alexametrics
32C
Malang
Monday, 19 April 2021

DPC Demokrat Surabaya Sebut Ada Ongkos Politik di KLB

RADAR MALANG – DPC Partai Demokrat Kota Surabaya menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara pada Jumat (5/3) yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum.

Ketua DPC Surabaya Lucy Kurniasari menyatakan, DPC Demokrat Surabaya menolak dan melawan KLB di Sumut. Lucy bahkan menyebut, KLB tersebut dilakukan sekelompok orang yang tidak memiliki legalitas dan melakukan tindakan yang tidak sesuai AD/ART partai.

”DPC Surabaya tidak ada terpapar virus KLB. Artinya, Demokrat Surabaya sudah punya imun yang cukup bagus dengan tegak lurus dan setia kepada AHY selaku ketum sesuai Munas,” ujar Lucy seperti dilansir dari Jawapos, Minggu (7/3).

Baca juga : Hari Ini, Partai Demokrat Rival AHY Gelar KLB

Ketika ditanya apakah ada undangan untuk mengikuti KLB, Lucy menjawab tidak ada. Sebab, sebelum KLB, DPC Surabaya sudah menegaskan tegak lurus kepada AHY.

”Pihak KLB sudah membaca. Kita akan mempertahankan kehormatan Partai Demokrat. Jadi mereka sudah segan. Mereka akan pilih orang yang tidak solid. Sampai saat ini kami tetap taat dan mendukung AHY,” ujar Lucy.

Untuk menangkal anasir KLB, lanjut Lucy, pihaknya akan merapatkan barisan dan menunggu instruksi dari AHY.

”Menunggu instruksi dari Ketum AHY di Jakarta. Tapi yang pasti kita sudah sepakat DPC Surabaya, saat ini kami menolak intervensi dan campur tangan pemerintah,” papar Lucy.

Soal isu ongkos politik yang ditawarkan kepada peserta KLB, Lucy mengaku sudah mendengar. Namun, pihaknya menegaskan tidak ada yang menerima.

”Kami dengar isunya karena sudah terbuka. Masyarakat melihat kader tersebut. Di Surabaya tidak ada,” ungkap Lucy.

Selain itu, dia menjelaskan, ada ongkos politik berupa uang saku dan berbagai macam tawaran keuangan.

”Kami sampaikan masyarakat dan penggiat demokrasi, kenyataan itu terjadi. Misal yang diberikan uang saku, macam-macam termasuk ongkos politik, itu kami dapat berita dari teman-teman,” tutur Lucy.

Namun, pihaknya kembali menegaskan, tidak ada penawaran yang diterima maupun ditawarkan pada anggota Surabaya.

”Kami belum menemukan penawaran ongkos politik sampai KLB yang dilakukan di Sumatera,” kata Lucy.

Sementara itu, Bakostra DPC Demokrat Surabaya Indra Wahyudi menambahkan, DPC Surabaya masih taat setia dan tegak lurus pada ketua umum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). ”Sampai sekarang, kami di Surabaya sudah melakukan koordinasi dengan pengurus dan jajaran. Ketua sekretaris, bendahara, dan seluruh pengurus partai dan organisasi, tidak ada yang berangkat ke Sumut,” tegas Indra pada Sabtu (6/3) kemarin.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Fraksi Nasdem-Demokrat DPRD Surabaya Muhammad Mahmud. Menurut dia, tidak ada anggota yang berangkat mengikuti KLB ilegal itu.

”Tidak ada 1 pun yang berangkat ke Sumut,” ujar Muhammad Mahmud singkat.

Sumber: Jawapos

RADAR MALANG – DPC Partai Demokrat Kota Surabaya menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara pada Jumat (5/3) yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum.

Ketua DPC Surabaya Lucy Kurniasari menyatakan, DPC Demokrat Surabaya menolak dan melawan KLB di Sumut. Lucy bahkan menyebut, KLB tersebut dilakukan sekelompok orang yang tidak memiliki legalitas dan melakukan tindakan yang tidak sesuai AD/ART partai.

”DPC Surabaya tidak ada terpapar virus KLB. Artinya, Demokrat Surabaya sudah punya imun yang cukup bagus dengan tegak lurus dan setia kepada AHY selaku ketum sesuai Munas,” ujar Lucy seperti dilansir dari Jawapos, Minggu (7/3).

Baca juga : Hari Ini, Partai Demokrat Rival AHY Gelar KLB

Ketika ditanya apakah ada undangan untuk mengikuti KLB, Lucy menjawab tidak ada. Sebab, sebelum KLB, DPC Surabaya sudah menegaskan tegak lurus kepada AHY.

”Pihak KLB sudah membaca. Kita akan mempertahankan kehormatan Partai Demokrat. Jadi mereka sudah segan. Mereka akan pilih orang yang tidak solid. Sampai saat ini kami tetap taat dan mendukung AHY,” ujar Lucy.

Untuk menangkal anasir KLB, lanjut Lucy, pihaknya akan merapatkan barisan dan menunggu instruksi dari AHY.

”Menunggu instruksi dari Ketum AHY di Jakarta. Tapi yang pasti kita sudah sepakat DPC Surabaya, saat ini kami menolak intervensi dan campur tangan pemerintah,” papar Lucy.

Soal isu ongkos politik yang ditawarkan kepada peserta KLB, Lucy mengaku sudah mendengar. Namun, pihaknya menegaskan tidak ada yang menerima.

”Kami dengar isunya karena sudah terbuka. Masyarakat melihat kader tersebut. Di Surabaya tidak ada,” ungkap Lucy.

Selain itu, dia menjelaskan, ada ongkos politik berupa uang saku dan berbagai macam tawaran keuangan.

”Kami sampaikan masyarakat dan penggiat demokrasi, kenyataan itu terjadi. Misal yang diberikan uang saku, macam-macam termasuk ongkos politik, itu kami dapat berita dari teman-teman,” tutur Lucy.

Namun, pihaknya kembali menegaskan, tidak ada penawaran yang diterima maupun ditawarkan pada anggota Surabaya.

”Kami belum menemukan penawaran ongkos politik sampai KLB yang dilakukan di Sumatera,” kata Lucy.

Sementara itu, Bakostra DPC Demokrat Surabaya Indra Wahyudi menambahkan, DPC Surabaya masih taat setia dan tegak lurus pada ketua umum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). ”Sampai sekarang, kami di Surabaya sudah melakukan koordinasi dengan pengurus dan jajaran. Ketua sekretaris, bendahara, dan seluruh pengurus partai dan organisasi, tidak ada yang berangkat ke Sumut,” tegas Indra pada Sabtu (6/3) kemarin.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Fraksi Nasdem-Demokrat DPRD Surabaya Muhammad Mahmud. Menurut dia, tidak ada anggota yang berangkat mengikuti KLB ilegal itu.

”Tidak ada 1 pun yang berangkat ke Sumut,” ujar Muhammad Mahmud singkat.

Sumber: Jawapos

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru