alexametrics
19.9 C
Malang
Wednesday, 29 June 2022

Belum Tertutup, Kans Paslon Independen Ikut Pilbup Malang

KABUPATEN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang telah memutuskan jika pasangan perseorangan Heri Cahyono-Gunadi Handoko tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon bupati. Sebab, jumlah dukungan pasangan yang mengusung tagline ”Malang Jejeg” ini dianggap kurang dari yang disyaratkan. Syarat minimal dukungan sebanyak 129.796, namun yang terkumpul 115 ribu suara.

Lantas, apakah Malang Jejeg sudah benar-benar tidak bisa ”jejeg” atau angkat tangan dari arena kontestasi pemilihan Bupati Malang 2020? Atau sebaliknya, Malang Jejeg akan terus jejeg (tegak)? Dan kalau menggugat KPU, seberapa besar kemungkinan bisa menang?

Pakar politik Universitas Brawijaya Tri Hendra Wahyudi SIP MIP menyebut, potensi menang Malang Jejeg masih terbuka. Ini jika mengacu kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul.

Pada Maret 2020 lalu, KPU Gunung Kidul juga tidak meloloskan pasangan calon perseorangan atas nama Kelik dan Yayuk. Alasannya, ada dokumen dukungan yang dilampirkan tim Kelik-Yayuk tidak sah. Namun, pasangan ini tidak terima, lalu menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu merekomedasi KPU untuk verifikasi ulang dan Kelik-Yayuk menang.

Mengacu dari kasus ini, maka bisa saja Malang Jejeg lolos. Karena masih ada dua pintu yang bisa dilewati. Yakni Bawaslu dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika semisal gugatan nanti tidak diterima Bawaslu Kabupaten Malang, masih bisa ke PTUN.

”Kalau ditanya apakah nanti lolos atau tidak, saya tidak bisa prediksi. Tapi dari yang saya amati dari media, memang ada dugaan 49 persen dari dukungan yang diberikan tim Malang Jejeg ini tidak dilakukan verifikasi faktual (verfak) karena ada interpretasi (penafsiran) yang berbeda,” ungkap Tri Hendra.

Dia menyebut, versi KPU, bahwa kewajiban untuk menghadirkan pendukung yang akan diverifikasi faktual itu ada di tangan LO atau liaison officer (penghubung tim Malang Jejeg). Jadi LO punya kewajiban menghadirkan secara fisik orang yang mendukung itu, lalu KPU yang verfak.

Bukan KPU yang door-to-door untuk mengecek satu per satu keabsahan dukungan itu sesuai dokumen yang dilampirkan tim HC. ”Nah, multi penafsiran seperti ini yang layak dipersengketakan di Bawaslu. Dan potensinya tentu ada dua. Bawaslu mengabulkan gugatan dan merekomedasi KPU untuk verfak sisanya, atau menolak,” tegas dosen yang juga mantan anggota Bawaslu Madiun ini.

Sementara itu, ketua tim kerja Malang Jejeg Soetopo Dewangga tegas menolak putusan KPU Kabupaten Malang. Pihaknya sampai tadi malam masih menyiapkan berkas untuk jadi alat gugatan ke Bawaslu. ”Kami masih ada waktu Selasa besok (hari ini, 25/8) dan Rabu (besok, 26/8) untuk layangkan gugatan,” tegas Soetopo.

Dia menyebut, masih banyak surat dukungan yang belum diverfak KPU. Lebih detail, dia menerangkan bahwa dukungan yang sudah diverfak hanya sekitar 51 persen, sedangkan 49 persen lainya belum diverfak, kemudian langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Hal itu menurut dia sangat merugikan calon independen dan menyebabkan surat dukungan tidak mencapai syarat minimal.

”Kami menolak. Ada dua alasan yang mendasar. Pertama, setelah sanding data, secara tidak langsung sebenarnya KPU bersama Bawaslu itu mengakui bahwa TMS itu tidak sebesar itu,” jelasnya.

Dari situ dia bisa menilai bahwa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu merupakan sebuah tindakan maladministrasi atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut. ”Artinya apa, ketika tidak sebesar itu, KPU memaksakan diri yang bisa saya bilang bahwa ini maladministrasi,” imbuhnya.

