JawaPos.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, seseorang dengan gangguan jiwa masih berhak didata dan memilih sepanjang tidak ada surat keterangan dari profesional yang menyebutkan karena kesehatan jiwanya orang tersebut menjadi kehilangan kemampuan untuk memilih dalam pemilu.

“Sudah sewajarnya bagi penderita gangguan jiwa, sepanjang tidak ada surat keterangan profesional bidang kesehatan jiwa yang mengatakan bahwa ia tidak mampu memilih di pemilu, maka ia wajib didata dan diberikan hak pilihnya tanpa kecuali,” ujar Titi dalam keterangan tertilis yang diterima JawaPos.com, Selasa (20/11).

Titi mengakui, ada pihak-pihak yang tertawa, karena orang gangguan jiwa didata sebagai pemilih dan diberi hak pilih. Menurut Titi, hal itu sesungguhnya memperlihatkan kedangkalan dan ketidaktahuan mereka soal gangguan jiwa atau penyandang disabilitas.

“Disabilitas adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku yg meliputi psikososial, di antaranya schizophrenia, bipolar, depresi, anxietas, serta gangguan kepribadian. Selain itu, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, seperti autis dan hiperaktif,” katanya.

Titi pun merujuk pada salah ?satu pakar psikiatri, dr. Irmansyah, yang menyebut meskipun penderita psikosis mengalami disabilitas dalam sebagian fungsi mentalnya, mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik menurut dirinya.

“Sehingga sebagai bagian dari proses pemulihan, penderita sebetulnya perlu didorong, bukan dihambat untuk berpartisipasi,” ungkapnya.

Titi menambahkan, di pemilu, syarat untuk mencoblos hanya berusia 17 tahun dan atau sudah pernah menikah. Tidak ada syarat soal sedang tidak terganggu jiwa atau ingatan, seperti aturan di pilkada.

“Artinya, semua warga negara sesuai ketentuan yang ada ya wajib didata,” pungkasnya.

(gwn/JPC)