alexametrics
25.6 C
Malang
Wednesday, 6 July 2022

Ombudsman RI Kawal PPDB di Malang

MALANG KOTA – Ombudsman RI Jawa Timur membuka gerai pengaduan di Kota Malang mulai kemarin hingga hari ini (17/6). Gerai yang dibuka di Mal Pelayanan Publik itu menyoroti pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya di Kota Malang. Selain untuk membuka posko pengaduan PPDB, Ombudsman RI Jawa Timur juga berupaya untuk lebih dekat dengan masyarakat. Pasalnya, Kota Malang secara keseluruhan memiliki data yang rendah untuk pengaduan pelayanan publik ke Ombudsman.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan, pada 2021, dari Malang Raya tercatat hanya terdapat 25 pengaduan. Rinciannya Kota Malang 16 pengaduan, Kabupaten Malang 5 pengaduan, dan Kota Batu 4 pengaduan. Jika dibandingkan dengan daerahdaerah lain, jelas angka tersebut punya selisih banyak.

”Kota Surabaya saja ada 163 pengaduan selama 2021. Kabupaten Sidoarjo saja ada 39 pengaduan, meskipun angka tersebut tidak terlalu tinggi juga,” ujar pria yang akrab disapa Agus itu. Karena itu, dia menyebut angka pengaduan dari daerah sekelas Kota Malang terbilang rendah.

Pihaknya menyadari, ada beberapa faktor yang memengaruhi hal itu. Pertama, keberadaan ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik masih belum terlalu dikenal masyarakat. Selain itu juga masih ada krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintah yang punya komitmen untuk mengawal kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Agus berupaya melakukan sosialisasi dengan harapan pengaduan masyarakat meningkat, sehingga permasalahan pelayanan publik dapat teridentifikasi secara komprehensif.

Saat ini, pihaknya mengaku fokus mengawal proses PPDB agar tidak terjadi maladministrasi. Masyarakat bisa mengadukan berbagai keluhan layanan yang kerap terjadi saat proses PPDB. “Yang paling banyak problem dari tahun ke tahun kan terkait zonasi. Namun, aduan yang masuk pun juga sangat minim. Padahal masalah yang terjadi di lapangan begitu banyak dan kompleks,” terangnya.

Di luar dua hari ini, Agus mengatakan masyarakat bisa melaporkan keluhan terkait PPDB melalui WA 08111263737 dan email pengaduan.jatim@ ombudsman.go.id. Selain itu, pengadu juga bisa datang langsung ke kantor di Jalan Ngagel (Surabaya).

Pria yang juga mantan jurnalis itu berjanji akan menindaklanjuti semua pengaduan yang telah terverifikasi. Ombudsman akan minta klarifikasi kepada terlapor, khususnya dari penyelenggara PPDB, dengan mekanisme Reaksi Cepat Ombudsman (RCO). ”Kami akan menangani dengan cara cepat sehingga substansi pengaduan bisa terselesaikan sebelum masa PPDB berakhir,” jelas Agus.

Masyarakat diharapkan juga secepatnya melapor, jika menemukan praktik maladministrasi selama masa PPDB. Selain itu, Agus mengingatkan agar sekolah dan dinas pendidikan menyediakan layanan informasi dan kanal pengaduan internal. ”Ini untuk memudahkan calon wali murid berkonsultasi sekaligus melapor jika menemukan permasalahan selama mendaftarkan calon siswa,” tandasnya. (dre/fat)

MALANG KOTA – Ombudsman RI Jawa Timur membuka gerai pengaduan di Kota Malang mulai kemarin hingga hari ini (17/6). Gerai yang dibuka di Mal Pelayanan Publik itu menyoroti pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya di Kota Malang. Selain untuk membuka posko pengaduan PPDB, Ombudsman RI Jawa Timur juga berupaya untuk lebih dekat dengan masyarakat. Pasalnya, Kota Malang secara keseluruhan memiliki data yang rendah untuk pengaduan pelayanan publik ke Ombudsman.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan, pada 2021, dari Malang Raya tercatat hanya terdapat 25 pengaduan. Rinciannya Kota Malang 16 pengaduan, Kabupaten Malang 5 pengaduan, dan Kota Batu 4 pengaduan. Jika dibandingkan dengan daerahdaerah lain, jelas angka tersebut punya selisih banyak.

”Kota Surabaya saja ada 163 pengaduan selama 2021. Kabupaten Sidoarjo saja ada 39 pengaduan, meskipun angka tersebut tidak terlalu tinggi juga,” ujar pria yang akrab disapa Agus itu. Karena itu, dia menyebut angka pengaduan dari daerah sekelas Kota Malang terbilang rendah.

Pihaknya menyadari, ada beberapa faktor yang memengaruhi hal itu. Pertama, keberadaan ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik masih belum terlalu dikenal masyarakat. Selain itu juga masih ada krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintah yang punya komitmen untuk mengawal kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Agus berupaya melakukan sosialisasi dengan harapan pengaduan masyarakat meningkat, sehingga permasalahan pelayanan publik dapat teridentifikasi secara komprehensif.

Saat ini, pihaknya mengaku fokus mengawal proses PPDB agar tidak terjadi maladministrasi. Masyarakat bisa mengadukan berbagai keluhan layanan yang kerap terjadi saat proses PPDB. “Yang paling banyak problem dari tahun ke tahun kan terkait zonasi. Namun, aduan yang masuk pun juga sangat minim. Padahal masalah yang terjadi di lapangan begitu banyak dan kompleks,” terangnya.

Di luar dua hari ini, Agus mengatakan masyarakat bisa melaporkan keluhan terkait PPDB melalui WA 08111263737 dan email pengaduan.jatim@ ombudsman.go.id. Selain itu, pengadu juga bisa datang langsung ke kantor di Jalan Ngagel (Surabaya).

Pria yang juga mantan jurnalis itu berjanji akan menindaklanjuti semua pengaduan yang telah terverifikasi. Ombudsman akan minta klarifikasi kepada terlapor, khususnya dari penyelenggara PPDB, dengan mekanisme Reaksi Cepat Ombudsman (RCO). ”Kami akan menangani dengan cara cepat sehingga substansi pengaduan bisa terselesaikan sebelum masa PPDB berakhir,” jelas Agus.

Masyarakat diharapkan juga secepatnya melapor, jika menemukan praktik maladministrasi selama masa PPDB. Selain itu, Agus mengingatkan agar sekolah dan dinas pendidikan menyediakan layanan informasi dan kanal pengaduan internal. ”Ini untuk memudahkan calon wali murid berkonsultasi sekaligus melapor jika menemukan permasalahan selama mendaftarkan calon siswa,” tandasnya. (dre/fat)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/