alexametrics
30.6 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

Duh Mirisnya, 1.852 Kursi SMP Swasta Masih Kosong di Kota Malang

MALANG KOTA – Penambahan tiga SMPN baru sepertinya bakal membuat sekolah swasta makin tercekik. Tanpa penambahan SMPN baru saja, SMP swasta di Kota Malang sudah kesulitan mencari siswa.

Dari data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun ini, ada 72 SMP swasta yang kekurangan siswa. Jika ditotal, dari 72 SMP swasta itu terdapat 1.852 kursi yang kosong.

Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mengungkap, dari total 81 SMP swasta, hanya 9 SMP yang mampu memenuhi pagunya. Selebihnya 72 SMP swasta menyumbang kursi kosong. ”Benar data tersebut (ribuan kursi kosong). Sungguh miris karena masih terjadi di SMP swasta,” beber Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Lilik Dwi Riyani MM, kemarin (12/7).

Lilik mengatakan, segala upaya telah dilakukan untuk meratakan pagu. Misalnya, mengarahkan wali murid yang tak terterima di SMP negeri, mau mendaftar di SMP swasta. Bahkan, Lilik menjelaskan, pihaknya juga memberikan informasi secara detail kepada pendaftar yang tidak lolos PPDB terkait jumlah SMP swasta yang masih menerima pendaftar. Itu disampaikan melalui media sosial, seperti instagram, website, dan facebook.

Tapi, masih saja banyak SMP swasta yang sambat kesulitan mencari siswa. Menurut Lilik, hal itu terjadi hampir setiap tahun. ”Jika ada kendala, kami siap membantu. Tentu ini harus dipahami bahwa SMP swasta juga tak kalah jauh dengan SMP negeri,” imbuh Lilik.

Menanggapi hal itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Idham Chalid mengatakan, data yang dipublikasikan disdikbud memang sudah final. Artinya, tidak bisa diubah dengan menambah lantaran para siswa sudah memulai tahun ajaran baru.

Dia juga membenarkan kekurangan sebanyak 1.852 siswa merupakan masalah tahunan. ”Betul itu karena laporan dari masing-masing sekolah terkait PPDB 2021/2022,” jelasnya.

Idham pun menganalisis, ada tiga faktor penyebab SMP swasta sepi peminat. Pertama, karena wali murid atau siswa lebih memprioritaskan sekolah negeri. Kedua, mereka juga menyaring SMP swasta mana yang jauh lebih favorit. Lalu ketiga, keterserapan lulusan dengan pagu yang tersedia tidak seimbang. Itu disebabkan banyaknya SMP negeri maupun swasta yang ada di Kota Malang turut mempengaruhi jumlah pagu.

Dengan begitu, dia menyebut sudah tidak ada solusi bagi SMP swasta untuk mengadu, kecuali ada acuan kebijakan PPDB di tahun depan. Setiap tahun ada SMP swasta yang kekurangan siswa baru saat PPDB. Tapi tahun ini jumlahnya sangat banyak.

Idham berharap ada kebijakan terkait dengan pembatasan pagu SMP negeri. Sehingga, SMP swasta tetap mendapat jatah siswa meski tidak merata. Apalagi, masa pandemi Covid-19 yang terus mengganas turut berdampak ke operasional sekolah swasta.(rmc/adn/dan)

MALANG KOTA – Penambahan tiga SMPN baru sepertinya bakal membuat sekolah swasta makin tercekik. Tanpa penambahan SMPN baru saja, SMP swasta di Kota Malang sudah kesulitan mencari siswa.

Dari data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun ini, ada 72 SMP swasta yang kekurangan siswa. Jika ditotal, dari 72 SMP swasta itu terdapat 1.852 kursi yang kosong.

Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mengungkap, dari total 81 SMP swasta, hanya 9 SMP yang mampu memenuhi pagunya. Selebihnya 72 SMP swasta menyumbang kursi kosong. ”Benar data tersebut (ribuan kursi kosong). Sungguh miris karena masih terjadi di SMP swasta,” beber Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Lilik Dwi Riyani MM, kemarin (12/7).

Lilik mengatakan, segala upaya telah dilakukan untuk meratakan pagu. Misalnya, mengarahkan wali murid yang tak terterima di SMP negeri, mau mendaftar di SMP swasta. Bahkan, Lilik menjelaskan, pihaknya juga memberikan informasi secara detail kepada pendaftar yang tidak lolos PPDB terkait jumlah SMP swasta yang masih menerima pendaftar. Itu disampaikan melalui media sosial, seperti instagram, website, dan facebook.

Tapi, masih saja banyak SMP swasta yang sambat kesulitan mencari siswa. Menurut Lilik, hal itu terjadi hampir setiap tahun. ”Jika ada kendala, kami siap membantu. Tentu ini harus dipahami bahwa SMP swasta juga tak kalah jauh dengan SMP negeri,” imbuh Lilik.

Menanggapi hal itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Idham Chalid mengatakan, data yang dipublikasikan disdikbud memang sudah final. Artinya, tidak bisa diubah dengan menambah lantaran para siswa sudah memulai tahun ajaran baru.

Dia juga membenarkan kekurangan sebanyak 1.852 siswa merupakan masalah tahunan. ”Betul itu karena laporan dari masing-masing sekolah terkait PPDB 2021/2022,” jelasnya.

Idham pun menganalisis, ada tiga faktor penyebab SMP swasta sepi peminat. Pertama, karena wali murid atau siswa lebih memprioritaskan sekolah negeri. Kedua, mereka juga menyaring SMP swasta mana yang jauh lebih favorit. Lalu ketiga, keterserapan lulusan dengan pagu yang tersedia tidak seimbang. Itu disebabkan banyaknya SMP negeri maupun swasta yang ada di Kota Malang turut mempengaruhi jumlah pagu.

Dengan begitu, dia menyebut sudah tidak ada solusi bagi SMP swasta untuk mengadu, kecuali ada acuan kebijakan PPDB di tahun depan. Setiap tahun ada SMP swasta yang kekurangan siswa baru saat PPDB. Tapi tahun ini jumlahnya sangat banyak.

Idham berharap ada kebijakan terkait dengan pembatasan pagu SMP negeri. Sehingga, SMP swasta tetap mendapat jatah siswa meski tidak merata. Apalagi, masa pandemi Covid-19 yang terus mengganas turut berdampak ke operasional sekolah swasta.(rmc/adn/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/