MALANG KOTA - Kota Malang dipastikan dapat bantuan dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sekolah-sekolah rusak. Kabar itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo.
Dia menyebut bahwa pada 2026 ini Kota Malang mendapat bantuan presiden (banpres). Banpres tersebut rencananya untuk memperbaiki 15 sekolah. ”Belasan sekolah yang kemarin masuk daftar saya lihat rata di lima kecamatan. Jadi satu kecamatan ada sekitar tiga sekolah,” kata Ginanjar.
Sebagai contoh di Kecamatan Kedungkandang, ada SD Negeri Sawojajar 2. Lalu di Kecamatan Lowokwaru ada SD Negeri Mojolangu 3. Selain beberapa sekolah itu, Ginanjar juga menyoroti sekolah-sekolah lain yang membutuhkan perbaikan.
Misalnya saja sekolah-sekolah yang berada di daerah pemilihan (dapil)-nya di Kecamatan Lowokwaru. Seperti di SD Negeri Mojolangu 5. Berdasar informasi yang dia himpun dari pihak sekolah, bagian yang darurat untuk diperbaiki adalah dinding dan atap di ruang kantor. Sebab, di kedua bagian itu sudah muncul retakan yang memanjang mulai bawah ke atas.
Selanjutnya yakni SD Negeri Tulusrejo 4. Beberapa genteng sekolah tampak berlubang. Kemudian ada SD Negeri Lowokwaru 3. Di salah satu ruangan, atap yang tersusun dari triplek, papan kayu, dan genteng banyak yang sudah ambrol. Sehingga ruangan tersebut tidak bisa digunakan.
Ada pula beberapa sekolah yang sudah masuk daftar perbaikan lewat APBD 2026. ”Yang saya tahu ada SD Negeri Tulusrejo 2, SD Negeri Mojolangu 5, dan SD Negeri Lowokwaru 2,” beber Ginanjar.
Dia memastikan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan agar pada tahun-tahun berikutnya kuota banpres untuk perbaikan sekolah bisa ditambah. Apalagi nominal kebutuhan perbaikan sekolah cukup besar.
”Satu sekolah itu bisa (mendapat) sekitar Rp 150 juta sampai Rp 300 juta untuk memperbaiki fasilitas yang rusak,” imbuh dia. Saat ini, pihaknya juga terus mendorong seluruh elemen pendanaan. Baik pendanaan dari APBD, pokok pikiran, musrenbang, hingga program RT berkelas. Sebagian anggaran dari beberapa sumber pendanaan itu perlu dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan lembaga pendidikan setempat. (mel/by)
Editor : A. Nugroho