alexametrics
25.1 C
Malang
Sunday, 25 July 2021

Kejari Kota Malang Endus Perkara Baru di SMKN 10

MALANG KOTA – Kasus dugaan korupsi yang terjadi di SMKN 10 Malang kian berkembang. Selain indikasi penyimpangan dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) tahun 2019, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang juga menggendus proyek lainnya. Yakni indikasi menguapnya Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahun 2019-2020.

“Kami telah memeriksa dan melakukan audit bersama Inspektorat Provinsi Jawa Timur kaitannya dengan dana BPOPP yang digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah,” terang Kasi Pidsus Kejari Kota Malang, Dino Kriesmiardi Senin (14/6) siang. Dia menyatakan, untuk pengerjaan rehabilitasi tersebut, pihak sekolah melibatkan 11 rekanan. “Namun semuanya tidak bekerja,” ucapnya.

Menurutnya, ada indikasi para rekanan tersebut menerima proyek lewat penunjukan langsung. “Jadi ini penunjukan langsung oleh pihak sekolah,” kata dia. Hal ini dikarenakan nominal proyek dipecah kecil-kecil sehingga tidak perlu sampai lelang. “Angkanya kecil, ada yang Rp 60 juta, Rp 80 juta, macam-macam,” sebut Dino.

Dari perhitungan yang dilakukan pihaknya, kasus penyimpangan BPOPP diperkirakan mencapai Rp 700 juta. Dino menyebut dalam perkara ini, setiap perusahaan mendapat kompensasi dari pinjam bendera itu. “Nilai kompensasi untuk rekanan 2,5 persen,” jelasnya

Menurut Dino, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 rekanan SMAKN 10 dengan bukti Surat Perintah Kerja (SPK). Meski sumber dana dalam kasus ini berbeda, namun masih satu rangkaian dengan BA BUN. “Masih satu rangkaian, untuk BPOPP ini digunakan untuk pengerjaan seperti membenahi lahan parkir, ruang kelas, pos satpam, kantin, lalu pengerjaan kanopi. Sementara yang sebelumnya itu tambah kelas,” pungkasnya.

Pewarta: Biyan Mudzaky

MALANG KOTA – Kasus dugaan korupsi yang terjadi di SMKN 10 Malang kian berkembang. Selain indikasi penyimpangan dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) tahun 2019, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang juga menggendus proyek lainnya. Yakni indikasi menguapnya Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahun 2019-2020.

“Kami telah memeriksa dan melakukan audit bersama Inspektorat Provinsi Jawa Timur kaitannya dengan dana BPOPP yang digunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah,” terang Kasi Pidsus Kejari Kota Malang, Dino Kriesmiardi Senin (14/6) siang. Dia menyatakan, untuk pengerjaan rehabilitasi tersebut, pihak sekolah melibatkan 11 rekanan. “Namun semuanya tidak bekerja,” ucapnya.

Menurutnya, ada indikasi para rekanan tersebut menerima proyek lewat penunjukan langsung. “Jadi ini penunjukan langsung oleh pihak sekolah,” kata dia. Hal ini dikarenakan nominal proyek dipecah kecil-kecil sehingga tidak perlu sampai lelang. “Angkanya kecil, ada yang Rp 60 juta, Rp 80 juta, macam-macam,” sebut Dino.

Dari perhitungan yang dilakukan pihaknya, kasus penyimpangan BPOPP diperkirakan mencapai Rp 700 juta. Dino menyebut dalam perkara ini, setiap perusahaan mendapat kompensasi dari pinjam bendera itu. “Nilai kompensasi untuk rekanan 2,5 persen,” jelasnya

Menurut Dino, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 rekanan SMAKN 10 dengan bukti Surat Perintah Kerja (SPK). Meski sumber dana dalam kasus ini berbeda, namun masih satu rangkaian dengan BA BUN. “Masih satu rangkaian, untuk BPOPP ini digunakan untuk pengerjaan seperti membenahi lahan parkir, ruang kelas, pos satpam, kantin, lalu pengerjaan kanopi. Sementara yang sebelumnya itu tambah kelas,” pungkasnya.

Pewarta: Biyan Mudzaky

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru