alexametrics
30 C
Malang
Monday, 23 May 2022

Melanggar Kampanye, Bawaslu Beri ”Surat Tilang” Semua Paslon

KEPANJEN – Bawaslu Kabupaten Malang mengungkapkan selama masa kampanye terbuka yang dimulai sejak 26 September lalu, semua pasangan calon (paslon) peserta Pilkada 2020 Kabupten Malang sudah pernah mendapatkan “surat tilang”. Terutama pada masa kampanye sebelum tanggal 1 Oktober.

“Sampai tanggal 30 September masih ada yang melanggar. Terutama syaratnya tidak lengkap,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Malang M Wahyudi, Senin (5/10).

Wahyudi menjelaskan, ‘surat tilang’ yang dimaksud adalah surat khusus diberikan kepada paslon yang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saat masa kampanye terbuka.
Dia mengungkapkan, ada beberapa kampanye paslon yang dihentikan. Karena ada syarat yang tidak lengkap atau melanggar aturan. “Ada juga beberapa yang kami hentikan karena ya itu tadi,” ungkap dia.

Wahyudi menyampaikan, paslon yang mendapatkan surat tersebut karena tidak lengkap persyaratan kampanyenya. Sehingga, kampanye paslon terpaksa tidak bisa dilanjutkan.
“Kalau nggak lengkap persyaratannya kami kasih surat, semacam surat tilang. Ini diberikan pada paslon yang melanggar,” kata dia.

Menurutnya, penwascam juga membawa blangko surat tersebut saat bertugas di lapangan. Sehingga, jika menemukan pelanggaran atau syarat kampanye tidak lengkap, maka langsung dikasih ‘surat tilang’ tersebut. “Kegiatan kampanye bisa dihentikan oleh pengawas,” terang pria yang tinggal di Pakisaji, Kabupaten Malang ini.

Pewarta: Imam Nasrodin

KEPANJEN – Bawaslu Kabupaten Malang mengungkapkan selama masa kampanye terbuka yang dimulai sejak 26 September lalu, semua pasangan calon (paslon) peserta Pilkada 2020 Kabupten Malang sudah pernah mendapatkan “surat tilang”. Terutama pada masa kampanye sebelum tanggal 1 Oktober.

“Sampai tanggal 30 September masih ada yang melanggar. Terutama syaratnya tidak lengkap,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Malang M Wahyudi, Senin (5/10).

Wahyudi menjelaskan, ‘surat tilang’ yang dimaksud adalah surat khusus diberikan kepada paslon yang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saat masa kampanye terbuka.
Dia mengungkapkan, ada beberapa kampanye paslon yang dihentikan. Karena ada syarat yang tidak lengkap atau melanggar aturan. “Ada juga beberapa yang kami hentikan karena ya itu tadi,” ungkap dia.

Wahyudi menyampaikan, paslon yang mendapatkan surat tersebut karena tidak lengkap persyaratan kampanyenya. Sehingga, kampanye paslon terpaksa tidak bisa dilanjutkan.
“Kalau nggak lengkap persyaratannya kami kasih surat, semacam surat tilang. Ini diberikan pada paslon yang melanggar,” kata dia.

Menurutnya, penwascam juga membawa blangko surat tersebut saat bertugas di lapangan. Sehingga, jika menemukan pelanggaran atau syarat kampanye tidak lengkap, maka langsung dikasih ‘surat tilang’ tersebut. “Kegiatan kampanye bisa dihentikan oleh pengawas,” terang pria yang tinggal di Pakisaji, Kabupaten Malang ini.

Pewarta: Imam Nasrodin

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/