alexametrics
25.6 C
Malang
Thursday, 26 May 2022

Disdikbud Dorong Peserta yang Tak Lolos PPDB, Masuk Sekolah Swasta

MALANG KOTA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menawarkan opsi baru bagi peserta didik yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Opsi tersebut adalah masuk sekolah swasta.

Bahkan, Disdikbud meyakinkan calon peserta didik dengan menyebut kualitas pengajar di sekolah negeri dengan sekolah swasta tidak ada bedanya.

”Kualitas pengajar sekolah negeri dengan swasta itu sama saja,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang Lilik Dwi Riyani kemarin (25/5).

Terkait opsi tersebut, apakah disdikbud menjadi duta sekolah swasta? Rupanya, opsi tersebut ditawarkan karena banyak orang tua siswa yang ngotot masuk sekolah negeri meski tidak memenuhi persyaratan sebagai pendaftar PPDB. Bisa jadi, Lilik berusaha meredam gejolak dari calon peserta didik baru yang tidak lolos persyaratan administrasi.

Selain itu, Lilik juga ingin ada pemerataan pendidikan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. ”Swasta kan ya butuh siswa. Kalau semua (peserta didik, Red) di negeri, kasihan sekolah swasta yang harus mati-matian mencari siswa,” kata perempuan yang baru setahun menjabat kabid tersebut.

Dia mengungkapkan, ada puluhan sekolah swasta yang tersebar di Kota Malang. Tercatat, ada 87 SD dan 79 SMP di lima kecamatan se-Kota Malang. Lilik tak ingin semua orang tua siswa fokus untuk sekolah negeri saja.

Dalam kesempatan itu, Lilik juga mengimbau calon peserta didik untuk jeli mempelajari petunjuk teknis (juknis) PPDB. Imbauan itu gencar disosialisasikan karena dia tidak ingin pendaftar PPDB tidak memenuhi syarat administrasi lantaran tidak paham aturan.

”Kami sudah menyosialisasikan (juknis PPDB) ke semua sekolah,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Malang Abdul Wahid mengatakan, harus ada pemerataan siswa baik di sekolah negeri maupun di swasta. Namun, jika ada komplain terkait masalah PPDB, pihaknya siap membantu.

Wahid mengaku sempat menerima keluhan dari orang tua siswa terkait PPDB tahun ini. ”Kendalanya mulai server down. Kalau ada yang tak bisa mendaftar PPDB, kami bisa bantu,” tutur dia.

Senada dengan Lilik, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Kedungkandang itu juga mengimbau masyarakat untuk membaca juknis PPDB secara rinci. Jika saat pendaftaran mengalami down, maka masyarakat bisa melaporkannya ke call center disdikbud.

Wahid menegaskan, sebelumnya dia telah berkoordinasi dengan disdikbud terkait PPDB. Dia meyakinkan proses PPDB kali ini bakal lebih baik karena sudah dipetakan oleh disdikbud. ”Saya melihat langsung pemaparan disdikbud beberapa waktu lalu. Memang jauh-jauh hari sudah mengupayakan agar PPDB tidak ada masalah,” tandas Wahid. (adn/c1/dan/rmc)

MALANG KOTA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menawarkan opsi baru bagi peserta didik yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Opsi tersebut adalah masuk sekolah swasta.

Bahkan, Disdikbud meyakinkan calon peserta didik dengan menyebut kualitas pengajar di sekolah negeri dengan sekolah swasta tidak ada bedanya.

”Kualitas pengajar sekolah negeri dengan swasta itu sama saja,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang Lilik Dwi Riyani kemarin (25/5).

Terkait opsi tersebut, apakah disdikbud menjadi duta sekolah swasta? Rupanya, opsi tersebut ditawarkan karena banyak orang tua siswa yang ngotot masuk sekolah negeri meski tidak memenuhi persyaratan sebagai pendaftar PPDB. Bisa jadi, Lilik berusaha meredam gejolak dari calon peserta didik baru yang tidak lolos persyaratan administrasi.

Selain itu, Lilik juga ingin ada pemerataan pendidikan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. ”Swasta kan ya butuh siswa. Kalau semua (peserta didik, Red) di negeri, kasihan sekolah swasta yang harus mati-matian mencari siswa,” kata perempuan yang baru setahun menjabat kabid tersebut.

Dia mengungkapkan, ada puluhan sekolah swasta yang tersebar di Kota Malang. Tercatat, ada 87 SD dan 79 SMP di lima kecamatan se-Kota Malang. Lilik tak ingin semua orang tua siswa fokus untuk sekolah negeri saja.

Dalam kesempatan itu, Lilik juga mengimbau calon peserta didik untuk jeli mempelajari petunjuk teknis (juknis) PPDB. Imbauan itu gencar disosialisasikan karena dia tidak ingin pendaftar PPDB tidak memenuhi syarat administrasi lantaran tidak paham aturan.

”Kami sudah menyosialisasikan (juknis PPDB) ke semua sekolah,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Malang Abdul Wahid mengatakan, harus ada pemerataan siswa baik di sekolah negeri maupun di swasta. Namun, jika ada komplain terkait masalah PPDB, pihaknya siap membantu.

Wahid mengaku sempat menerima keluhan dari orang tua siswa terkait PPDB tahun ini. ”Kendalanya mulai server down. Kalau ada yang tak bisa mendaftar PPDB, kami bisa bantu,” tutur dia.

Senada dengan Lilik, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Kedungkandang itu juga mengimbau masyarakat untuk membaca juknis PPDB secara rinci. Jika saat pendaftaran mengalami down, maka masyarakat bisa melaporkannya ke call center disdikbud.

Wahid menegaskan, sebelumnya dia telah berkoordinasi dengan disdikbud terkait PPDB. Dia meyakinkan proses PPDB kali ini bakal lebih baik karena sudah dipetakan oleh disdikbud. ”Saya melihat langsung pemaparan disdikbud beberapa waktu lalu. Memang jauh-jauh hari sudah mengupayakan agar PPDB tidak ada masalah,” tandas Wahid. (adn/c1/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/