alexametrics
25C
Malang
Wednesday, 14 April 2021

Upgrade Pendidikan Keislaman, Polinema Sosialisasikan UU Pesantren

MALANG KOTA – Adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, tidak banyak diketahui oleh banyak penyelenggara pesantren. Padahal dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren.

Atas dasar keprihatinan tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Malang melakukan Sosialisasi terkait undang-undang tersebut.

Ketua Pengabdian Masyarakat, Shohib Muslim SH MHum mengatakan, sebenarnya banyak potensi pendidikan dan kurikulum dari pesantren yang bisa dimaksimalkan.

“Untuk itu kurikulum di pesantren banyak yang harus disetarakan, sehingga tidak berhenti pada sektor non formal dan pendidikan agama saja. Sehingga harapan kami pengurus pesantren bisa mengusulkan apa yang mereka diskusikan di pengajian ini bisa dimasukan di kurikulum sisdiknas di lingkup pendidikan di Kementerian Agama,”paparnya.

Tim Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari 5 orang tersebut, berencana akan melakukan sosialisasi ke seluruh pesantren di Kota Malang. “Sementara kami lakukan di satu pesantren dulu, yaitu di Ponpes Miftakhul Huda di Jl. Galunggung, dengan 18-20 perwakilan pengurus di pesantren tersebut,” ujar dia.

Namun karena adanya pandemi Covid-19, sosialisasi pun dialihkan melalui media zoom. “Kendalanya ya sinyal karena dilakukan online. Tapi Insya Allah, sosialisasi yang kami kemas dalam konsep diskusi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada para peserta,” tutupnya.

Pewarta : Errica Vannie

MALANG KOTA – Adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, tidak banyak diketahui oleh banyak penyelenggara pesantren. Padahal dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren.

Atas dasar keprihatinan tersebut, Tim Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Malang melakukan Sosialisasi terkait undang-undang tersebut.

Ketua Pengabdian Masyarakat, Shohib Muslim SH MHum mengatakan, sebenarnya banyak potensi pendidikan dan kurikulum dari pesantren yang bisa dimaksimalkan.

“Untuk itu kurikulum di pesantren banyak yang harus disetarakan, sehingga tidak berhenti pada sektor non formal dan pendidikan agama saja. Sehingga harapan kami pengurus pesantren bisa mengusulkan apa yang mereka diskusikan di pengajian ini bisa dimasukan di kurikulum sisdiknas di lingkup pendidikan di Kementerian Agama,”paparnya.

Tim Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari 5 orang tersebut, berencana akan melakukan sosialisasi ke seluruh pesantren di Kota Malang. “Sementara kami lakukan di satu pesantren dulu, yaitu di Ponpes Miftakhul Huda di Jl. Galunggung, dengan 18-20 perwakilan pengurus di pesantren tersebut,” ujar dia.

Namun karena adanya pandemi Covid-19, sosialisasi pun dialihkan melalui media zoom. “Kendalanya ya sinyal karena dilakukan online. Tapi Insya Allah, sosialisasi yang kami kemas dalam konsep diskusi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada para peserta,” tutupnya.

Pewarta : Errica Vannie

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru