alexametrics
23C
Malang
Tuesday, 2 March 2021

Perempuan Thailand Ini Dihukum 43 Tahun Gegara Unggahan Youtube

RADAR MALANG – Seorang mantan pegawai negeri dijatuhi hukuman 43 tahun penjara karena mengkritik dan menghina pemerintahan monarki Thailand. Menurut pengacaranya, hukuman ini adalah hukuman terberat yang pernah dijatuhkan kepada seseorang di bawah undang-undang kerajaan yang ketat.

Wanita berumur 60-an ini dituduh telah mengunggah klip audio ke Youtube dan Facebook dengan komentar yang menghina pemerintahan monarki Thailand. Pada awalnya ia dijatuhi hukuman 87 tahun penjara. Namun dikurangi menjadi setengahnya karena pengakuan bersalahnya. Kepada media lokal Thailand, perempuan yang kerap dipanggil Anchan ini berharap ada keringanan hukuman. Karena ia hanya membagikan klip tersebut, yang mengunggah dan memberi komentar menghina bukan datang dari dirinya.

“Saya pikir tidak akan ada masalah, karena banyak sekali orang yang juga membagikan klip tersebut dan mendengarkannya. Jadi saya tidak berpikir jauh dan tidak berhati-hati kalau ternyata akan menyebabkan masalah,” kata Anchan yang disadur dari The Guardian Rabu (20/1).

Pengacara Anchan menjelaskan bahwa kliennya dianggap telah mencedarai hukum lese-majesty yang mengatakan siapapun yang mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris, atau bupati akan mendapat tiga hingga 15 tahun hukuman untuk setiap dakwaan. Sejauh ini, Anchan telah dinyatakan bersalah atas 29 dakwaan.

Sejak November 2020 lalu, dakwaan hukum lese-majesty telah diajukan kepada puluhan pengunjuk rasa di Thailand yang pro-demokrasi. Sunai Phasuk, peneliti senior Human Rights Watch, mengatakan tampaknya pemerintah menggunakan lese-majesty untuk mengekang protes masyarakat yang pro terhadap demokrasi.

Thailand memang memiliki sejarah panjang kerusuhan politik dan yang paling besar bermula pada Februari 2020 lalu. Ketika pengadilan memerintahkan partai oposisi yang pro-demokrasi untuk bubar. Kerusuhan tersebut menuntut penghapusan monarki yang mempertanyakan keputusan Raja Vajiralongkorn yang menyatakan kekayaan Mahkota sebagai miliknya pribadi. Yang otomatis mengantarkannya sebagai orang terkaya di Thailand.

Menurut BBC, definisi penghinaan terhadap monarki di Thailand ini tidak jelas. Bahkan kelompok aktivis HAM Thailand juga mengatakan hukum lese-majesty sering disalahgunakan sebagai alat politik untuk mengekang kebebasan berbicara dan menolak seruan reformasi dari kelompok oposisi.

Penulis: Aulia Hamazunnisa

RADAR MALANG – Seorang mantan pegawai negeri dijatuhi hukuman 43 tahun penjara karena mengkritik dan menghina pemerintahan monarki Thailand. Menurut pengacaranya, hukuman ini adalah hukuman terberat yang pernah dijatuhkan kepada seseorang di bawah undang-undang kerajaan yang ketat.

Wanita berumur 60-an ini dituduh telah mengunggah klip audio ke Youtube dan Facebook dengan komentar yang menghina pemerintahan monarki Thailand. Pada awalnya ia dijatuhi hukuman 87 tahun penjara. Namun dikurangi menjadi setengahnya karena pengakuan bersalahnya. Kepada media lokal Thailand, perempuan yang kerap dipanggil Anchan ini berharap ada keringanan hukuman. Karena ia hanya membagikan klip tersebut, yang mengunggah dan memberi komentar menghina bukan datang dari dirinya.

“Saya pikir tidak akan ada masalah, karena banyak sekali orang yang juga membagikan klip tersebut dan mendengarkannya. Jadi saya tidak berpikir jauh dan tidak berhati-hati kalau ternyata akan menyebabkan masalah,” kata Anchan yang disadur dari The Guardian Rabu (20/1).

Pengacara Anchan menjelaskan bahwa kliennya dianggap telah mencedarai hukum lese-majesty yang mengatakan siapapun yang mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris, atau bupati akan mendapat tiga hingga 15 tahun hukuman untuk setiap dakwaan. Sejauh ini, Anchan telah dinyatakan bersalah atas 29 dakwaan.

Sejak November 2020 lalu, dakwaan hukum lese-majesty telah diajukan kepada puluhan pengunjuk rasa di Thailand yang pro-demokrasi. Sunai Phasuk, peneliti senior Human Rights Watch, mengatakan tampaknya pemerintah menggunakan lese-majesty untuk mengekang protes masyarakat yang pro terhadap demokrasi.

Thailand memang memiliki sejarah panjang kerusuhan politik dan yang paling besar bermula pada Februari 2020 lalu. Ketika pengadilan memerintahkan partai oposisi yang pro-demokrasi untuk bubar. Kerusuhan tersebut menuntut penghapusan monarki yang mempertanyakan keputusan Raja Vajiralongkorn yang menyatakan kekayaan Mahkota sebagai miliknya pribadi. Yang otomatis mengantarkannya sebagai orang terkaya di Thailand.

Menurut BBC, definisi penghinaan terhadap monarki di Thailand ini tidak jelas. Bahkan kelompok aktivis HAM Thailand juga mengatakan hukum lese-majesty sering disalahgunakan sebagai alat politik untuk mengekang kebebasan berbicara dan menolak seruan reformasi dari kelompok oposisi.

Penulis: Aulia Hamazunnisa

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru