alexametrics
30.6 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

Resmi Jadi PTN Berbadan Hukum, UB Siap Kembangkan Unit Usaha Kampus

MALANG KOTA – Memiliki unit bisnis atau usaha menjadi tugas perguruan tinggi yang telah berstatus sebagai badan hukum. Hal ini pula yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Universitas Brawijaya (UB) yang telah mengantongi status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sejak 18 Oktober lalu.

Predikat tersebut disematkan kepada UB karena kampus tersebut dianggap dapat melaksanakan kegiatan secara mandiri baik secara keuangan maupun dari sisi organisasi.

Hal itu setelah munculnya Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 108 Tahun 2021  tentang PTNBH UB. Sebelumnya, UB berstatus sebagai PTN-Badan Layanan Umum (BLU). Praktis peralihan status tersebut akan membawa perubahan di bidang akademik maupun non akademik.

Rektor UB Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS mengatakan, Kampus Biru tersebut bakal lebih mandiri secara keuangan maupun organisasi. Meski tetap menerima bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) dan pelaporan keuangan ke pemerintah pusat, namun UB bisa memiliki unit usaha untuk menambah pemasukan.

“Tapi kami tegaskan bukan komersialisasi pendidikan, kami tetap nirlaba. Unit usaha itu bisa mendirikan mal, hotel, ataupun bisnis lainnya di luar pendidikan,” bebernya saat dikonfirmasi kemarin (27/10).

Selain itu, Rektor ke-13 UB itu juga tak mengubah ketentuan uang kuliah tunggal (UKT). Sebab mengubah besaran UKT bakal menimbulkan polemik. Sehingga status PTNBH yang dimaksud lebih condong untuk sisi non akademik. Namun lini bisnis yang bakal dimiliki UB kini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

Terkait bidang akademik, Prof Nuhfil menargetkan UB bakal masuk daftar peringkat 500 dunia. Sehingga internasionalisasi program pembelajaran bakal dilakukan. Mahasiswa asing yang belajar di UB juga bakal lebih nyaman.

“Jadi PTNBH ini sebagai upaya menguatkan UB di tingkat nasional maupun internasional,” tegasnya.

Pria berkacamata itu juga mengaku bersyukur dengan status PTNBH yang diterima UB. Sebab pengajuan status tersebut ke pemerintah pusat dimulai sejak 2018 silam. Sehingga butuh waktu tiga tahun untuk UB bisa menyandang status tersebut. (adn/nay/rmc)

 

MALANG KOTA – Memiliki unit bisnis atau usaha menjadi tugas perguruan tinggi yang telah berstatus sebagai badan hukum. Hal ini pula yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Universitas Brawijaya (UB) yang telah mengantongi status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sejak 18 Oktober lalu.

Predikat tersebut disematkan kepada UB karena kampus tersebut dianggap dapat melaksanakan kegiatan secara mandiri baik secara keuangan maupun dari sisi organisasi.

Hal itu setelah munculnya Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 108 Tahun 2021  tentang PTNBH UB. Sebelumnya, UB berstatus sebagai PTN-Badan Layanan Umum (BLU). Praktis peralihan status tersebut akan membawa perubahan di bidang akademik maupun non akademik.

Rektor UB Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS mengatakan, Kampus Biru tersebut bakal lebih mandiri secara keuangan maupun organisasi. Meski tetap menerima bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) dan pelaporan keuangan ke pemerintah pusat, namun UB bisa memiliki unit usaha untuk menambah pemasukan.

“Tapi kami tegaskan bukan komersialisasi pendidikan, kami tetap nirlaba. Unit usaha itu bisa mendirikan mal, hotel, ataupun bisnis lainnya di luar pendidikan,” bebernya saat dikonfirmasi kemarin (27/10).

Selain itu, Rektor ke-13 UB itu juga tak mengubah ketentuan uang kuliah tunggal (UKT). Sebab mengubah besaran UKT bakal menimbulkan polemik. Sehingga status PTNBH yang dimaksud lebih condong untuk sisi non akademik. Namun lini bisnis yang bakal dimiliki UB kini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

Terkait bidang akademik, Prof Nuhfil menargetkan UB bakal masuk daftar peringkat 500 dunia. Sehingga internasionalisasi program pembelajaran bakal dilakukan. Mahasiswa asing yang belajar di UB juga bakal lebih nyaman.

“Jadi PTNBH ini sebagai upaya menguatkan UB di tingkat nasional maupun internasional,” tegasnya.

Pria berkacamata itu juga mengaku bersyukur dengan status PTNBH yang diterima UB. Sebab pengajuan status tersebut ke pemerintah pusat dimulai sejak 2018 silam. Sehingga butuh waktu tiga tahun untuk UB bisa menyandang status tersebut. (adn/nay/rmc)

 

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/