alexametrics
22.6 C
Malang
Thursday, 19 May 2022

Karya Tulis dan Penguasaan Teknologi Ganjal Guru Naik Pangkat

MALANG KOTA – Ratusan guru di Kota Malang kerepotan melengkapi persyaratan naik pangkat. Penyebabnya, proses administrasi yang memberatkan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru. Termasuk dalam hal penggunaan teknologi.

Seperti yang dialami Ahmad Saifullah, guru SDN Lowokwaru 3. Guru yang sudah mengabdi selama 19 tahun itu hingga kini masih mentok di golongan IIIC. Padahal, seharusnya dia bisa naik pangkat golongan IV, namun terkendala sejumlah aturan. “Kendala pertama adalah gaptek, karena syarat utama sekarang adalah bisa menguasai teknologi selain berkas administrasi lainnya,” katanya saat menghadiri Sosialisasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemkot Malang kemarin (21/10).

Saifullah menambahkan, syarat sulit yang juga harus dimiliki adalah punya karya tulis ilmiah (KTI). Sementara dirinya belum pernah membuat KTI. Menurutnya, ada banyak guru seangkatannya yang sudah lama mengabdi namun kesulitan mengurus kenaikan pangkat. Karena itu, dirinya bersemangat mengikuti pendampingan.

Tak hanya Saifullah, ada 140 guru yang mau mengikuti pendampingan. Mereka belum bisa naik pangkat yang lebih tinggi karena banyak syarat yang belum bisa dipenuhi.

Para guru itu pun berharap ada keringanan. Kepada mereka dengan masa pengabdian lebih dari 10 tahun bisa otomatis naik pangkat seperti aturan lama. Hal itu berkaca dari ratusan kawan seprofesinya yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. “Maka dari itu, kami berharap minimal ada aturan masa abdi minimal 10 tahun bisa naik pangkat,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengakui adanya kendala syarat yang dihadapi banyak guru yang mengurus kenaikan pangkat. Karena itu, Pemkot Malang berupaya membantu dengan memberikan pendampingan kepada para guru tersebut. Karena selain memiliki jumlah jam mengajar yang tinggi, para guru juga punya banyak inovasi, khususnya saat mengajar selama pandemi Covid-19.

“Seharusnya minimal mereka saat ini bisa berada di golongan IV yang selaras dengan tunjangan mereka,” kata Sutiaji.

Dari 140 guru yang datang, Sutiaji mendapati kendala gaptek dan sejumlah administrasi persyaratan kenaikan pangkat menjadi kendala. Untuk itu, pihaknya bakal mengoptimalkan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang untuk melakukan pendampingan.

Menurut Sutiaji, kenaikan pangkat secara otomatis saat ini memang sudah tak berlaku. Hal itu sesuai dengan ketentuan Merdeka Belajar yang dicetuskan Mendikbud Ristek saat ini menjadi adaptasi baru. “Maka kami dampingi mereka keluhannya apa dan ada solusi supaya bisa naik pangkat,” tambah orang nomor satu di Kota Malang itu.(and/nay/rmc)

MALANG KOTA – Ratusan guru di Kota Malang kerepotan melengkapi persyaratan naik pangkat. Penyebabnya, proses administrasi yang memberatkan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru. Termasuk dalam hal penggunaan teknologi.

Seperti yang dialami Ahmad Saifullah, guru SDN Lowokwaru 3. Guru yang sudah mengabdi selama 19 tahun itu hingga kini masih mentok di golongan IIIC. Padahal, seharusnya dia bisa naik pangkat golongan IV, namun terkendala sejumlah aturan. “Kendala pertama adalah gaptek, karena syarat utama sekarang adalah bisa menguasai teknologi selain berkas administrasi lainnya,” katanya saat menghadiri Sosialisasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemkot Malang kemarin (21/10).

Saifullah menambahkan, syarat sulit yang juga harus dimiliki adalah punya karya tulis ilmiah (KTI). Sementara dirinya belum pernah membuat KTI. Menurutnya, ada banyak guru seangkatannya yang sudah lama mengabdi namun kesulitan mengurus kenaikan pangkat. Karena itu, dirinya bersemangat mengikuti pendampingan.

Tak hanya Saifullah, ada 140 guru yang mau mengikuti pendampingan. Mereka belum bisa naik pangkat yang lebih tinggi karena banyak syarat yang belum bisa dipenuhi.

Para guru itu pun berharap ada keringanan. Kepada mereka dengan masa pengabdian lebih dari 10 tahun bisa otomatis naik pangkat seperti aturan lama. Hal itu berkaca dari ratusan kawan seprofesinya yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. “Maka dari itu, kami berharap minimal ada aturan masa abdi minimal 10 tahun bisa naik pangkat,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengakui adanya kendala syarat yang dihadapi banyak guru yang mengurus kenaikan pangkat. Karena itu, Pemkot Malang berupaya membantu dengan memberikan pendampingan kepada para guru tersebut. Karena selain memiliki jumlah jam mengajar yang tinggi, para guru juga punya banyak inovasi, khususnya saat mengajar selama pandemi Covid-19.

“Seharusnya minimal mereka saat ini bisa berada di golongan IV yang selaras dengan tunjangan mereka,” kata Sutiaji.

Dari 140 guru yang datang, Sutiaji mendapati kendala gaptek dan sejumlah administrasi persyaratan kenaikan pangkat menjadi kendala. Untuk itu, pihaknya bakal mengoptimalkan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang untuk melakukan pendampingan.

Menurut Sutiaji, kenaikan pangkat secara otomatis saat ini memang sudah tak berlaku. Hal itu sesuai dengan ketentuan Merdeka Belajar yang dicetuskan Mendikbud Ristek saat ini menjadi adaptasi baru. “Maka kami dampingi mereka keluhannya apa dan ada solusi supaya bisa naik pangkat,” tambah orang nomor satu di Kota Malang itu.(and/nay/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/