alexametrics
25.1 C
Malang
Tuesday, 11 May 2021

Delapan Pejabat Kecipratan Duit Suap Bansos Covid-19

RADAR MALANG – Sejumlah pejabat ikut kecipratan uang suap kasus bansos (bantuan sosial) yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara. Mereka telah menerima uang yang berasal dari setoran rekanan pengusaha penyedia sembako bansos Covid-19.

Hal itu dibeber Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ikhsan Fernandi saat membacakan surat tuntutan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (19/4). “Uang ‘fee’ dari terdakwa dan penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos Covid-19 yang telah dikumpulkan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono atas perintah Juliari P Batubara tersebut telah dibagikan atau digunakan untuk kepentingan Juliari P Batubara dan beberapa pejabat di Kementerian Sosial. Antara lain Hartono, Pepen Nazaruddin, Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, serta anggota tim teknis/ULP (Robbin Saputra, Rizki Maulana, Iskandar dan Firmansyah),” kata JPU KPK Ikhsan Fernandi dikutip dari Antara.

JPU KPK dalam perkara ini menuntut Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja serta konsultan hukum Harry van Sidabukke masing-masing dihukum 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan karena memberikan suap kepada Juliari Batubara.
Ardian diduga menyuap Juliari senilai Rp1,95 miliar setelah menunjuk PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako COVID-19 tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 yang totalnya sebanyak 115.000 paket.

Sedangkan Harry diduga menyuap Juliari senilai Rp1,28 miliar karena menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) sebagai penyedia bansos sembako Covid-19 tahap 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang seluruhnya sebanyak 1.519.256 paket.

Suap diberikan melalui dua orang bawahan Juliari yaitu Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos periode April-Oktober 2020 dan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos dan PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 periode Oktober-Desember 2020.

Fakta pemberian dan penggunaan suap tersebut menurut JPU KPK juga didukung dengan adanya barang bukti berupa uang yang telah disita dari Matheus Joko Santoso yang merupakan uang hasil penerimaan fee dari kedua terdakwa dan para penyedia barang lainnya. “Barang bukti menguatkan bahwa pengumpulan ‘fee’ atas perintah Juliari Peter Batubara tersebut benar adanya,” tegas jaksa.

Sumber: Jawapos

RADAR MALANG – Sejumlah pejabat ikut kecipratan uang suap kasus bansos (bantuan sosial) yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara. Mereka telah menerima uang yang berasal dari setoran rekanan pengusaha penyedia sembako bansos Covid-19.

Hal itu dibeber Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ikhsan Fernandi saat membacakan surat tuntutan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (19/4). “Uang ‘fee’ dari terdakwa dan penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos Covid-19 yang telah dikumpulkan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono atas perintah Juliari P Batubara tersebut telah dibagikan atau digunakan untuk kepentingan Juliari P Batubara dan beberapa pejabat di Kementerian Sosial. Antara lain Hartono, Pepen Nazaruddin, Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, serta anggota tim teknis/ULP (Robbin Saputra, Rizki Maulana, Iskandar dan Firmansyah),” kata JPU KPK Ikhsan Fernandi dikutip dari Antara.

JPU KPK dalam perkara ini menuntut Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja serta konsultan hukum Harry van Sidabukke masing-masing dihukum 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan karena memberikan suap kepada Juliari Batubara.
Ardian diduga menyuap Juliari senilai Rp1,95 miliar setelah menunjuk PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako COVID-19 tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 yang totalnya sebanyak 115.000 paket.

Sedangkan Harry diduga menyuap Juliari senilai Rp1,28 miliar karena menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) sebagai penyedia bansos sembako Covid-19 tahap 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang seluruhnya sebanyak 1.519.256 paket.

Suap diberikan melalui dua orang bawahan Juliari yaitu Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos periode April-Oktober 2020 dan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos dan PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 periode Oktober-Desember 2020.

Fakta pemberian dan penggunaan suap tersebut menurut JPU KPK juga didukung dengan adanya barang bukti berupa uang yang telah disita dari Matheus Joko Santoso yang merupakan uang hasil penerimaan fee dari kedua terdakwa dan para penyedia barang lainnya. “Barang bukti menguatkan bahwa pengumpulan ‘fee’ atas perintah Juliari Peter Batubara tersebut benar adanya,” tegas jaksa.

Sumber: Jawapos

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru