alexametrics
24.1 C
Malang
Tuesday, 15 June 2021

Sekolah Bakal Kena PPN, Sekjen PKB: Harusnya Dibantu, Bukan Dipajaki

RADAR MALANG – Rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jasa pendidikan, termasuk sekolah menuai sorotan. Anggota Komisi X DPR RI M Hasanuddin Wahid memprotes rencana tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang kurang etis. Karena lembaga pendidikan seharusnya mendapat bantuan pemerintah.

“Saat ini (sekolah) masih banyak yang kekurangan infrastruktur, harusnya dibantu dengan anggaran lebih, bukan malah dipajaki,” ujar politisi yang akrab disapa Cak Udin ini. Sekjen DPP PKB itu menambahkan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan dalam hal ini pemerintah harus membiayainya. “Sebagai konsekuensinya, pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab negara,” imbuhnya. Dia khawatir, jika sekolah, termasuk perguruan tinggi hingga lembaga kursus dikenakan pajak malah melebarkan kesenjangan sosial pendidikan.

Karena saat ini saja, sambungnya, masih banyak ditemukan adanya ketimpangan pendidikan di Indonesia.
Tidak menutup kemungkinan kebijaklan tersebut memaksa lembaga pendidikan memungut bahkan menaikkan tarif SPP yang lebih tinggi, lebih-lebih lembaga pendidikan swasta. “Ini yang harus dibaca dan diantisipasi. Jangan sampai lembaga pendidikan ditarik pada spirit komersial. Visi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah visi utama,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa saat ini pemerintah sedang membahas Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dalam draf revisi tersebut, ada sejumlah barang dan jasa yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satunya adalah jasa pendidikan, yaitu sekolah dan kursus.

Maksud jasa Pendidikan yang termuat dalam Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) saat ini adalah PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi, dan pendidikan luar sekolah.

Pewarta: David

RADAR MALANG – Rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jasa pendidikan, termasuk sekolah menuai sorotan. Anggota Komisi X DPR RI M Hasanuddin Wahid memprotes rencana tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang kurang etis. Karena lembaga pendidikan seharusnya mendapat bantuan pemerintah.

“Saat ini (sekolah) masih banyak yang kekurangan infrastruktur, harusnya dibantu dengan anggaran lebih, bukan malah dipajaki,” ujar politisi yang akrab disapa Cak Udin ini. Sekjen DPP PKB itu menambahkan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan dalam hal ini pemerintah harus membiayainya. “Sebagai konsekuensinya, pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab negara,” imbuhnya. Dia khawatir, jika sekolah, termasuk perguruan tinggi hingga lembaga kursus dikenakan pajak malah melebarkan kesenjangan sosial pendidikan.

Karena saat ini saja, sambungnya, masih banyak ditemukan adanya ketimpangan pendidikan di Indonesia.
Tidak menutup kemungkinan kebijaklan tersebut memaksa lembaga pendidikan memungut bahkan menaikkan tarif SPP yang lebih tinggi, lebih-lebih lembaga pendidikan swasta. “Ini yang harus dibaca dan diantisipasi. Jangan sampai lembaga pendidikan ditarik pada spirit komersial. Visi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah visi utama,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa saat ini pemerintah sedang membahas Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dalam draf revisi tersebut, ada sejumlah barang dan jasa yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satunya adalah jasa pendidikan, yaitu sekolah dan kursus.

Maksud jasa Pendidikan yang termuat dalam Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) saat ini adalah PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi, dan pendidikan luar sekolah.

Pewarta: David

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru