Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Kerusuhan Meluas: Gedung DPRD Dibakar di Makassar, Empat Orang Tewas

A. Nugroho • Senin, 1 September 2025 | 13:30 WIB
CHAOS: Gedung DPRD Dibakar di Makassar, Empat Orang Tewas
CHAOS: Gedung DPRD Dibakar di Makassar, Empat Orang Tewas

 

INDONESIA - Kerusuhan melanda kota Makassar ketika demonstrasi yang awalnya bertujuan menolak tunjangan hunian anggota DPR bergeser ke aksi kekerasan karena terlalu kecewa. Sejumlah massa membakar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat malam.

 

Dua orang tewas di tempat, sementara satu lainnya meninggal dalam proses evakuasi, dan satu lagi seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bernama Budi, ia meninggal akibat lompat dari lantai 4 gedung DPRD saat terjadi kebakaran. Lima orang lainnya luka-luka. Api membesar hingga dini hari dan mengubah langit Makassar menjadi oranye mengerikan.

 

Aksi ini terjadi usai berhari-hari kekhawatiran publik terhadap pemberian tunjangan hunian senilai Rp 50 juta per bulan kepada anggota DPR, di tengah tekanan ekonomi yang kian berat. 

 

Pemicu lain adalah kemarahan masyarakat atas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terkena tabrakan dari kendaraan lapis baja saat unjuk rasa di Jakarta. Kedua insiden ini memantik gelombang protes besar di berbagai kota, tak hanya Makassar, tetapi juga Surabaya, Bandung, dan Bali.

 

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembatalan tunjangan kontroversial tersebut dan membatalkan kunjungan kenegaraan ke China untuk mengendalikan situasi di dalam negeri. 

 

Pemerintah sepakat menetapkan tindakan masyarakat yang menyerang fasilitas publik sebagai tindakan kriminal serius. Hampir 950 orang telah ditangkap di Jakarta dan militer dikerahkan untuk menjaga lokasi-lokasi penting.

 

Situasi ini menyadarkan publik akan keretakan kepercayaan terhadap pemerintah dan struktur politik.

 

Mahasiswa dan aktivis menuntut reformasi DPR dan Polri, sementara Hak Asasi Manusia serta kelompok sipil mengkritik pendekatan represif dan penundaan dialog yang konstruktif. Negara mendesak agar pintu diskusi dibuka, mencari solusi damai untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. (cj)

 

Editor : A. Nugroho
#aparat #Keamanan #indonesia #polisi #dprd #politik #Pembunuhan #Makassar #Nasional #chaos #Tewas #Pemerintahan #DPR-RI