alexametrics
26.5 C
Malang
Friday, 27 May 2022

Dokar FPIK UB Kelola Perikanan Rajungan Berkelanjutan

MALANG KOTA – Tim dosen Program Studi (Prodi) Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (PSP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) UB melalui program Dosen Berkarya (Dokar) melakukan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan. Program itu mendukung pemenuhan misi kedua UB serta capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dosen berkegiatan di luar kampus. Tahun ini tim Dokar PSP diketuai Ir Sukandar MP. Serta beranggotakan Dr Ir Dewa Gede Raka Wiadnya MSc, Dr Fuad SPi MT, Eko Sulkhani Yulianto SPi MSi dan Muhammad Arif Rahman SPi MAppSc. Tim tersebut menggandeng Susteinable Fisheries Partnership (SFP). SFP merupakan organisasi nirlaba yang berpusat di Hawaii, Amerika Serikat dan telah beroperasi secara global di 23 negara, termasuk Indonesia. SFP bertujuan untuk membangun kembali stok ikan yang habis serta mengurangi dampak lingkungan, dampak sosial dari penangkapan dan budidaya ikan. Kegiatan ini juga dibarengi dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara FPIK UB dan SFP.

Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan merupakan suatu upaya untuk menerapkan pengelolaan perikanan rajungan pada skala yang tepat, menjaga ekosistem dan stok rajungan yang sehat, serta memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dan para pelaku ekonomi perikanan rajungan. Dalam menindaklanjuti program tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 70/Kepmen-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dekan FPIK UB Prof Dr Maftuch menyampaikan UB sangat konsen dengan sustainabilitas (keberlanjutan), masyarakat nelayan juga harus mendapatkan keuntungan dari kegiatan perikanan. Keberadaan FPIK sebagai akademisi sangat penting untuk mengedukasi nelayan dengan berbagai pendekatan agar pola yang didukung regulasi bisa berjalan baik. Salah satu partisipasi FPIK UB dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan, yaitu mendorong adanya komite yang diperkuat SK Gubernur. “Harapan kami, kerja sama terus berlanjut dan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Sehingga keinginan kita agar sumberdaya perikanan rajungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bisa tercapai. Serta bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat jawa timur,” harapnya. Jatmika Sufiadi sebagai kepala seksi pengelolaan sumber daya ikan dari perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa timur mengatakan dalam rangka peningkatan pelayanan pelaku usaha perikanan di jawa timur, DKP menggalakkan perurusan perizinan dibidang perikanan tangkap. Tidak hanya di kapal-kapal perikanan tangkap yang diatas 10 GT (Gross Tonnase) tapi sekarang juga mulai dari 0-10 GT. Khususnya untuk kapal ikan nelayan kecil yang sebelumnya kewenangan kabupaten/kota sekarang beralih kewenangan pemerintah provinsi jawa timur untuk perijinannya. “Tidak hanya ikan-ikan yang ada dilaut tapi juga untuk nelayan rajungan akan difokuskan,” imbuhnya.

Selain itu, Penasihat Kebijakan Senior Sustainable Fisheries Partnership (SFP) Agus A. Budhiman menambahkan pemahaman terhadap sustainable fisheries dalam pelaksanaannya sulit dilakukan. Pihaknya memandang pembentukan komite perlu dan penting dalam perikanan rajungan. Karena hal itu adalah salah satu potensi perikanan terbesar dan memerlukan spesifikasi pengelolaan yang tepat berdaya guna. “Alangkah baiknya fokus DKP dan FPIK UB sebagai akademisi bagaimana kita memperbaiki sistem yang ada tapi belum terfokus pada pengelolaan yang ter-integrasi. Seperti masalah penang kapan kapal tanpa ijin atau UU cipta kerja yang memberi mandat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengelola perikanan dengan baik. Mari kita coba memberikan satu sumbangsih pengelolaan ikan rajungan yang besar di Jawa Timur ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, SFP sementara ini bekerja di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara yang telah mempelopori satu forum jaringan nelayan rajungan yang saat ini sekretariatnya ada di jepara. “Kami mengimbau para nelayan di Jawa Timur untuk bisa bergabung dengan forum komunikasi nelayan rajungan nusantara (Forkom Nelangsa),” pungkasnya. (bin/dik)

MALANG KOTA – Tim dosen Program Studi (Prodi) Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (PSP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) UB melalui program Dosen Berkarya (Dokar) melakukan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan. Program itu mendukung pemenuhan misi kedua UB serta capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dosen berkegiatan di luar kampus. Tahun ini tim Dokar PSP diketuai Ir Sukandar MP. Serta beranggotakan Dr Ir Dewa Gede Raka Wiadnya MSc, Dr Fuad SPi MT, Eko Sulkhani Yulianto SPi MSi dan Muhammad Arif Rahman SPi MAppSc. Tim tersebut menggandeng Susteinable Fisheries Partnership (SFP). SFP merupakan organisasi nirlaba yang berpusat di Hawaii, Amerika Serikat dan telah beroperasi secara global di 23 negara, termasuk Indonesia. SFP bertujuan untuk membangun kembali stok ikan yang habis serta mengurangi dampak lingkungan, dampak sosial dari penangkapan dan budidaya ikan. Kegiatan ini juga dibarengi dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara FPIK UB dan SFP.

Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan merupakan suatu upaya untuk menerapkan pengelolaan perikanan rajungan pada skala yang tepat, menjaga ekosistem dan stok rajungan yang sehat, serta memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dan para pelaku ekonomi perikanan rajungan. Dalam menindaklanjuti program tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 70/Kepmen-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dekan FPIK UB Prof Dr Maftuch menyampaikan UB sangat konsen dengan sustainabilitas (keberlanjutan), masyarakat nelayan juga harus mendapatkan keuntungan dari kegiatan perikanan. Keberadaan FPIK sebagai akademisi sangat penting untuk mengedukasi nelayan dengan berbagai pendekatan agar pola yang didukung regulasi bisa berjalan baik. Salah satu partisipasi FPIK UB dalam pengelolaan rajungan berkelanjutan, yaitu mendorong adanya komite yang diperkuat SK Gubernur. “Harapan kami, kerja sama terus berlanjut dan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Sehingga keinginan kita agar sumberdaya perikanan rajungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bisa tercapai. Serta bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat jawa timur,” harapnya. Jatmika Sufiadi sebagai kepala seksi pengelolaan sumber daya ikan dari perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa timur mengatakan dalam rangka peningkatan pelayanan pelaku usaha perikanan di jawa timur, DKP menggalakkan perurusan perizinan dibidang perikanan tangkap. Tidak hanya di kapal-kapal perikanan tangkap yang diatas 10 GT (Gross Tonnase) tapi sekarang juga mulai dari 0-10 GT. Khususnya untuk kapal ikan nelayan kecil yang sebelumnya kewenangan kabupaten/kota sekarang beralih kewenangan pemerintah provinsi jawa timur untuk perijinannya. “Tidak hanya ikan-ikan yang ada dilaut tapi juga untuk nelayan rajungan akan difokuskan,” imbuhnya.

Selain itu, Penasihat Kebijakan Senior Sustainable Fisheries Partnership (SFP) Agus A. Budhiman menambahkan pemahaman terhadap sustainable fisheries dalam pelaksanaannya sulit dilakukan. Pihaknya memandang pembentukan komite perlu dan penting dalam perikanan rajungan. Karena hal itu adalah salah satu potensi perikanan terbesar dan memerlukan spesifikasi pengelolaan yang tepat berdaya guna. “Alangkah baiknya fokus DKP dan FPIK UB sebagai akademisi bagaimana kita memperbaiki sistem yang ada tapi belum terfokus pada pengelolaan yang ter-integrasi. Seperti masalah penang kapan kapal tanpa ijin atau UU cipta kerja yang memberi mandat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengelola perikanan dengan baik. Mari kita coba memberikan satu sumbangsih pengelolaan ikan rajungan yang besar di Jawa Timur ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, SFP sementara ini bekerja di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara yang telah mempelopori satu forum jaringan nelayan rajungan yang saat ini sekretariatnya ada di jepara. “Kami mengimbau para nelayan di Jawa Timur untuk bisa bergabung dengan forum komunikasi nelayan rajungan nusantara (Forkom Nelangsa),” pungkasnya. (bin/dik)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/