alexametrics
26.1 C
Malang
Tuesday, 22 June 2021

Presiden Tanggapi Polemik Alih Status Pegawai KPK, Jadi Begini….

RADAR MALANG – Kontroversi alih status pegawai alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh merugikan pegawai KPK. Pernyataan ini menanggapi polemik 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN.

Sebanyak 75 pegawai KPK itu dinyatakan gagal menjadi ASN, karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digelar KPK bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). ”Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan proses alih status pegawai menjadi ASN, tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” kata Jokowi dalam keterangannya, Senin (17/5).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas meminta pihak-pihak terkait, khususnya, Pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta BKN untuk menindaklanjuti 75 pegawai KPK yang gagal menjadi ASN.
“Saya minta kepada para pihak terkait khususnya Pimpinan KPK, Menteri Pan RB dan Kepala BKN untuk merancang tindaklanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan,” ucap Jokowi.

Jokowi menginginkan KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan komitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. “KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” tegas Jokowi.

Jokowi pun menegaskan, hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan tolok ukur pegawai menjadi ASN tidak serta merta dijadikan dasar untuk memecat 75 pegawai KPK. “Hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan bagi langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” pungkas Jokowi.

Sebagaimana diketahui, 75 pegawai KPK yang gagal menjadi ASN menuai polemik setelah Pimpinan KPK menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021. Pasalnya 75 pegawai KPK yang gagal menjadi ASN diminta untuk menyerahkan tanggung jawab dan tugasnya kepada atasan masing-masing. Sehingga puluhan pegawai yang gagal menjadi ASN itu tidak lagi bisa menangani perkara korupsi, yang sedang mereka kerjakan di KPK.

Sumber: Jawapos

RADAR MALANG – Kontroversi alih status pegawai alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh merugikan pegawai KPK. Pernyataan ini menanggapi polemik 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN.

Sebanyak 75 pegawai KPK itu dinyatakan gagal menjadi ASN, karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digelar KPK bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). ”Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan proses alih status pegawai menjadi ASN, tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” kata Jokowi dalam keterangannya, Senin (17/5).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas meminta pihak-pihak terkait, khususnya, Pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta BKN untuk menindaklanjuti 75 pegawai KPK yang gagal menjadi ASN.
“Saya minta kepada para pihak terkait khususnya Pimpinan KPK, Menteri Pan RB dan Kepala BKN untuk merancang tindaklanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan,” ucap Jokowi.

Jokowi menginginkan KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan komitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. “KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” tegas Jokowi.

Jokowi pun menegaskan, hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan tolok ukur pegawai menjadi ASN tidak serta merta dijadikan dasar untuk memecat 75 pegawai KPK. “Hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan bagi langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” pungkas Jokowi.

Sebagaimana diketahui, 75 pegawai KPK yang gagal menjadi ASN menuai polemik setelah Pimpinan KPK menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021. Pasalnya 75 pegawai KPK yang gagal menjadi ASN diminta untuk menyerahkan tanggung jawab dan tugasnya kepada atasan masing-masing. Sehingga puluhan pegawai yang gagal menjadi ASN itu tidak lagi bisa menangani perkara korupsi, yang sedang mereka kerjakan di KPK.

Sumber: Jawapos

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru