena sekolahnya tetap mendapat alokasi bantuan operasional sekolah nasional (Bosnas). Meski begitu, dana tersebut juga terbatas untuk memenuhi kekurangan dalam menggaji guru. ”Sebab aturannya dana Bosnas yang bisa digunakan untuk menggaji guru hanya 50 persen,” imbuhnya. Dari sana lah pihaknya sebenarnya cukup mengandalkan alokasi Bosda, yang peruntukkannya lebih fleksibel. Artinya, persentase dana yang bisa digunakan untuk menggaji guru bisa lebih besar dari Bosnas. ”Tapi untuk persentase pastinya saya tidak ingat. Namun, yang jelas lebih besar dari Bosnas,” kata dia.

Kini, dengan absennya Bosda dalam dua tahun terakhir, Ika menyebut bila sekolahnya masih kerap kesulitan untuk melengkapi fasilitas, sarana, dan prasarana. ”Sekolah ini baru berdiri tahun 2015 lalu. Kami baru meluluskan satu angkatan kelas enam tahun ajaran lalu,” terangnya. Sebagai contoh, Ika menyebut bila dana Bosda yang diterima di tahun 2020 lalu dipergunakan pihaknya untuk membenahi tembok bangunan sekolah. Sebab, saat itu ada beberapa kelas yang masih disekat secara manual.

Dari dana tersebut ada dua ruang kelas yang berhasil disekat secara permanen dengan tembok. Beranjak dari contoh itu, Ika berharap sekolah swasta tidak dianaktirikan. Sebab, kebutuhan setiap sekolah pada dasarnya sama. Keluhan yang sama juga disampaikan salah satu kepala dari MI di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. ”Jadi kalau dibilang kurang ya kurang banget. Misal harusnya dana itu (Bosda) bisa dibuat untuk renovasi sekolah, akhirnya kami cari sendiri,” kata perempuan yang meminta identitasnya tidak disebutkan itu.

Untuk menutupi kebutuhan itu, dia mengaku bila sekolahnya harus aktif mengajukan proposal ke sejumlah donatur. Problem di tempatnya tak berhenti di situ saja. ”Kadang juga ada masalah administrasi, sehingga dana Bosnas yang dikucurkan tidak sesuai dengan jumlah siswa,” imbuhnya. Di sekolahnya sendiri ada 190 siswa, sementara tahun ini hanya ada 188 siswa yang mendapat jatah dari Bosnas.

Untuk menutupi kekurangan, dia menyebut bila guru-guru di tempatnya akhirnya patungan untuk memenuhi kebutuhan dua siswa. Termasuk untuk kebutuhan seragam sekolah. ”Jadi kami ini sumbernya hanya dari Bosnas, dan berharap dapat Bosda juga. Harusnya kami ini yang swasta malah mendapat lebih dibandingkan yang negeri, tapi ini kok Bosda malah tidak dapat sama sekali,” keluh perempuan berkacamata itu.

Di tempat lain, Wahyu Erdiningsih, salah satu guru SD swasta di Kecamatan Singosari mengaku bila rekan-rekannya sudah pernah melakukan audiensi dengan Pemkab Malang untuk menanyakan kejelasan Bosda. Namun hingga kini mereka belum mendapat titik terang kapan bantuan itu akan disalurkan. Kepada koran ini, dia menyebut bila bantuan tersebut sebenarnya mulai dialokasikan sejak tahun 2019. Namun sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Malang baru sekali mendapatkannya. ”Itu pun tidak full satu tahun, kurang lebih hanya untuk empat bulan,” kata dia. Hal serupa juga disampaikan salah satu kepala SMP swasta di Kecamatan Singosari. Dia yang enggan disebutkan namanya menyebut bila musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta sempat membahas dana bantuan tersebut.

Aspirasi juga sudah disampaikan kepada pemkab Malang. Namun lagilagi tidak mendapat respons berupa pencairan. Untuk menyiasati kebutuhan operasional di sekolahnya, perempuan paro baya itu menyebut banyak alternatif yang dilakukan. Salah satu contohnya dengan membuka sumbangan sukarela yang disebut ’Amal Jumat’. Sesuai namanya, siswa dan wali murid diberi kesempatan untuk beramal tiap hari Jumat. ”Hasil Amal Jumat itu kira-kira dapat 200 ribuan Mas. Setelah uang terkumpul, 30 persen digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana, 30 persen untuk kas sekolah, dan 40 persen untuk tambahan gaji guru,” kata dia.

Dia menyebut bila keluhan dari rekan kepala sekolah lainnya umumnya berkaitan soal tunggakan gaji guru. ”Bisa sampai dua bulan menunggaknya. Alhamdulillah, di sekolah saya tidak sampai begitu, karena terbantu dengan adanya Amal Jumat itu,” imbuhnya. Keluhan berikutnya disampaikan Kepala MTs Al Amin Dedik Kurniawan SPd. Sekolah di Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis itu memang mendapat BOS Kemenag RI. Namun bantuan tersebut masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional di sekolahnya. ”Persoalannya, MTs swasta kecil seperti kami 90 persen siswanya digratiskan.

Kebanyakan siswa adalah anak-anak tidak mampu, sehingga 90 persen gratis. Karena itulah, BOS dari Kemenag RI dan Boskab itu sebenarnya harapan kami,” papar Dedik. Dia menyebut bila jumlah siswa di sana ada 106 anak. Tersebar di kelas VII, VIII dan IX. Dari jumlah ini, hanya 10 persen saja yang bayar SPP. ”Terus terang kita berdarahdarah. Bukan cuma MTs, tapi juga SD dan SMP swasta lainnya. Kadang kita ini dibanding-bandingkan, di negeri gratis. Lha di sana guru PNS, BOS dapat dua, ada bantuan lain juga. Sedangkan kita ini yang kelabakan di swasta karena bantuan terbatas,” jelas alumnus Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) itu.

Untuk gaji guru yang mengajar di MTs Al Amin, dia menyebut ada dua skema. Mereka yang sudah dapat tunjangan profesi pendidik (TPP) berjumlah 5 orang. Sementara, 8 guru non TPP harus rela diberi honor yang minim. ”Untuk yang guru non TPP per bulan (gajinya) Rp 250 ribu sampai Rp 300 ribu,” kata dia. Dedik juga menyebut bila 147 madrasah dengan koordinator LP Maarif NU kini tengah berupaya mencari jalan agar Boskab bisa cair juga untuk swasta. ”Saat kami dengar ada Rp 22,3 miliar (Boskab) di tahun 2022 yang cair untuk SD dan SMP negeri, kami keberatan. Ini yang namanya diskriminasi dalam dunia pendidikan. Mengapa, walau kami swasta, kami kan juga warga Kabupaten Malang,” keluhnya.(fin/dre/adk/nif/by)

KABUPATEN-Digulirkan sejak 2019, bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) atau Boskab hanya sekali saja menjangkau sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Malang. Itu pun hanya untuk empat bulan di tahun 2020 lalu. Setelah dua tahun tak tersentuh bantuan, segala upaya dilakukan sekolah-sekolah untuk menutupi biaya operasional.

Nurika, Kepala SD Islam Terpadu (IT) Iqro di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso masih ingat betul kapan bantuan operasional daerah (Bosda) dicairkan. Menurutnya, itu terjadi di tahun 2020 lalu. Saat itu, sekolahnya hanya menerima bantuan untuk empat bulan saja. ”Jadi hitungannya saat itu kira-kira untuk bulan September hingga Desember,” ujar Ika, sapaan karibnya.

Bila ditotal, nominalnya senilai Rp 19 juta. Ika mengakui bila bantuan itu sangat membantu untuk memenuhi biaya operasional di sekolahnya. ”Kalau untuk gaji guru memang kami mengandalkan dari pembayaran SPP dari anakanak,” kata dia. Setelah itu, mulai tahun 2021 hingga tahun ini, pihaknya tak mendengar lagi kabar pencairan Bosda dari Pemkab Malang. Di sisi lain, sejak pandemi biaya SPP untuk siswa-siswinya terpaksa harus dipotong 25 persen. Itu bertujuan untuk meringankan beban orang tua siswa akibat pandemi.

Akibatnya, jumlah pemasukan untuk menutupi biaya gaji guru menjadi berkurang. Namun beruntung baginya, karena sekolahnya tetap mendapat alokasi bantuan operasional sekolah nasional (Bosnas). Meski begitu, dana tersebut juga terbatas untuk memenuhi kekurangan dalam menggaji guru. ”Sebab aturannya dana Bosnas yang bisa digunakan untuk menggaji guru hanya 50 persen,” imbuhnya. Dari sana lah pihaknya sebenarnya cukup mengandalkan alokasi Bosda, yang peruntukkannya lebih fleksibel. Artinya, persentase dana yang bisa digunakan untuk menggaji guru bisa lebih besar dari Bosnas. ”Tapi untuk persentase pastinya saya tidak ingat. Namun, yang jelas lebih besar dari Bosnas,” kata dia.

Kini, dengan absennya Bosda dalam dua tahun terakhir, Ika menyebut bila sekolahnya masih kerap kesulitan untuk melengkapi fasilitas, sarana, dan prasarana. ”Sekolah ini baru berdiri tahun 2015 lalu. Kami baru meluluskan satu angkatan kelas enam tahun ajaran lalu,” terangnya. Sebagai contoh, Ika menyebut bila dana Bosda yang diterima di tahun 2020 lalu dipergunakan pihaknya untuk membenahi tembok bangunan sekolah. Sebab, saat itu ada beberapa kelas yang masih disekat secara manual.

Dari dana tersebut ada dua ruang kelas yang berhasil disekat secara permanen dengan tembok. Beranjak dari contoh itu, Ika berharap sekolah swasta tidak dianaktirikan. Sebab, kebutuhan setiap sekolah pada dasarnya sama. Keluhan yang sama juga disampaikan salah satu kepala dari MI di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. ”Jadi kalau dibilang kurang ya kurang banget. Misal harusnya dana itu (Bosda) bisa dibuat untuk renovasi sekolah, akhirnya kami cari sendiri,” kata perempuan yang meminta identitasnya tidak disebutkan itu.

