alexametrics
21.1 C
Malang
Friday, 1 July 2022

Serapan APBD Kota Malang Hanya 51 Persen, Ini PR Pemkot

KOTA MALANG – Hingga pertengahan Agustus, serapan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Malang hanya sekitar 51 persen. Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana menyebut, serapan itu terbilang rendah.

Dia pun berharap, penyerapan anggaran setidaknya bisa mencapai 90 persen di akhir tahun 2020. “Kami mendorong

”Dan salah satu upaya kami mendorong pemkot untuk maksimal pada penyerapan adalah melalui pembahasan APBD-Perubahan yang kini menjadi skala prioritas,” jelasnya.

Made menyampaikan, pembahasan APBD-Perubahan lebih cepat itu merupakan inisiatif dari DPRD Kota Malang. Dengan begini, Pemkot punya waktu lebih panjang, sekitar empat bulan untuk menyerap anggaran.

Meskipun rapat badan anggaran harus dikebut di hari libur. ”Itu konsekuensi yang harus kami ambil, Sabtu dan Minggu tetap rapat,” tambahnya lagi.

APBD-Perubahan sendiri ditargetkan selesai dan ditetapkan pada akhir Agustus ini. Sehingga, mulai September 2020 Pemkot Malang dapat mulai melakukan proses lelang dan lain sebagainya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah mengatakan, APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2020 memang untuk optimalisasi dalam sektor pemulihan ekonomi masyarakat. ”Termasuk, kebijakan Pemerintah Kota Malang pada pandemi Covid-19 agar lebih menekankan program padat karya serta pembinaan dan pemberian stimulasi bagi UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat,” katanya.

Pewarta: Sandra DC

KOTA MALANG – Hingga pertengahan Agustus, serapan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Malang hanya sekitar 51 persen. Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana menyebut, serapan itu terbilang rendah.

Dia pun berharap, penyerapan anggaran setidaknya bisa mencapai 90 persen di akhir tahun 2020. “Kami mendorong

”Dan salah satu upaya kami mendorong pemkot untuk maksimal pada penyerapan adalah melalui pembahasan APBD-Perubahan yang kini menjadi skala prioritas,” jelasnya.

Made menyampaikan, pembahasan APBD-Perubahan lebih cepat itu merupakan inisiatif dari DPRD Kota Malang. Dengan begini, Pemkot punya waktu lebih panjang, sekitar empat bulan untuk menyerap anggaran.

Meskipun rapat badan anggaran harus dikebut di hari libur. ”Itu konsekuensi yang harus kami ambil, Sabtu dan Minggu tetap rapat,” tambahnya lagi.

APBD-Perubahan sendiri ditargetkan selesai dan ditetapkan pada akhir Agustus ini. Sehingga, mulai September 2020 Pemkot Malang dapat mulai melakukan proses lelang dan lain sebagainya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah mengatakan, APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2020 memang untuk optimalisasi dalam sektor pemulihan ekonomi masyarakat. ”Termasuk, kebijakan Pemerintah Kota Malang pada pandemi Covid-19 agar lebih menekankan program padat karya serta pembinaan dan pemberian stimulasi bagi UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat,” katanya.

Pewarta: Sandra DC

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/