alexametrics
20.5 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

Lima Hari Kampanye, Bawaslu Panen Pelanggaran Ini

KEPANJEN – Lima hari pelaksanaan kampanye terbuka (rapat umum terbatas) paslon Pilkada 2020 Kabupaten Malang, Bawaslu ‘panen pelanggaran’. Namun, pelanggaran ini bersifat teknis sebelum paslon melaksanakan kampanye. Yaitu tidak memberi surat pemberitahuan ke kepolisian terkait kegiatan kampanye.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang M Wahyudi menyampaikan, surat pemberitahuan ke pihak kepolisian menjadi syarat mutlak kampanye paslon. Sedangkan, ke Bawaslu (panwascam dan KPU) hanya berupa surat tembusan. “Paslon kasih surat pemberitahuannya ke pengawas, bukan ke pihak kepolisian. Ini yang salah,” jelas pria asal Pakisaji, Kabupaten Malang ini.

Menurutnya, surat pemberitahuan ke kepolisian tersebut nantinya akan keluar surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK). Sehingga, surat ini menjadi salah satu bukti bahwa paslon punya syarat untuk melakukan kampanye. “Tanpa ini, nggak bisa kampanye,” ungkap dia.

Lebih lanjut, pelanggaran tersebut dilakukan semua paslon hingga tanggal 30 September. Namun, pihaknya tidak tahu pasti, hal ini terjadi karena tidak paham atau ada alasan lain. “Kami sudah melakukan sosialiasi ke pihak paslon juga. Tapi sampai 30 September kemarin, tetap dilanggar,” jelasnya.

Dengan demikian, masih kata dia, pihaknya harus membubarkan kampanye paslon yang tanpa STTPK tersebut. Karena hal ini sudah diatur dalam PKPU nomor 10,11 dan 13 tahun 2020. “Tanpa itu, nggak boleh dilaksanakan, karena syarat. Tapi setelah itu (setelah 30/9) sudah tertib,” ujar dia.

Pewarta: Imam Nasrodin

KEPANJEN – Lima hari pelaksanaan kampanye terbuka (rapat umum terbatas) paslon Pilkada 2020 Kabupaten Malang, Bawaslu ‘panen pelanggaran’. Namun, pelanggaran ini bersifat teknis sebelum paslon melaksanakan kampanye. Yaitu tidak memberi surat pemberitahuan ke kepolisian terkait kegiatan kampanye.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang M Wahyudi menyampaikan, surat pemberitahuan ke pihak kepolisian menjadi syarat mutlak kampanye paslon. Sedangkan, ke Bawaslu (panwascam dan KPU) hanya berupa surat tembusan. “Paslon kasih surat pemberitahuannya ke pengawas, bukan ke pihak kepolisian. Ini yang salah,” jelas pria asal Pakisaji, Kabupaten Malang ini.

Menurutnya, surat pemberitahuan ke kepolisian tersebut nantinya akan keluar surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK). Sehingga, surat ini menjadi salah satu bukti bahwa paslon punya syarat untuk melakukan kampanye. “Tanpa ini, nggak bisa kampanye,” ungkap dia.

Lebih lanjut, pelanggaran tersebut dilakukan semua paslon hingga tanggal 30 September. Namun, pihaknya tidak tahu pasti, hal ini terjadi karena tidak paham atau ada alasan lain. “Kami sudah melakukan sosialiasi ke pihak paslon juga. Tapi sampai 30 September kemarin, tetap dilanggar,” jelasnya.

Dengan demikian, masih kata dia, pihaknya harus membubarkan kampanye paslon yang tanpa STTPK tersebut. Karena hal ini sudah diatur dalam PKPU nomor 10,11 dan 13 tahun 2020. “Tanpa itu, nggak boleh dilaksanakan, karena syarat. Tapi setelah itu (setelah 30/9) sudah tertib,” ujar dia.

Pewarta: Imam Nasrodin

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/