alexametrics
21.4 C
Malang
Saturday, 28 May 2022

DPRD Kabupaten Malang Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda

MALANG – Peningkatan kasus positif Covid-19 di berbagai daerah berimplikasi pada wacana penundaan sekolah tatap muka. Jika sebelumnya Ikatan Dokter Spesialis Anak (IDAI) Malang Raya merekomendasikan penundaan pembelajaran luring atau offline, kini desakan penundaan sekolah tatap muka muncul dari DPRD Kabupaten Malang.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang Mochammad Saiful Efendi mengatakan, DPRD Kabupaten Malang berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menunda atau bahkan membatalkan sekolah tatap muka. Alasannya juga simpel, dia tak ingin siswa terpapar virus korona.

”Untuk itu saya berharap Pemkab Malang dapat mengeluarkan kebijakan menunda saja,” ujar dia.

Politikus Partai Gerindra itu juga ingin kebijakan dari pemerintah pusat dipatuhi oleh Pemkab Malang. Pemerintah pusat merekomendasikan agar sekolah tatap muka ditunda ketika satu kawasan berada di zona merah. Saiful tak ingin sekolah di Kabupaten Malang menjadi klaster penularan baru.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Malang Rachmat Hardijono mengatakan jika sekolah tatap muka bisa saja digelar. Asalkan sekolah yang akan melakukannya harus mengantongi izin dari wali murid.

”Prokes (protokol kesehatan) harus nomor satu. Jika tidak, jangan menggelar tatap muka,” tegas Rachmat.

Pejabat eselon II B Pemkab Malang itu juga menegaskan kepada sekolah untuk mengawasi siswa-siswinya jika menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM). Terutama saat jam makan siang. Karena itulah pihaknya juga menginstruksikan penutupan kantin sekolah. (adn/dan/rmc)

MALANG – Peningkatan kasus positif Covid-19 di berbagai daerah berimplikasi pada wacana penundaan sekolah tatap muka. Jika sebelumnya Ikatan Dokter Spesialis Anak (IDAI) Malang Raya merekomendasikan penundaan pembelajaran luring atau offline, kini desakan penundaan sekolah tatap muka muncul dari DPRD Kabupaten Malang.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang Mochammad Saiful Efendi mengatakan, DPRD Kabupaten Malang berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menunda atau bahkan membatalkan sekolah tatap muka. Alasannya juga simpel, dia tak ingin siswa terpapar virus korona.

”Untuk itu saya berharap Pemkab Malang dapat mengeluarkan kebijakan menunda saja,” ujar dia.

Politikus Partai Gerindra itu juga ingin kebijakan dari pemerintah pusat dipatuhi oleh Pemkab Malang. Pemerintah pusat merekomendasikan agar sekolah tatap muka ditunda ketika satu kawasan berada di zona merah. Saiful tak ingin sekolah di Kabupaten Malang menjadi klaster penularan baru.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Malang Rachmat Hardijono mengatakan jika sekolah tatap muka bisa saja digelar. Asalkan sekolah yang akan melakukannya harus mengantongi izin dari wali murid.

”Prokes (protokol kesehatan) harus nomor satu. Jika tidak, jangan menggelar tatap muka,” tegas Rachmat.

Pejabat eselon II B Pemkab Malang itu juga menegaskan kepada sekolah untuk mengawasi siswa-siswinya jika menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM). Terutama saat jam makan siang. Karena itulah pihaknya juga menginstruksikan penutupan kantin sekolah. (adn/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/