alexametrics
30C
Malang
Sunday, 28 February 2021

Revisi UU Pemilu dan Pilkada, Parpol Batu Pilih Ikut Kebijakan Pusat

KOTA BATU – Polemik pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada terus menjadi isu hangat di pemerintah pusat. Karena beberapa fraksi yang awalnya mendukung revisi, tapi di tengah jalan berubah haluan. Jika revisi ini dijalankan, maka daerah yang terdampak adalah Kota Batu.

Seperti diketahui, revisi UU Pemilu dan Pilkada ini mengganti Pilkada yang semula dilaksanakan serentak 2024 diganti menjadi tahun 2022. Ketua DPC PKB Kota Batu Nurochman akan mendukung dan menjalankan apa yang sudah diperjuangkan DPP PKB di Jakarta. Sehingga, jika Pilkada Kota Batu tetap dilaksanakan tahun 2024 akan mengikuti dan termasuk jika Pilkada dilaksanakan tahun depan.

“Sebagai kader partai, kami akan dukung dan ikut apa yang sudah diperjuangkan teman-teman di pusat,” kata pria yang juga menjadi Wakil Ketua I DPRD Kota Batu ini.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PDIP Kota Batu Punjul Santoso. Menurutnya, pihaknya akan menjalankan apa yang sudah diputuskan pusat. “Kan masih dibahas. Pokoknya kami ikut apa yang sudah diputuskan pusat,” tegas pria yang juga menjadi Wakil Wali Kota Batu ini.

Seperti diketahui, saat ini draf revisi UU Pemilu dan Pilkada sudah masuk dalam program prolegnas prioritas DPR RI 2021 mengatur tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya, yaitu tahun 2022 dan 2023. Hal ini tidak seperti UU sebelumnya, dimana Pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pileg dan pilpres. Dimana Pilkada 2022 nanti akan diikuti daerah yang melakukan Pilkada pada tahun 2017 lalu. Salah satunya adalah Kota Batu yang melaksanakan Pilkada pada Februari 2017. Hal ini merujuk pada pasal 731 ayat (2) dalam draf revisi UU tersebut.

Pewarta: Imam N

KOTA BATU – Polemik pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada terus menjadi isu hangat di pemerintah pusat. Karena beberapa fraksi yang awalnya mendukung revisi, tapi di tengah jalan berubah haluan. Jika revisi ini dijalankan, maka daerah yang terdampak adalah Kota Batu.

Seperti diketahui, revisi UU Pemilu dan Pilkada ini mengganti Pilkada yang semula dilaksanakan serentak 2024 diganti menjadi tahun 2022. Ketua DPC PKB Kota Batu Nurochman akan mendukung dan menjalankan apa yang sudah diperjuangkan DPP PKB di Jakarta. Sehingga, jika Pilkada Kota Batu tetap dilaksanakan tahun 2024 akan mengikuti dan termasuk jika Pilkada dilaksanakan tahun depan.

“Sebagai kader partai, kami akan dukung dan ikut apa yang sudah diperjuangkan teman-teman di pusat,” kata pria yang juga menjadi Wakil Ketua I DPRD Kota Batu ini.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PDIP Kota Batu Punjul Santoso. Menurutnya, pihaknya akan menjalankan apa yang sudah diputuskan pusat. “Kan masih dibahas. Pokoknya kami ikut apa yang sudah diputuskan pusat,” tegas pria yang juga menjadi Wakil Wali Kota Batu ini.

Seperti diketahui, saat ini draf revisi UU Pemilu dan Pilkada sudah masuk dalam program prolegnas prioritas DPR RI 2021 mengatur tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya, yaitu tahun 2022 dan 2023. Hal ini tidak seperti UU sebelumnya, dimana Pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pileg dan pilpres. Dimana Pilkada 2022 nanti akan diikuti daerah yang melakukan Pilkada pada tahun 2017 lalu. Salah satunya adalah Kota Batu yang melaksanakan Pilkada pada Februari 2017. Hal ini merujuk pada pasal 731 ayat (2) dalam draf revisi UU tersebut.

Pewarta: Imam N

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru