MALANG KOTA – Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 untuk jenjang SMP berakhir pekan lalu. Dalam seleksi itu, Pemkot Malang juga melibatkan SMP swasta untuk berpartisipasi pada jalur domisili. Tapi, upaya tersebut masih belum bisa mendongkrak peminat di SMP swasta.
Jalur domisili untuk SMP swasta digelar bersamaan dengan SMP negeri. Pelaksanaannya pada 5 Juli sampai 6 Juli. Namun yang mendaftar di SMP swasta hanya 39 anak. ”Kalau dipersentase, mungkin hanya 0,01 persen dari total seluruh pendaftar yang mendaftar ke SMP swasta maupun negeri,” ungkap Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Muflikh Adhim, kemarin (7/7).
Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya pun tidak bisa memaksa pendaftar. Apalagi memilih sekolah merupakan hak masing-masing anak dan orang tua. Kendati demikian, masih banyak SMP swasta yang membuka pendaftaran secara offline untuk pemenuhan pagu.
Dengan minat masyarakat yang masih minim ke SMP swasta, pihaknya berencana melakukan evaluasi pelaksanaan SPMB. ”Kami akan evaluasi secara menyeluruh, termasuk apakah tahun depan SMP swasta kembali diikutkan SPMB atau tidak,” imbuh pejabat eselon III B Pemkot Malang tersebut.
Terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Rudiyanto mengatakan bahwa SPMB online tampaknya belum mampu mendongkrak jumlah peminat secara signifikan. Seperti yang terjadi di tempatnya, SMP Sriwedari. Menurut dia, sebenarnya ada satu anak yang terkonfirmasi diterima. Tapi pada Jumat lalu (4/7) mengundurkan diri karena mendaftar secara online di SMP Negeri 4 Kota Malang.
”Jadi yang bersangkutan datang ke kami untuk minta cabut berkas. Namun pada SPMB online ini kan tidak ada berkas yang dimasukkan,” kata Rudiyanto. Pihaknya pun tidak bisa memaksa. Alhasil, masih banyak kursi kosong di SMP Sriwedari.
Masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) akan berlangsung pada 14 Juli mendatang. Namun, hingga kemarin yang resmi mengembalikan formulir baru 12 anak dari total 30 anak yang mengambil formulir. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2024, tapi belum sebanyak tahun-tahun sebelumnya.
Pihaknya pun terus berupaya melakukan sosialisasi bahwa saat ini pendidikan di SMP swasta maupun SMP negeri sudah sama. Selain itu, pengambilan formulir dan uang gedung tidak dipungut biaya. Ada pula bantuan seperti BOSP dan bantuan dari pemda yang diberikan kepada setiap anak untuk meringankan kebutuhan sekolah. (mel/fat)
Editor : A. Nugroho