JawaPos.com – Fenomena korupsi era Orde Baru (Orba) dinilai menarik untuk dibincangkan kedua pasangan calon capres-cawapres. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar isu itu diangkat menjadi materi dalam debat capres-cawapres.

Menanggapi usulan PSI tersebut, Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin mengaku tidak sependapat. Menurutnya, ketimbang membahas korupsi era Orba, lebih baik debat capres-cawapres fokus pada program yang bisa mendorong kemajuan Indonesia.

“Nggak usahlah (korupsi era Orde Baru masuk debat). Kami kira debat capres-cawapres fokus pada hal-hal mendasar dalam kehidupan bangsa dan bagaimana menjadikan Indonesia lebih maju,” ujar Suhud kepada JawaPos.com, Kamis (6/12).

Menurut Suhud, ?apabila usulan PSI itu diakomodasi, maka dikhawatirkan pembahasan akan merembet ke korupsi era lain. Bahkan bukan tidak mungkin debat malah sibuk membahas kasus per kasus korupsi.

“Tidak perlu membahas kasus per kasus. Sebab, jika ada usulan membahas korupsi orde baru, nanti ada yang mengusulkan korupsi Sumber Waras, dan korupsi yang lain,” tegasnya.

Suhud mengatakan, yang pasti debat capres-cawapres harus memberi kesempatan pada masyarakat pemilih untuk menilai visi, misi dan program secara jernih.? Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga mengaku tidak setuju adanya usulan tersebut.

?Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni berharap Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh 9 Desember perlu menjadi momentum untuk membuka diskursus tentang korupsi. Pasalnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto sebelumnya menyebut korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium empat.

?Oleh sebab itu, PSI mengusulkan kepada KPU supaya korupsi di era Orde Baru bisa masuk dalam materi debat capres dan cawapres.Menurut Antoni, usulan korupsi Orde Baru masuk debat itu jauh lebih mendidik masyarakat secara politik, ketimbang berkilah bahwa Soeharto bukan simbol Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

(gwn/JPC)