alexametrics
22.4 C
Malang
Monday, 23 May 2022

Pengganti Bosda, Pemkab Malang Siapkan Dua Skema Beasiswa

KABUPATEN – Kabar ini mungkin bisa menjadi pelipur lara bagi pengelola SD-SMP swasta di Kabupaten Malang. Dua tahun tanpa tersentuh bantuan operasional sekolah kabupaten (Boskab) atau biasa disebut Bosda, saat ini Pemkab Malang tengah menyiapkan skema beasiswa sebagai penggantinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto mengaku saat ini sedang menyusun perencanaan anggarannya. Rencananya, skema anggaran tersebut akan diajukan di sesi perubahan anggaran keuangan (PAK) 2022. Tomie merinci, setidaknya ada dua pola beasiswa yang tengah disusun. Pertama berupa uang tunai. Kedua berupa fasilitas belajar. Untuk pola dana tunai, Bappeda merancang adanya rekening anak. ”Pola beasiswa memang benar diinstruksikan Pak Bupati. Nantinya tidak diserahkan kepada lembaga, tetapi langsung ke anak per anak,” papar dia kepada Jawa Pos Radar Malang, kemarin (13/5).

Uang yang dikirimkan berasal dari kas daerah. Nilainya belum ditentukan. Tomie membandingkan, saat ini siswa SD dan SMP negeri penerima Bosda, mendapat bantuan Rp 50 ribu per anak per bulan. Sesuai kekuatan fiskal Pemkab Malang, dia memastikan beasiswa yang sedang dirancang ini tidak sampai nominal itu. ”Kalau yang non Bosda, mungkin tidak sebesar Rp 50 ribu. Belum ada formulasi pasti. Menyesuaikan kekuatan fiskal kita dan jumlah populasi siswa yang akan menerima,” jelasnya.

Kemudian, pola kedua yang tengah disiapkan yakni beasiswa berupa fasilitas belajar maupun sarana prasarana teknis. Dua skema tersebut saat ini masih terus digodok. Yang pasti menurut Tomie, kekuatan fiskal Pemkab Malang tidak akan mampu menutup semua kebutuhan siswa. Sebab di Kabupaten Malang ada 439 SD/MI swasta dan 467 SMP/MTs non negeri. Sekolah swasta, seluruhnya banyak mengandalkan keuangan dari suntikan dana masingmasing yayasan.

Tomie melanjutkan, penerima beasiswa nanti harus memenuhi beberapa persyaratan. Saat ini, ada satu syarat utama yang wajib dipenuhi. Yakni siswa adalah warga Kabupaten Malang. ”Gambaran umumnya, dalam seleksi, akan dibuktikan yang bersangkutan adalah anak Kabupaten Malang. Kalau bukan warga kita, walaupun sekolah di sini, tidak boleh,” sambung Tomie. Syarat lainnya adalah kesejahteraan. ”Tidak bisa kita berikan beasiswa hanya dengan indikator ranking di sekolah saja. Karena tujuan kami adalah pemerataan.

Sehingga, yang nanti kita lihat adalah potensi peningkatan indikator pendidikan di sekolah yang bersangkutan,” kata Tomie. Kalau ternyata si anak makin berprestasi begitu menerima beasiswa, Pemkab Malang bisa menambah besaran nilai yang diberikan. Di tempat lain, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menyebut bila sampai sekarang memang belum ada pengajuan skema beasiswa dari eksekutif. ”Kalau memang anggaran memungkinkan, tidak ada masalah. Kita akan tetap lihat regulasinya seperti apa. Biar tidak salah. Kita akan lihat. Kalau bisa di PAK, kalau tidak ya APBD 2023,” paparnya.

Disinggung terkait Boskab yang tidak cair untuk swasta sejak 2021 dan 2022, Darmadi mengaku bila aturan terbaru lah yang membatasinya. ”Regulasinya tidak memungkinkan,” kata dia. Sementara itu, dari hasil penelusuran koran ini, salah satu dasar yang bisa dipergunakan pemkab untuk mencairkan Boskab itu adalah Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS pada pemerintah daerah.

