MALANG KOTA – Rencana pengajuan dua pasar rakyat untuk mendapatkan status SNI (Standar Nasional Indonesia) disambut baik oleh DPRD Kota Malang. Wakil rakyat itu menilai upaya tersebut mampu menjaga eksistensi pasar sebagai salah satu wadah perputaran ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena itu, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan. Demikian juga managerial dimaksimalkan. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Arif Wahyudi mengatakan, pihaknya sepakat dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam pengajuan status SNI secara bertahap.
“Sebelumnya kita kan sudah punya dua pasar yang SNI. Yakni Pasar Oro-Oro Dowo dan Pasar Kasin,” ujar Arif, kemarin. Meski begitu, Arif meminta agar pasar-pasar lain juga segera dipersiapkan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, peningkatan kualitas pasar tidak harus selalu untuk diajukan untuk status SNI. Melainkan juga harus berorientasi pada fungsi esensial pasar rakyat itu sendiri. “Jangan hanya mengejar infrastruktur tapi kegiatan jual-belinya tak hidup,” ungkapnya.
Untuk itu, Arif mendesak agar perbaikan dan pembangunan pasar berorientasi pada fungsi esensialnya, yakni transaksi jual beli. Arif menambahkan, yang diajukan boleh saja dua pasar. Namun pasar lainnya juga harus dibimbing untuk mengarah pada tujuan yang sama. “Kita punya 26 pasar itu ya harus mengarah pada SNI semua. Jangan hanya satu dua,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Kadiskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi tengah mempersiapkan Pasar Sawojajar dan Pasar Bunul untuk meraih status SNI. Pihaknya menyuntik dana Rp 50 juta untuk masing-masing pasar tersebut. “Kami support dana untuk persiapannya,” ujar Eko.
Lebih lanjut Eko mengatakan, persiapan dua pasar sudah mencapai 50 persen. Persiapan yang dilakukan di antaranya adalah penambahan ruang laktasi, musala, kantor pasar, dan sanitasi. “Selain itu kami siapkan juga pembinaan untuk manajerialnya,” tut upnya. (dre/dan)
MALANG KOTA – Rencana pengajuan dua pasar rakyat untuk mendapatkan status SNI (Standar Nasional Indonesia) disambut baik oleh DPRD Kota Malang. Wakil rakyat itu menilai upaya tersebut mampu menjaga eksistensi pasar sebagai salah satu wadah perputaran ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena itu, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan. Demikian juga managerial dimaksimalkan. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Arif Wahyudi mengatakan, pihaknya sepakat dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam pengajuan status SNI secara bertahap.
“Sebelumnya kita kan sudah punya dua pasar yang SNI. Yakni Pasar Oro-Oro Dowo dan Pasar Kasin,” ujar Arif, kemarin. Meski begitu, Arif meminta agar pasar-pasar lain juga segera dipersiapkan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, peningkatan kualitas pasar tidak harus selalu untuk diajukan untuk status SNI. Melainkan juga harus berorientasi pada fungsi esensial pasar rakyat itu sendiri. “Jangan hanya mengejar infrastruktur tapi kegiatan jual-belinya tak hidup,” ungkapnya.
Untuk itu, Arif mendesak agar perbaikan dan pembangunan pasar berorientasi pada fungsi esensialnya, yakni transaksi jual beli. Arif menambahkan, yang diajukan boleh saja dua pasar. Namun pasar lainnya juga harus dibimbing untuk mengarah pada tujuan yang sama. “Kita punya 26 pasar itu ya harus mengarah pada SNI semua. Jangan hanya satu dua,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Kadiskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi tengah mempersiapkan Pasar Sawojajar dan Pasar Bunul untuk meraih status SNI. Pihaknya menyuntik dana Rp 50 juta untuk masing-masing pasar tersebut. “Kami support dana untuk persiapannya,” ujar Eko.
Lebih lanjut Eko mengatakan, persiapan dua pasar sudah mencapai 50 persen. Persiapan yang dilakukan di antaranya adalah penambahan ruang laktasi, musala, kantor pasar, dan sanitasi. “Selain itu kami siapkan juga pembinaan untuk manajerialnya,” tut upnya. (dre/dan)