Pewarta: Farik Fajarwati

KABUPATEN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang telah memutuskan jika pasangan perseorangan Heri Cahyono-Gunadi Handoko tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon bupati. Sebab, jumlah dukungan pasangan yang mengusung tagline ”Malang Jejeg” ini dianggap kurang dari yang disyaratkan. Syarat minimal dukungan sebanyak 129.796, namun yang terkumpul 115 ribu suara.

Lantas, apakah Malang Jejeg sudah benar-benar tidak bisa ”jejeg” atau angkat tangan dari arena kontestasi pemilihan Bupati Malang 2020? Atau sebaliknya, Malang Jejeg akan terus jejeg (tegak)? Dan kalau menggugat KPU, seberapa besar kemungkinan bisa menang?

Pakar politik Universitas Brawijaya Tri Hendra Wahyudi SIP MIP menyebut, potensi menang Malang Jejeg masih terbuka. Ini jika mengacu kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul.

Pada Maret 2020 lalu, KPU Gunung Kidul juga tidak meloloskan pasangan calon perseorangan atas nama Kelik dan Yayuk. Alasannya, ada dokumen dukungan yang dilampirkan tim Kelik-Yayuk tidak sah. Namun, pasangan ini tidak terima, lalu menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu merekomedasi KPU untuk verifikasi ulang dan Kelik-Yayuk menang.

Mengacu dari kasus ini, maka bisa saja Malang Jejeg lolos. Karena masih ada dua pintu yang bisa dilewati. Yakni Bawaslu dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika semisal gugatan nanti tidak diterima Bawaslu Kabupaten Malang, masih bisa ke PTUN.

”Kalau ditanya apakah nanti lolos atau tidak, saya tidak bisa prediksi. Tapi dari yang saya amati dari media, memang ada dugaan 49 persen dari dukungan yang diberikan tim Malang Jejeg ini tidak dilakukan verifikasi faktual (verfak) karena ada interpretasi (penafsiran) yang berbeda,” ungkap Tri Hendra.

Dia menyebut, versi KPU, bahwa kewajiban untuk menghadirkan pendukung yang akan diverifikasi faktual itu ada di tangan LO atau liaison officer (penghubung tim Malang Jejeg). Jadi LO punya kewajiban menghadirkan secara fisik orang yang mendukung itu, lalu KPU yang verfak.

Bukan KPU yang door-to-door untuk mengecek satu per satu keabsahan dukungan itu sesuai dokumen yang dilampirkan tim HC. ”Nah, multi penafsiran seperti ini yang layak dipersengketakan di Bawaslu. Dan potensinya tentu ada dua. Bawaslu mengabulkan gugatan dan merekomedasi KPU untuk verfak sisanya, atau menolak,” tegas dosen yang juga mantan anggota Bawaslu Madiun ini.

Sementara itu, ketua tim kerja Malang Jejeg Soetopo Dewangga tegas menolak putusan KPU Kabupaten Malang. Pihaknya sampai tadi malam masih menyiapkan berkas untuk jadi alat gugatan ke Bawaslu. ”Kami masih ada waktu Selasa besok (hari ini, 25/8) dan Rabu (besok, 26/8) untuk layangkan gugatan,” tegas Soetopo.

Dia menyebut, masih banyak surat dukungan yang belum diverfak KPU. Lebih detail, dia menerangkan bahwa dukungan yang sudah diverfak hanya sekitar 51 persen, sedangkan 49 persen lainya belum diverfak, kemudian langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Hal itu menurut dia sangat merugikan calon independen dan menyebabkan surat dukungan tidak mencapai syarat minimal.

”Kami menolak. Ada dua alasan yang mendasar. Pertama, setelah sanding data, secara tidak langsung sebenarnya KPU bersama Bawaslu itu mengakui bahwa TMS itu tidak sebesar itu,” jelasnya.

Dari situ dia bisa menilai bahwa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu merupakan sebuah tindakan maladministrasi atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut. ”Artinya apa, ketika tidak sebesar itu, KPU memaksakan diri yang bisa saya bilang bahwa ini maladministrasi,” imbuhnya.

Pewarta: Farik Fajarwati

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/