Berdasarkan aturan itu, Boskab, baik untuk negeri ataupun swasta sejatinya adalah hibah. Tetapi, berdasarkan pasal 4 ayat 6 dalam peraturan tersebut, hibah itu harus memakai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Dalam pasal 5 ayat 1b, disebutkan ada tiga pihak yang harus tanda tangan untuk NPHD. Yakni, kepala SKPD pendidikan tingkat provinsi sebagai representasi gubernur. Juga tanda tangan kepala SKPD pendidikan tingkat kota/kabupaten sebagai representasi Bupati. Ketiga, kepala sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima hibah. Bila syarat itu bisa dipenuhi, Boskab bisa dicairkan. (fin/by)

KABUPATEN – Kabar ini mungkin bisa menjadi pelipur lara bagi pengelola SD-SMP swasta di Kabupaten Malang. Dua tahun tanpa tersentuh bantuan operasional sekolah kabupaten (Boskab) atau biasa disebut Bosda, saat ini Pemkab Malang tengah menyiapkan skema beasiswa sebagai penggantinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto mengaku saat ini sedang menyusun perencanaan anggarannya. Rencananya, skema anggaran tersebut akan diajukan di sesi perubahan anggaran keuangan (PAK) 2022. Tomie merinci, setidaknya ada dua pola beasiswa yang tengah disusun. Pertama berupa uang tunai. Kedua berupa fasilitas belajar. Untuk pola dana tunai, Bappeda merancang adanya rekening anak. ”Pola beasiswa memang benar diinstruksikan Pak Bupati. Nantinya tidak diserahkan kepada lembaga, tetapi langsung ke anak per anak,” papar dia kepada Jawa Pos Radar Malang, kemarin (13/5).

Uang yang dikirimkan berasal dari kas daerah. Nilainya belum ditentukan. Tomie membandingkan, saat ini siswa SD dan SMP negeri penerima Bosda, mendapat bantuan Rp 50 ribu per anak per bulan. Sesuai kekuatan fiskal Pemkab Malang, dia memastikan beasiswa yang sedang dirancang ini tidak sampai nominal itu. ”Kalau yang non Bosda, mungkin tidak sebesar Rp 50 ribu. Belum ada formulasi pasti. Menyesuaikan kekuatan fiskal kita dan jumlah populasi siswa yang akan menerima,” jelasnya.

Kemudian, pola kedua yang tengah disiapkan yakni beasiswa berupa fasilitas belajar maupun sarana prasarana teknis. Dua skema tersebut saat ini masih terus digodok. Yang pasti menurut Tomie, kekuatan fiskal Pemkab Malang tidak akan mampu menutup semua kebutuhan siswa. Sebab di Kabupaten Malang ada 439 SD/MI swasta dan 467 SMP/MTs non negeri. Sekolah swasta, seluruhnya banyak mengandalkan keuangan dari suntikan dana masingmasing yayasan.

Tomie melanjutkan, penerima beasiswa nanti harus memenuhi beberapa persyaratan. Saat ini, ada satu syarat utama yang wajib dipenuhi. Yakni siswa adalah warga Kabupaten Malang. ”Gambaran umumnya, dalam seleksi, akan dibuktikan yang bersangkutan adalah anak Kabupaten Malang. Kalau bukan warga kita, walaupun sekolah di sini, tidak boleh,” sambung Tomie. Syarat lainnya adalah kesejahteraan. ”Tidak bisa kita berikan beasiswa hanya dengan indikator ranking di sekolah saja. Karena tujuan kami adalah pemerataan.

Sehingga, yang nanti kita lihat adalah potensi peningkatan indikator pendidikan di sekolah yang bersangkutan,” kata Tomie. Kalau ternyata si anak makin berprestasi begitu menerima beasiswa, Pemkab Malang bisa menambah besaran nilai yang diberikan. Di tempat lain, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menyebut bila sampai sekarang memang belum ada pengajuan skema beasiswa dari eksekutif. ”Kalau memang anggaran memungkinkan, tidak ada masalah. Kita akan tetap lihat regulasinya seperti apa. Biar tidak salah. Kita akan lihat. Kalau bisa di PAK, kalau tidak ya APBD 2023,” paparnya.

Disinggung terkait Boskab yang tidak cair untuk swasta sejak 2021 dan 2022, Darmadi mengaku bila aturan terbaru lah yang membatasinya. ”Regulasinya tidak memungkinkan,” kata dia. Sementara itu, dari hasil penelusuran koran ini, salah satu dasar yang bisa dipergunakan pemkab untuk mencairkan Boskab itu adalah Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS pada pemerintah daerah.

Berdasarkan aturan itu, Boskab, baik untuk negeri ataupun swasta sejatinya adalah hibah. Tetapi, berdasarkan pasal 4 ayat 6 dalam peraturan tersebut, hibah itu harus memakai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Dalam pasal 5 ayat 1b, disebutkan ada tiga pihak yang harus tanda tangan untuk NPHD. Yakni, kepala SKPD pendidikan tingkat provinsi sebagai representasi gubernur. Juga tanda tangan kepala SKPD pendidikan tingkat kota/kabupaten sebagai representasi Bupati. Ketiga, kepala sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima hibah. Bila syarat itu bisa dipenuhi, Boskab bisa dicairkan. (fin/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/