Untuk menutupi kebutuhan itu, dia mengaku bila sekolahnya harus aktif mengajukan proposal ke sejumlah donatur. Problem di tempatnya tak berhenti di situ saja. ”Kadang juga ada masalah administrasi, sehingga dana Bosnas yang dikucurkan tidak sesuai dengan jumlah siswa,” imbuhnya. Di sekolahnya sendiri ada 190 siswa, sementara tahun ini hanya ada 188 siswa yang mendapat jatah dari Bosnas.

Untuk menutupi kekurangan, dia menyebut bila guru-guru di tempatnya akhirnya patungan untuk memenuhi kebutuhan dua siswa. Termasuk untuk kebutuhan seragam sekolah. ”Jadi kami ini sumbernya hanya dari Bosnas, dan berharap dapat Bosda juga. Harusnya kami ini yang swasta malah mendapat lebih dibandingkan yang negeri, tapi ini kok Bosda malah tidak dapat sama sekali,” keluh perempuan berkacamata itu.

Di tempat lain, Wahyu Erdiningsih, salah satu guru SD swasta di Kecamatan Singosari mengaku bila rekan-rekannya sudah pernah melakukan audiensi dengan Pemkab Malang untuk menanyakan kejelasan Bosda. Namun hingga kini mereka belum mendapat titik terang kapan bantuan itu akan disalurkan. Kepada koran ini, dia menyebut bila bantuan tersebut sebenarnya mulai dialokasikan sejak tahun 2019. Namun sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Malang baru sekali mendapatkannya. ”Itu pun tidak full satu tahun, kurang lebih hanya untuk empat bulan,” kata dia. Hal serupa juga disampaikan salah satu kepala SMP swasta di Kecamatan Singosari. Dia yang enggan disebutkan namanya menyebut bila musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta sempat membahas dana bantuan tersebut.

Aspirasi juga sudah disampaikan kepada pemkab Malang. Namun lagilagi tidak mendapat respons berupa pencairan. Untuk menyiasati kebutuhan operasional di sekolahnya, perempuan paro baya itu menyebut banyak alternatif yang dilakukan. Salah satu contohnya dengan membuka sumbangan sukarela yang disebut ’Amal Jumat’. Sesuai namanya, siswa dan wali murid diberi kesempatan untuk beramal tiap hari Jumat. ”Hasil Amal Jumat itu kira-kira dapat 200 ribuan Mas. Setelah uang terkumpul, 30 persen digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana, 30 persen untuk kas sekolah, dan 40 persen untuk tambahan gaji guru,” kata dia.

Dia menyebut bila keluhan dari rekan kepala sekolah lainnya umumnya berkaitan soal tunggakan gaji guru. ”Bisa sampai dua bulan menunggaknya. Alhamdulillah, di sekolah saya tidak sampai begitu, karena terbantu dengan adanya Amal Jumat itu,” imbuhnya. Keluhan berikutnya disampaikan Kepala MTs Al Amin Dedik Kurniawan SPd. Sekolah di Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis itu memang mendapat BOS Kemenag RI. Namun bantuan tersebut masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional di sekolahnya. ”Persoalannya, MTs swasta kecil seperti kami 90 persen siswanya digratiskan.

Kebanyakan siswa adalah anak-anak tidak mampu, sehingga 90 persen gratis. Karena itulah, BOS dari Kemenag RI dan Boskab itu sebenarnya harapan kami,” papar Dedik. Dia menyebut bila jumlah siswa di sana ada 106 anak. Tersebar di kelas VII, VIII dan IX. Dari jumlah ini, hanya 10 persen saja yang bayar SPP. ”Terus terang kita berdarahdarah. Bukan cuma MTs, tapi juga SD dan SMP swasta lainnya. Kadang kita ini dibanding-bandingkan, di negeri gratis. Lha di sana guru PNS, BOS dapat dua, ada bantuan lain juga. Sedangkan kita ini yang kelabakan di swasta karena bantuan terbatas,” jelas alumnus Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) itu.

Untuk gaji guru yang mengajar di MTs Al Amin, dia menyebut ada dua skema. Mereka yang sudah dapat tunjangan profesi pendidik (TPP) berjumlah 5 orang. Sementara, 8 guru non TPP harus rela diberi honor yang minim. ”Untuk yang guru non TPP per bulan (gajinya) Rp 250 ribu sampai Rp 300 ribu,” kata dia. Dedik juga menyebut bila 147 madrasah dengan koordinator LP Maarif NU kini tengah berupaya mencari jalan agar Boskab bisa cair juga untuk swasta. ”Saat kami dengar ada Rp 22,3 miliar (Boskab) di tahun 2022 yang cair untuk SD dan SMP negeri, kami keberatan. Ini yang namanya diskriminasi dalam dunia pendidikan. Mengapa, walau kami swasta, kami kan juga warga Kabupaten Malang,” keluhnya.(fin/dre/adk/nif/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/