alexametrics
28.1 C
Malang
Wednesday, 1 December 2021

Masih Berisiko, Disdikbud Kota Malang Larang Siswa Naik Angkutan Umum

MALANG KOTA – Evaluasi kembali dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang pasca 2 bulan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Salah satunya terkait dengan moda transportasi yang boleh digunakan oleh para pelajar.

Seperti diketahui, belakangan Disdikbud Kota Malang memaksimalkan fungsi Bus Halokes (Sekolah) sebagai sarana  transportasi yang aman bagi siswa. Ini karena pihaknya masih melarang penggunaan moda transportasi umum seperti angkutan kota (angkot) untuk digunakan para pelajar. Aturan wajib antar-jemput oleh orang tua juga tetap diberlakukan kepada pelajar selama PTM berlangsung.

“Kami masih larang (pelajar naik angkot). Tapi pelan-pelan jika sudah PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) level 1, pelajar diperbolehkan naik angkutan umum,” kata Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana SE MM.

Di sisi lain, Suwarjana juga menunggu kebijakan dari Satgas Covid-19 Kota Malang. Jika Satgas Covid-19 mengizinkan para pelajar naik angkot saat berangkat ke sekolah, Suwarjana berjanji akan mencabut keputusannya tentang larangan naik angkot.

Selama PTM berlangsung, kata Suwarja, minat pelajar naik bus halokes cukup banyak. Pria yang pernah menjabat sebagai Kabag Umum Pemkot Malang itu juga menyebutkan bahwa beberapa pelajar sudah menyimpan nomor telepon sopir bus halokes. Mereka kerap berbagi informasi jadwal bus datang.

Jika nantinya pelajar boleh naik angkutan umum, Suwarjana tetap mengoperasikan bus halokes. “Kalau dilihat dari antusias pelajar sangat tinggi, maka tetap jalan karena sejumlah siswa juga telah akrab dengan sang sopir,” ujar pria kelahiran Bantul itu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Rokhmad menyatakan kebijakan larangan pelajar naik angkot tersebut perlu adaptasi lagi. Sebab gelaran PTM saat ini sudah dirasa nyaman oleh pelajar. Jika memang perlu untuk perubahan kembali, kata dia, tahap komunikasi atau sosialisasi perlu dilakukan.

“Sosialisasi perlu dilakukan kepada para sopir angkutan umum dan orang tua. Kami juga ingin antisipasi (penyebaran) Covid-19 di sekolah sudah bagus, maka di luar sekolah juga harus lebih ketat lagi,” saran Rokhmad.

Apalagi, kata dia, risiko terpapar Covid-19 di ruang publik jauh lebih tinggi. Dengan itu, Rokhmad ingin ada prosedur lengkap ketika pelajar diizinkan naik angkutan umum. Tak hanya itu, vaksinasi pelajar juga perlu dimaksimalkan lagi. Sebab pelajar di bawah usia 12 tahun masih belum mendapatkan vaksinasi, sehingga risikonya lebih tinggi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ingin orang tua juga bersabar jika harus ada kebijakan antar jemput putranya. Sebab desakan PTM yang diinginkan para orang tua juga harus didukung. Pelan tapi pasti, Rokhmad optimistis PTM bisa sukses tanpa memunculkan klaster baru. “Pelaksanaan PTM selama ini sudah cukup bagus. Tinggal nanti kalau ada evaluasi, kita dukung. Yang terpenting pelajar merasa nyaman dulu untuk sekolah tatap muka,” tandasnya. (adn/dan/rmc)

MALANG KOTA – Evaluasi kembali dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang pasca 2 bulan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). Salah satunya terkait dengan moda transportasi yang boleh digunakan oleh para pelajar.

Seperti diketahui, belakangan Disdikbud Kota Malang memaksimalkan fungsi Bus Halokes (Sekolah) sebagai sarana  transportasi yang aman bagi siswa. Ini karena pihaknya masih melarang penggunaan moda transportasi umum seperti angkutan kota (angkot) untuk digunakan para pelajar. Aturan wajib antar-jemput oleh orang tua juga tetap diberlakukan kepada pelajar selama PTM berlangsung.

“Kami masih larang (pelajar naik angkot). Tapi pelan-pelan jika sudah PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) level 1, pelajar diperbolehkan naik angkutan umum,” kata Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana SE MM.

Di sisi lain, Suwarjana juga menunggu kebijakan dari Satgas Covid-19 Kota Malang. Jika Satgas Covid-19 mengizinkan para pelajar naik angkot saat berangkat ke sekolah, Suwarjana berjanji akan mencabut keputusannya tentang larangan naik angkot.

Selama PTM berlangsung, kata Suwarja, minat pelajar naik bus halokes cukup banyak. Pria yang pernah menjabat sebagai Kabag Umum Pemkot Malang itu juga menyebutkan bahwa beberapa pelajar sudah menyimpan nomor telepon sopir bus halokes. Mereka kerap berbagi informasi jadwal bus datang.

Jika nantinya pelajar boleh naik angkutan umum, Suwarjana tetap mengoperasikan bus halokes. “Kalau dilihat dari antusias pelajar sangat tinggi, maka tetap jalan karena sejumlah siswa juga telah akrab dengan sang sopir,” ujar pria kelahiran Bantul itu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Rokhmad menyatakan kebijakan larangan pelajar naik angkot tersebut perlu adaptasi lagi. Sebab gelaran PTM saat ini sudah dirasa nyaman oleh pelajar. Jika memang perlu untuk perubahan kembali, kata dia, tahap komunikasi atau sosialisasi perlu dilakukan.

“Sosialisasi perlu dilakukan kepada para sopir angkutan umum dan orang tua. Kami juga ingin antisipasi (penyebaran) Covid-19 di sekolah sudah bagus, maka di luar sekolah juga harus lebih ketat lagi,” saran Rokhmad.

Apalagi, kata dia, risiko terpapar Covid-19 di ruang publik jauh lebih tinggi. Dengan itu, Rokhmad ingin ada prosedur lengkap ketika pelajar diizinkan naik angkutan umum. Tak hanya itu, vaksinasi pelajar juga perlu dimaksimalkan lagi. Sebab pelajar di bawah usia 12 tahun masih belum mendapatkan vaksinasi, sehingga risikonya lebih tinggi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ingin orang tua juga bersabar jika harus ada kebijakan antar jemput putranya. Sebab desakan PTM yang diinginkan para orang tua juga harus didukung. Pelan tapi pasti, Rokhmad optimistis PTM bisa sukses tanpa memunculkan klaster baru. “Pelaksanaan PTM selama ini sudah cukup bagus. Tinggal nanti kalau ada evaluasi, kita dukung. Yang terpenting pelajar merasa nyaman dulu untuk sekolah tatap muka,” tandasnya. (adn/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru