21.6 C
Malang
Friday, 3 February 2023

Sokong Revisi UU Desa Masuk Prolegnas 2023

KEPANJEN – Sokongan agar UU tentang Desa direvisi, khususnya menyangkut masa jabatan kepala desa (kades) terus menggelinding. Selain disuarakan para kades, dukungan juga datang dari Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang. Mereka menyampaikan usulan ke Fraksi PDIP di DPR RI untuk mengawal usulan itu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. “Kami meminta fraksi PDIP di DPR RI agar revisi UU Desa masuk Prolegnas. Kami juga minta Fraksi PDIP mendorong percepatan pembahasannya. Sehingga, revisi itu bisa tuntas 2023 ini,” kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, kemarin (19/1).

Menurut Didik, Fraksi PDIP harus memastikan usulan kades ditindaklanjuti di Prolegnas. Menurutnya, masa pembahasan Prolegnas diprediksi sekitar bulan April 2023. Sehingga masih ada waktu bagi Fraksi PDIP mengawal usulan tersebut dibahas dalam Badan Legislasi DPR RI. ”Saya sangat paham dilema para kades. Saya mantan kepala desa. Saya juga pernah jadi ketua asosiasi kepala desa. Saya pun support langkah para kades permohonan perpanjangan masa jabatan. Kalau periodenya jelas tetap 18 tahun. Tetapi yang biasanya tiga kali Pilkades jadi dua kali saja,” tandasnya.

Sebagai mantan kades, Didik memahami desakan para kades. Sebab, persoalan utama kades pada awal masa jabatan adalah konsolidasi eksternal dan internal. Pada sisi eksternal, kades terpilih harus bisa mendinginkan suasana pasca pemilihan. Calon kades yang gagal terpilih harus diajak duduk bersama. Begitu juga para pemilih dan pendukung fanatiknya. Menurut Didik, proses ini butuh waktu panjang. Di sisi lain, konsolidasi internal juga penting. Perangkat desa jelas tidak bisa serta merta langsung menerima kades baru. Membangun kerja sama dan kekompakan dengan perangkat pun memakan waktu.

“Saya menjadi Kades Tunjungtirto hampir 18 tahun. Kali pertama terpilih, dua tahun itu waktu minimal untuk konsolidasi. Calon kades yang tidak jadi, dan pendukungnya tetap harus dirangkul. Bagi kades yang piawai, dua tahun bisa selesai.

Kalau tidak, bisa berlarut-larut,” ujar Wakil Bupati Malang yang menjadi kades di usia 25 tahun ini. Didik menegaskan, pihaknya akan terus mengawal usulan tersebut. Dia berharap fraksi PDIP di Senayan tanggap terhadap dorongan dari bawah untuk dilakukan revisi UU Desa.(fin/nay)

KEPANJEN – Sokongan agar UU tentang Desa direvisi, khususnya menyangkut masa jabatan kepala desa (kades) terus menggelinding. Selain disuarakan para kades, dukungan juga datang dari Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang. Mereka menyampaikan usulan ke Fraksi PDIP di DPR RI untuk mengawal usulan itu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. “Kami meminta fraksi PDIP di DPR RI agar revisi UU Desa masuk Prolegnas. Kami juga minta Fraksi PDIP mendorong percepatan pembahasannya. Sehingga, revisi itu bisa tuntas 2023 ini,” kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto, kemarin (19/1).

Menurut Didik, Fraksi PDIP harus memastikan usulan kades ditindaklanjuti di Prolegnas. Menurutnya, masa pembahasan Prolegnas diprediksi sekitar bulan April 2023. Sehingga masih ada waktu bagi Fraksi PDIP mengawal usulan tersebut dibahas dalam Badan Legislasi DPR RI. ”Saya sangat paham dilema para kades. Saya mantan kepala desa. Saya juga pernah jadi ketua asosiasi kepala desa. Saya pun support langkah para kades permohonan perpanjangan masa jabatan. Kalau periodenya jelas tetap 18 tahun. Tetapi yang biasanya tiga kali Pilkades jadi dua kali saja,” tandasnya.

Sebagai mantan kades, Didik memahami desakan para kades. Sebab, persoalan utama kades pada awal masa jabatan adalah konsolidasi eksternal dan internal. Pada sisi eksternal, kades terpilih harus bisa mendinginkan suasana pasca pemilihan. Calon kades yang gagal terpilih harus diajak duduk bersama. Begitu juga para pemilih dan pendukung fanatiknya. Menurut Didik, proses ini butuh waktu panjang. Di sisi lain, konsolidasi internal juga penting. Perangkat desa jelas tidak bisa serta merta langsung menerima kades baru. Membangun kerja sama dan kekompakan dengan perangkat pun memakan waktu.

“Saya menjadi Kades Tunjungtirto hampir 18 tahun. Kali pertama terpilih, dua tahun itu waktu minimal untuk konsolidasi. Calon kades yang tidak jadi, dan pendukungnya tetap harus dirangkul. Bagi kades yang piawai, dua tahun bisa selesai.

Kalau tidak, bisa berlarut-larut,” ujar Wakil Bupati Malang yang menjadi kades di usia 25 tahun ini. Didik menegaskan, pihaknya akan terus mengawal usulan tersebut. Dia berharap fraksi PDIP di Senayan tanggap terhadap dorongan dari bawah untuk dilakukan revisi UU Desa.(fin/nay)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru