MALANG KOTA – Realisasi program sekolah rakyat di Kota Malang makin mendekati kenyataan. Jika tak ada kendala krusial, program pemerintah pusat itu dimulai Juli mendatang.
Bersama Kabupaten Jombang, Kota Malang menjadi prioritas Kementerian Sosial (Kemensos) dalam memulai pelaksanaan sekolah rakyat di wilayah Jawa Timur. Kepastian itu disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kemarin (15/4).
Menurutnya, secara sarana dan prasarana Kota Malang dinyatakan siap menjalankan sekolah rakyat. Itu berdasar survei yang sudah dilakukan Sekjen Kemensos RI Robben Rico pada Sabtu lalu (12/4).
”Kota Malang sudah ditetapkan jadi prioritas oleh kementerian sosial dan kementerian pendidikan,” tutur Wahyu.
Dua lokasi yang akan digunakan adalah kampus Politeknik Kota Malang (Poltekom) untuk bangunan sekolah. Sementara untuk asrama memakai rusunawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang.
Dia menjelaskan, keberadaan sekolah itu tidak akan mengganggu lembaga pendidikan swasta yang sudah ada. Sebab, sekolah rakyat dikhususkan bagi warga miskin. Kriteria masyarakat miskin itu menggunakan data desil satu (kelompok terendah) dan desil dua.
”Selain miskin ekstrem, sekolah rakyat nantinya juga diperuntukkan bagi anak putus sekolah. Semuanya gratis dan menggunakan sistem asrama,” jelas Wahyu.
Pemkot Malang hanya menyediakan tempat. Sementara biaya operasional dan tenaga pendidik menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Baca Juga: Operasional Sekolah Rakyat Rp 100 Miliar Per Tahun
Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito menyampaikan, dari peninjauan Sekjen Kemensos pekan lalu, dua bangunan secara umum telah dinyatakan siap. Hanya perlu pembersihan dan persiapan teknis lainnya.
”Karena sudah lama di beberapa bagian tidak dipakai, perlu revitalisasi sedikit. Itu nanti dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Setelah ini juga akan ada peninjauan lanjutan yang akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Tujuannya untuk melakukan pengecekan ketahanan bangunan Poltekom dan Rusunawa Disdikbud.
Selain menyiapkan lokasi, Pemkot Malang juga mulai memetakan siswa yang akan mengikuti program sekolah rakyat. Dari perhitungan sementara, untuk tahun pertama bisa membuka dua hingga tiga kelas jenjang SD dan SMP. Per kelas, diisi 25 sampai 30 siswa. (adk/fat)
Editor : Aditya Novrian