alexametrics
21.1 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

MCW Anggap Ketiga Paslon Minim Perpektif Saat Bahas Kesejahteraan

MALANG KOTA – Debat pasangan calon pada Pilbup atau Pilkada Malang 2020 yang digelar pada Jumat (30/10) berlangsung panas. Sayangnya, menurut Malang Corruption Watch (MCW), pemaparan visi misi paslon tidak tersampaikan dengan jelas ke masyarakat.

“Padahal substansi dari debat public ini adalah paslon dapat menyampaikan visi-misi 5 tahun ke depan apabila pasangan calon menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Ini menjadi pekerjaan rumah Penyelenggara Pilkada mencari formulasi agar dalam debat publik selanjutnya, visi misi pasangan calon dapat menyampaikan dengan jelas ke masyarakat Kabupaten Malang,” papar Wakil Koordinator Badan Pekerja MCW, Ibnu Syamsu Hidayat.

Kemudian, Ibnu juga beranggapan selama proses debat public sesi pertama, 3 pasangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tidak mengelaborasikan “konsep open data”. Padahal transparansi, akuntabel dan partisipatif ini merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesejahtraan.

“Tentu ini bukan lagi menjadi kendala paslon, di era teknologi informasi seperti ini menyediakan berbagai kemudahan penerapan transparansi. Ringkasnya, transparansi dapat diwujudkan melalui instrumen e-Government. Adanya transparansi dapat meningkatkan kejujuran aparat pemerintah sekaligus menumbuhkan efektifitas dan efisiensi kinerja yang mendorong akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi,” jelasnya.

Ibnu juga menuturkan, ketiga paslon juga kurang memahami konsep reforma agraria, bahkan pernyatan para paslon sama sekali tidak menjawab pertanyaan konflik yang diajukan.

“Saya rasa, paslon juga diduga tidak memiliki informasi yang memadai tentang peta konflik agraria yang melibatkan beberapa lembaga atau perusahaan seperti BPN, Perhutani, dan PTPN dan TNI. Paslon juga tidak memiliki skema perlindungan terhadap warga yang mengalami konflik dengan PTPN,” tandasnya.

Pewarta : Errica Vannie

MALANG KOTA – Debat pasangan calon pada Pilbup atau Pilkada Malang 2020 yang digelar pada Jumat (30/10) berlangsung panas. Sayangnya, menurut Malang Corruption Watch (MCW), pemaparan visi misi paslon tidak tersampaikan dengan jelas ke masyarakat.

“Padahal substansi dari debat public ini adalah paslon dapat menyampaikan visi-misi 5 tahun ke depan apabila pasangan calon menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Ini menjadi pekerjaan rumah Penyelenggara Pilkada mencari formulasi agar dalam debat publik selanjutnya, visi misi pasangan calon dapat menyampaikan dengan jelas ke masyarakat Kabupaten Malang,” papar Wakil Koordinator Badan Pekerja MCW, Ibnu Syamsu Hidayat.

Kemudian, Ibnu juga beranggapan selama proses debat public sesi pertama, 3 pasangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tidak mengelaborasikan “konsep open data”. Padahal transparansi, akuntabel dan partisipatif ini merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesejahtraan.

“Tentu ini bukan lagi menjadi kendala paslon, di era teknologi informasi seperti ini menyediakan berbagai kemudahan penerapan transparansi. Ringkasnya, transparansi dapat diwujudkan melalui instrumen e-Government. Adanya transparansi dapat meningkatkan kejujuran aparat pemerintah sekaligus menumbuhkan efektifitas dan efisiensi kinerja yang mendorong akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi,” jelasnya.

Ibnu juga menuturkan, ketiga paslon juga kurang memahami konsep reforma agraria, bahkan pernyatan para paslon sama sekali tidak menjawab pertanyaan konflik yang diajukan.

“Saya rasa, paslon juga diduga tidak memiliki informasi yang memadai tentang peta konflik agraria yang melibatkan beberapa lembaga atau perusahaan seperti BPN, Perhutani, dan PTPN dan TNI. Paslon juga tidak memiliki skema perlindungan terhadap warga yang mengalami konflik dengan PTPN,” tandasnya.

Pewarta : Errica Vannie

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/