alexametrics
30C
Malang
Sunday, 28 February 2021

Gelombang Unjuk Rasa Myanmar Makin Besar, Amerika Turun Tangan

RADAR MALANG – Massa besar yang berdemonstrasi menentang pengambilalihan militer di Myanmar kembali turun ke jalan untuk protes pada Rabu (10/2).

Dilansir dari AP News pada Kamis (11/2), Saksi mata memperkirakan bahwa puluhan ribu pengunjuk rasa muncul di Yangon dan Mandalay, kota terbesar di negara itu.

Demonstrasi juga terjadi di ibu kota Naypyitaw dan di tempat lain. Mereka juga mencari kebebasan untuknya dan anggota partai pemerintahan lainnya sejak militer menahan mereka setelah memblokir sesi baru Parlemen pada 1 Februari.

“Sebagai bagian dari Generasi Z kami adalah pemilih pemula. Ini juga pertama kalinya kami melakukan protes,” kata seorang siswa yang menolak menyebutkan namanya karena takut dilecehkan.

“Mereka menolak suara kami dan ini sama sekali tidak adil. Kami tidak menginginkan itu. Kami berharap mereka membebaskan para pemimpin kami dan menerapkan demokrasi yang sebenarnya,” imbuh siswa tersebut.

Militer mengatakan, unjuk rasa itu dikarenakan pemilihan pada November yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi dinodai oleh penyimpangan. Namun, komisi pemilihan telah membantah tuduhan tersebut.

Di Naypyitaw dan Mandalay pada hari Selasa, polisi menyemprotkan meriam air dan melepaskan tembakan peringatan untuk menertibkan pengunjuk rasa. Mereka juga menembakkan peluru karet dan melukai seorang pengunjuk rasa wanita, menurut saksi mata dan rekaman di media sosial. Laporan tersebut tidak dapat dikonfirmasi secara independen.

Human Rights Watch mengutip seorang dokter di rumah sakit Naypyitaw yang mengatakan wanita itu dalam kondisi kritis. Dokter mengatakan wanita itu memiliki proyektil yang bersarang di kepalanya, diyakini sebagai peluru yang menembus bagian belakang telinga kanan, dan telah kehilangan fungsi otak yang signifikan. Dokter mengatakan, seorang pria juga telah dirawat dengan luka di tubuh bagian atas yang mirip dengan peluru tajam.

Presiden AS Joe Biden memerintahkan sanksi baru pada Rabu, mengatakan dia mengeluarkan perintah eksekutif yang akan mencegah jenderal Myanmar mengakses aset $ 1 miliar di Amerika Serikat. Biden menambahkan bahwa lebih banyak tindakan akan dilakukan.

“Militer harus melepaskan kekuasaan yang direbutnya dan menunjukkan rasa hormat atas keinginan rakyat Burma,” katanya.

Sehari sebelumnya, AS telah dengan keras mengutuk kekerasan terhadap para demonstran. “Kami mengulangi seruan kami kepada militer untuk melepaskan kekuasaan, memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, membebaskan mereka yang ditahan, dan mencabut semua pembatasan telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price.

Selandia Baru menangguhkan semua kontak militer dan politik tingkat tinggi dengan Myanmar. Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta mengumumkan di Wellington, menambahkan bahwa bantuan Selandia Baru tidak boleh disalurkan atau menguntungkan pemerintah militer Myanmar.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB, badan 47 negara anggota yang berbasis di Jenewa, akan mengadakan sesi khusus pada hari Jumat untuk mempertimbangkan implikasi hak asasi manusia dari krisis di Myanmar.

Inggris dan Uni Eropa memelopori permintaan untuk sesi tersebut, yang akan menjadi debat publik tingkat tinggi di antara para diplomat mengenai situasi di Myanmar dan dapat mengarah pada resolusi yang menyuarakan keprihatinan tentang situasi atau merekomendasikan tindakan internasional.

Penulis: Talitha Azmi F.

RADAR MALANG – Massa besar yang berdemonstrasi menentang pengambilalihan militer di Myanmar kembali turun ke jalan untuk protes pada Rabu (10/2).

Dilansir dari AP News pada Kamis (11/2), Saksi mata memperkirakan bahwa puluhan ribu pengunjuk rasa muncul di Yangon dan Mandalay, kota terbesar di negara itu.

Demonstrasi juga terjadi di ibu kota Naypyitaw dan di tempat lain. Mereka juga mencari kebebasan untuknya dan anggota partai pemerintahan lainnya sejak militer menahan mereka setelah memblokir sesi baru Parlemen pada 1 Februari.

“Sebagai bagian dari Generasi Z kami adalah pemilih pemula. Ini juga pertama kalinya kami melakukan protes,” kata seorang siswa yang menolak menyebutkan namanya karena takut dilecehkan.

“Mereka menolak suara kami dan ini sama sekali tidak adil. Kami tidak menginginkan itu. Kami berharap mereka membebaskan para pemimpin kami dan menerapkan demokrasi yang sebenarnya,” imbuh siswa tersebut.

Militer mengatakan, unjuk rasa itu dikarenakan pemilihan pada November yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi dinodai oleh penyimpangan. Namun, komisi pemilihan telah membantah tuduhan tersebut.

Di Naypyitaw dan Mandalay pada hari Selasa, polisi menyemprotkan meriam air dan melepaskan tembakan peringatan untuk menertibkan pengunjuk rasa. Mereka juga menembakkan peluru karet dan melukai seorang pengunjuk rasa wanita, menurut saksi mata dan rekaman di media sosial. Laporan tersebut tidak dapat dikonfirmasi secara independen.

Human Rights Watch mengutip seorang dokter di rumah sakit Naypyitaw yang mengatakan wanita itu dalam kondisi kritis. Dokter mengatakan wanita itu memiliki proyektil yang bersarang di kepalanya, diyakini sebagai peluru yang menembus bagian belakang telinga kanan, dan telah kehilangan fungsi otak yang signifikan. Dokter mengatakan, seorang pria juga telah dirawat dengan luka di tubuh bagian atas yang mirip dengan peluru tajam.

Presiden AS Joe Biden memerintahkan sanksi baru pada Rabu, mengatakan dia mengeluarkan perintah eksekutif yang akan mencegah jenderal Myanmar mengakses aset $ 1 miliar di Amerika Serikat. Biden menambahkan bahwa lebih banyak tindakan akan dilakukan.

“Militer harus melepaskan kekuasaan yang direbutnya dan menunjukkan rasa hormat atas keinginan rakyat Burma,” katanya.

Sehari sebelumnya, AS telah dengan keras mengutuk kekerasan terhadap para demonstran. “Kami mengulangi seruan kami kepada militer untuk melepaskan kekuasaan, memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, membebaskan mereka yang ditahan, dan mencabut semua pembatasan telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price.

Selandia Baru menangguhkan semua kontak militer dan politik tingkat tinggi dengan Myanmar. Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta mengumumkan di Wellington, menambahkan bahwa bantuan Selandia Baru tidak boleh disalurkan atau menguntungkan pemerintah militer Myanmar.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB, badan 47 negara anggota yang berbasis di Jenewa, akan mengadakan sesi khusus pada hari Jumat untuk mempertimbangkan implikasi hak asasi manusia dari krisis di Myanmar.

Inggris dan Uni Eropa memelopori permintaan untuk sesi tersebut, yang akan menjadi debat publik tingkat tinggi di antara para diplomat mengenai situasi di Myanmar dan dapat mengarah pada resolusi yang menyuarakan keprihatinan tentang situasi atau merekomendasikan tindakan internasional.

Penulis: Talitha Azmi F.

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru