alexametrics
20.6 C
Malang
Tuesday, 16 August 2022

Wali Kota Malang Sunat Tunjangan ASN Untuk Penanganan Covid-19

Menanggapi wacana dari Sutiaji itu, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Malang Eddy Widjanarko turut memberikan dukungan. Dia menganggap memang perlu ada terobosan baru dalam penanganan Covid-19. ”Bagus itu, apalagi pengalihan anggaran itu (TPP) bisa dialihkan ke penanganan pasien isoman (isolasi mandiri),” tuturnya kemarin (20/7).

Dia menjelaskan bila pasien isoman saat ini perlu mendapat penanganan lebih dari pemkot. Sebab, angka kematiannya kini terbilang tinggi. Untuk itu, Eddy menyarankan agar pemkot juga bisa memberi perhatian khusus selain melakukan penambahan bed di rumah sakit (RS).

Penyisihan anggaran TPP ASN itu, menurutnya, juga bisa dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi. Sebagai contoh, dia menyebut bila pemkot bisa memaksimalkan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan berupa pelatihan dan pemberian modal menjadi dua hal yang bisa dilakukan pemkot.

”Kami selaku dewan bakal mengizinkan, intinya keperluan itu memang untuk rakyat,” kata Eddy.

Pria berkacamata itu menambahkan, pemotongan TPP ASN nanti bisa digabung dengan refocusing anggaran yang telah disiapkan anggota dewan. Yakni refocusing anggaran perjalanan dinas (perdin), makan minum (mamin), dan pengadaan kendaraan. Total nilai anggaran yang bisa dialihkan senilai Rp 10,5 miliar. Dengan itu, Eddy yakin penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan.

”Dana sebesar itu (Rp 10,5 miliar) bisa saja disajikan satu dengan TPP ASN dan yang terkumpul itu diharapkan mampu digunakan sebaik mungkin,” papar Eddy.

Dari tiga sektor refocusing di dewan itu, sektor pengadaan mamin menyumbang angka yang cukup besar, senilai Rp 4 miliar. Lalu, disusul sektor pengadaan kendaraan dan perjalanan dinas yang sama-sama bernilai Rp 3 miliar di tahun ini.

”Kami bergerak dulu untuk menggeser anggaran yang tak terpakai itu untuk penanganan Covid-19 dan telah disetujui ketua banggar (badan anggaran),” jelas Eddy.

Legislator asal Kecamatan Blimbing itu juga berharap kabar yang disampaikan Sutiaji bukan sekadar wacana. ”TPP kan memang hak, tapi ayo kita bantu sesama yang jauh lebih membutuhkan,” ujarnya.

Bila ”pengorbanan” dari dewan dan pemkot itu jadi dilakukan, maka bakal ada tambahan dana Rp 20,5 miliar untuk penanganan Covid-19. (adn/c1/by/rmc)

Menanggapi wacana dari Sutiaji itu, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Malang Eddy Widjanarko turut memberikan dukungan. Dia menganggap memang perlu ada terobosan baru dalam penanganan Covid-19. ”Bagus itu, apalagi pengalihan anggaran itu (TPP) bisa dialihkan ke penanganan pasien isoman (isolasi mandiri),” tuturnya kemarin (20/7).

Dia menjelaskan bila pasien isoman saat ini perlu mendapat penanganan lebih dari pemkot. Sebab, angka kematiannya kini terbilang tinggi. Untuk itu, Eddy menyarankan agar pemkot juga bisa memberi perhatian khusus selain melakukan penambahan bed di rumah sakit (RS).

Penyisihan anggaran TPP ASN itu, menurutnya, juga bisa dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi. Sebagai contoh, dia menyebut bila pemkot bisa memaksimalkan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bantuan berupa pelatihan dan pemberian modal menjadi dua hal yang bisa dilakukan pemkot.

”Kami selaku dewan bakal mengizinkan, intinya keperluan itu memang untuk rakyat,” kata Eddy.

Pria berkacamata itu menambahkan, pemotongan TPP ASN nanti bisa digabung dengan refocusing anggaran yang telah disiapkan anggota dewan. Yakni refocusing anggaran perjalanan dinas (perdin), makan minum (mamin), dan pengadaan kendaraan. Total nilai anggaran yang bisa dialihkan senilai Rp 10,5 miliar. Dengan itu, Eddy yakin penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan.

”Dana sebesar itu (Rp 10,5 miliar) bisa saja disajikan satu dengan TPP ASN dan yang terkumpul itu diharapkan mampu digunakan sebaik mungkin,” papar Eddy.

Dari tiga sektor refocusing di dewan itu, sektor pengadaan mamin menyumbang angka yang cukup besar, senilai Rp 4 miliar. Lalu, disusul sektor pengadaan kendaraan dan perjalanan dinas yang sama-sama bernilai Rp 3 miliar di tahun ini.

”Kami bergerak dulu untuk menggeser anggaran yang tak terpakai itu untuk penanganan Covid-19 dan telah disetujui ketua banggar (badan anggaran),” jelas Eddy.

Legislator asal Kecamatan Blimbing itu juga berharap kabar yang disampaikan Sutiaji bukan sekadar wacana. ”TPP kan memang hak, tapi ayo kita bantu sesama yang jauh lebih membutuhkan,” ujarnya.

Bila ”pengorbanan” dari dewan dan pemkot itu jadi dilakukan, maka bakal ada tambahan dana Rp 20,5 miliar untuk penanganan Covid-19. (adn/c1/by/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/