alexametrics
24.1 C
Malang
Tuesday, 15 June 2021

Mutasi Korona Masuk Jatim, Sekolah Luring Malang Terancam Ditiadakan

MALANG KOTA – Dewan Pendidikan Kota Malang meminta kegiatan sekolah tatap muka yang telah berlangsung kurang dari sebulan di Kota Malang untuk dikaji ulang. Alasannya, virus korona varian baru dikabarkan telah memasuki Jawa Timur sehingga dibutuhkan langkah antisipasi untuk menangkal masuk ke Kota Malang.

Alasan lain, para siswa dan guru belum semuanya mendapatkan vaksinasi untuk melindungi diri dari ancaman virus jenis B117 yang disebut-sebut lebih berbahaya itu.

”Dulu sudah ada kesepakatan dengan berbagai pihak bahwa sekolah tatap muka bisa saja digelar dengan beberapa pertimbangan tersebut,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang Dr Nur Fajar Arif MPd beberapa waktu lalu.

Fajar menegaskan, sejak awal memang ada evaluasi berkala pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) atau sekolah tatap muka. Hasil evaluasi itu nantinya yang akan menentukan apakah sekolah tatap muka berlanjut terus atau perlu beralih ke daring.

Sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka pada 19 April lalu, pihaknya mengeluarkan sembilan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. Salah satunya, pelaksanaan sekolah tatap muka harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 dan orang tua siswa.

Fajar menambahkan, mutasi virus korona saat ini menjadi perhatian publik. Dia pun juga meminta saran ke Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pelaksanaan PTM. Sebab, indikator kesehatan seperti positive rate juga mendapat saran dari mereka. Dia hanya wait and see terkait PTM ke depan dengan data Covid-19.

Terpisah, Ketua IDAI Jatim Perwakilan V Malang Raya Dr dr Harjoedi Adji Tjahjono SpA(K) memberikan tanggapan tersebut. Menurutnya, hingga kini positive rate di Jawa Timur masih berada di angka 6 persen. Sementara standar positive rate untuk menggelar PTM adalah kurang dari 5 persen.

Hal tersebut pun juga terjadi di Kota Malang karena beberapa pekan terakhir terjadi lonjakan. ”Kami merekomendasikan untuk tidak dilakukan PTM dulu karena persebaran Covid-19 di Kota Malang saja masih tinggi,” ujar dia.

Harjoedi juga menambahkan, jika terpaksa dilakukan PTM, dia merekomendasikan dilakukan secara hybrid (luring dan daring). Dia menjelaskan jika mutasi virus korona saat ini jauh lebih mematikan. Apalagi, potensi kerumunan di sekolah bisa saja terjadi penularan.

Dia mendorong pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membatasi serius PTM. Pembatasan dengan pengisian siswa tiap kelas 50 persen dari kapasitas juga perlu didorong olehnya. Namun, pembatasan tersebut juga harus diimbangi dengan tes usap (swab test) rutin berkala terhadap guru maupun anak.

Harjoedi mencontohkan kasus di Australia. ”Di sana semua anak sekolah tiap bulannya dites usap agar menghindari penularan, jika dalam tes usap selanjutnya ditemui ada yang positif maka semua pembelajaran dilakukan dari rumah kembali,” cerita dia.

Dia pun juga menjelaskan angka suspek korona pada anak cukup tinggi di Malang Raya. Tercatat ada 840 anak terkonfirmasi suspek korona. Detailnya, 119 anak suspek dengan tanpa gejala dan 280 anak dengan gejala. Selain itu, angka probable pada anak mencapai 51 kasus serta 5 anak dinyatakan meninggal.

Dari data tersebut menggambarkan potensi penularan korona pada anak masih cukup tinggi. Memang, Harjoedi mengakui protokol kesehatan (prokes) telah disiapkan oleh tiap sekolah. Hanya, euforia PTM jangan sampai menimbulkan kerumunan yang berpotensi menularkan virus korona. Dia berharap, pertimbangan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi Pemkot Malang untuk membenahi PTM. (adn/c1/dan/rmc)

MALANG KOTA – Dewan Pendidikan Kota Malang meminta kegiatan sekolah tatap muka yang telah berlangsung kurang dari sebulan di Kota Malang untuk dikaji ulang. Alasannya, virus korona varian baru dikabarkan telah memasuki Jawa Timur sehingga dibutuhkan langkah antisipasi untuk menangkal masuk ke Kota Malang.

Alasan lain, para siswa dan guru belum semuanya mendapatkan vaksinasi untuk melindungi diri dari ancaman virus jenis B117 yang disebut-sebut lebih berbahaya itu.

”Dulu sudah ada kesepakatan dengan berbagai pihak bahwa sekolah tatap muka bisa saja digelar dengan beberapa pertimbangan tersebut,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang Dr Nur Fajar Arif MPd beberapa waktu lalu.

Fajar menegaskan, sejak awal memang ada evaluasi berkala pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) atau sekolah tatap muka. Hasil evaluasi itu nantinya yang akan menentukan apakah sekolah tatap muka berlanjut terus atau perlu beralih ke daring.

Sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka pada 19 April lalu, pihaknya mengeluarkan sembilan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. Salah satunya, pelaksanaan sekolah tatap muka harus mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 dan orang tua siswa.

Fajar menambahkan, mutasi virus korona saat ini menjadi perhatian publik. Dia pun juga meminta saran ke Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pelaksanaan PTM. Sebab, indikator kesehatan seperti positive rate juga mendapat saran dari mereka. Dia hanya wait and see terkait PTM ke depan dengan data Covid-19.

Terpisah, Ketua IDAI Jatim Perwakilan V Malang Raya Dr dr Harjoedi Adji Tjahjono SpA(K) memberikan tanggapan tersebut. Menurutnya, hingga kini positive rate di Jawa Timur masih berada di angka 6 persen. Sementara standar positive rate untuk menggelar PTM adalah kurang dari 5 persen.

Hal tersebut pun juga terjadi di Kota Malang karena beberapa pekan terakhir terjadi lonjakan. ”Kami merekomendasikan untuk tidak dilakukan PTM dulu karena persebaran Covid-19 di Kota Malang saja masih tinggi,” ujar dia.

Harjoedi juga menambahkan, jika terpaksa dilakukan PTM, dia merekomendasikan dilakukan secara hybrid (luring dan daring). Dia menjelaskan jika mutasi virus korona saat ini jauh lebih mematikan. Apalagi, potensi kerumunan di sekolah bisa saja terjadi penularan.

Dia mendorong pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membatasi serius PTM. Pembatasan dengan pengisian siswa tiap kelas 50 persen dari kapasitas juga perlu didorong olehnya. Namun, pembatasan tersebut juga harus diimbangi dengan tes usap (swab test) rutin berkala terhadap guru maupun anak.

Harjoedi mencontohkan kasus di Australia. ”Di sana semua anak sekolah tiap bulannya dites usap agar menghindari penularan, jika dalam tes usap selanjutnya ditemui ada yang positif maka semua pembelajaran dilakukan dari rumah kembali,” cerita dia.

Dia pun juga menjelaskan angka suspek korona pada anak cukup tinggi di Malang Raya. Tercatat ada 840 anak terkonfirmasi suspek korona. Detailnya, 119 anak suspek dengan tanpa gejala dan 280 anak dengan gejala. Selain itu, angka probable pada anak mencapai 51 kasus serta 5 anak dinyatakan meninggal.

Dari data tersebut menggambarkan potensi penularan korona pada anak masih cukup tinggi. Memang, Harjoedi mengakui protokol kesehatan (prokes) telah disiapkan oleh tiap sekolah. Hanya, euforia PTM jangan sampai menimbulkan kerumunan yang berpotensi menularkan virus korona. Dia berharap, pertimbangan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi Pemkot Malang untuk membenahi PTM. (adn/c1/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru