RADAR MALANG – Pertemuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memunculkan beragam spekulasi. Terutama menyangkut rencana reshuffle kabinet.
Apalagi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan antara Nadiem dengan Megawati sudah terjadi beberapa kali. Meski begitu, Hasto menyatakan pertemuan tersebut membahas politik pendidikan yang bertumpu pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Politik pendidikan untuk meletakkan landasan kebudayaan bagi kemajuan bangsanya melalui penguasaan iptek, politik pendidikan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa. Jadi dialog tersebut memang perlu bagi kepentingan kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional bangsa,” ujar Hasto dalam keterangannya, Rabu (21/4).
Hasto menjelaskan, pertemuan yang digelar Selasa (20/4) kemarin berlangsung selama dua jam. Banyak hal yang dibahas antara dua tokoh tersebut. Presiden ke-5 itu berulang kali menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang menggelorakan rasa cinta pada tanah air tidak hanya melalui teori, namun juga praktik, guna memahami apa itu gotong royong, nasionalisme, dan pengenalan Indonesia yang begitu plural.
“Jadi bukan hanya aspek kognitif saja. Ibu Mega juga banyak menceritakan pengalamannya ketika oleh Bung Karno diminta belajar di Perguruan Cikini yang didirikan oleh para pejuang perempuan,” katanya.
Hasto berujar, jika kemudian ada yang mengaitkan dengan isu reshuffle, harus dipahami bahwa PDIP selalu memegang prinsip bahwa reshuffle hanya terjadi atas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Pertemuan tersebut tidak membahas hal itu (reshuffle, Red). Karena persoalan pendidikan sebagai dasar kemajuan bangsa merupakan hal yang fundamental,” tuturnya.
Hasto juga mendukung kinerja Nadiem seperti dengan mencanangkan pendidikan yang memerdekakan dan berakar pada falsafah pemikiran Ki Hadjar Dewantara. “Partai tidak melihat menteri sebagai individu. Partai melihat menteri sebagai pembantu presiden yang harus menjalankan kebijakan presiden yang berfokus pada upaya menjalankan konstitusi dan UU dengan selurus-lurusnya,” katanya.
“Terlebih pendidikan juga harus mengedepankan objektivitas, rasionalitas, dan semangat juang untuk menguasai ilmu pengetahuan. Atas pemaparan Menteri Pendidikan bagaimana pendidikan juga membumikan Pancasila sangat menarik dan penuh dengan inovasi dan terobosan,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos
