alexametrics
22.1 C
Malang
Sunday, 14 August 2022

Setelah Vidcon dengan KPK, Sutiaji Minta ASN Stop Gratifikasi

MALANG KOTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyosialisasikan gratifikasi ke Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (8/9).

Melalui vidcon (video conference), antar instansi ini mencoba saling sharing apa saja yang perlu diperhatikan terkait gratifikasi.

Sugiarto Abdurrahman, Koordinator Program Pengendalian Gratifikasi Direktorat Gratifikasi KPK RI, dalam pemateriannya menyatakan gratifikasi berhimpitan dengan adat budaya ketimuran.

“Ini karena dipahami sebagai nilai penghormatan dan sisi kemanusiaan. Itu wajar, tapi apabila tidak pada posisi yang tepat dan benar, ini yang menjadi ruang serta bibit korupsi, ” urai Sugiarto.

Kebiasaan memberi dan meminta pada orang lain akan memberi kecenderungan pintu awal gratifikasi dan korupsi.

Larangan gratifisikasi, kata dia, bakal meminimalisir konflik kepentingan.

“UU 20/2001 tentang Gratifikasi, diharapkan menjadi pedoman setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara. Dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” Tambah Sugiarto.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji berharap ASN menghindari gratifikasi.

“Ini mungkin terjadi karena sudah jadi kebiasaan. Itu (gratifikasi) dianggap benar. Ini yang harus dievaluasi dan dicermati. Pedomannya adalah aspek regulasi dan hukum,” jelas Sutiaji, didampingi Wawali Sofyan Edi Jarwoko dan Sekkota Wasto.

Pewarta: Sandra DC

MALANG KOTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyosialisasikan gratifikasi ke Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (8/9).

Melalui vidcon (video conference), antar instansi ini mencoba saling sharing apa saja yang perlu diperhatikan terkait gratifikasi.

Sugiarto Abdurrahman, Koordinator Program Pengendalian Gratifikasi Direktorat Gratifikasi KPK RI, dalam pemateriannya menyatakan gratifikasi berhimpitan dengan adat budaya ketimuran.

“Ini karena dipahami sebagai nilai penghormatan dan sisi kemanusiaan. Itu wajar, tapi apabila tidak pada posisi yang tepat dan benar, ini yang menjadi ruang serta bibit korupsi, ” urai Sugiarto.

Kebiasaan memberi dan meminta pada orang lain akan memberi kecenderungan pintu awal gratifikasi dan korupsi.

Larangan gratifisikasi, kata dia, bakal meminimalisir konflik kepentingan.

“UU 20/2001 tentang Gratifikasi, diharapkan menjadi pedoman setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara. Dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” Tambah Sugiarto.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji berharap ASN menghindari gratifikasi.

“Ini mungkin terjadi karena sudah jadi kebiasaan. Itu (gratifikasi) dianggap benar. Ini yang harus dievaluasi dan dicermati. Pedomannya adalah aspek regulasi dan hukum,” jelas Sutiaji, didampingi Wawali Sofyan Edi Jarwoko dan Sekkota Wasto.

Pewarta: Sandra DC

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/